Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Imam Nahrawi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Majelis hakim menolak permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Hakim menilai tidak cukup alasan untuk mengabulkan JC kepada Imam.

"Menyatakan menolak justice collaborator yang diajukan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi

Pada persidangan ini, Imam telah divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk KONI.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,154,238,82. Jika Imam tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)
Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)

Tak hanya itu, hakim juga mencabut hak politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu untuk dipilih sebagai jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dijatuhkan setelah Imam menjalani pidana pokok.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Baca Juga

KPK Periksa Legislator Demokrat Terkait Kasus Imam Nahrawi

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Jaksa juga meyakini Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hati-hati, di Negara Ini Tidak Gunakan Masker Didenda Rp800 juta
Dunia
Hati-hati, di Negara Ini Tidak Gunakan Masker Didenda Rp800 juta

Satu-satunya pengecualian adalah jika orang tersebut mengemudi sendirian di dalam kendaraan.

ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan
Indonesia
KPU Batasi Tim Saat Debat Pilkada Medan

KPU Medan rencananya akan menggelar debat kandidat pasangan peserta Pilkada Medan 2020 hingga tiga kali, yakni pada 7 November 2020, 21 November 2020 dan 5 Desember 2020.

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut
Indonesia
Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

80 persen orang yang diamankan polisi masih berstatus pelajar

Pencopotan Plt Kadisparbud DKI Dinilai Hanya Cari Kambing Hitam
Indonesia
Pencopotan Plt Kadisparbud DKI Dinilai Hanya Cari Kambing Hitam

Dicabutnya penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk Diskotek Colosseum Club 1001 bukti kurangnya kontrol dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI
Indonesia
Dicopot dari Kapolda Metro, Irjen Nana Sudjana Samakan dengan TNI

"Mutasi itu suatu hal yang biasa dalam institusi Polri, sebagaimana di TNI," kata dia.

Anak Buah Anies Minta Pengelolan Kafe Jangan Undang Artis Terkenal
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Pengelolan Kafe Jangan Undang Artis Terkenal

Karena COVID-19 di Jakarta masih terbilang kasus yang parah

DPR Ingatkan KPK Jangan Atur-atur Jokowi
Indonesia
DPR Ingatkan KPK Jangan Atur-atur Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara penegakan hukum yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.

 Kena PHP Paket Data 10 GB, Mahasiswa UNS Ramai-Ramai Protes dengan Tagar #UNSAprilMop
Indonesia
Kena PHP Paket Data 10 GB, Mahasiswa UNS Ramai-Ramai Protes dengan Tagar #UNSAprilMop

Tidak semua provider menjual paket data 10 GB dengan harga Rp50.000. Ini jelas merugikan mahasiswa. Kami tetap harus keluar uang sendiri untuk bisa membeli paket data itu

Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain
Indonesia
Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain

Djoko Tjandra menjadi buron atas kasus korupsi pengalihan hak tagih