Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Djoko Tjandra Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menolak permohonan Djoko Tjandra menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Hakim meyakini Djoko Tjandra tak memiliki unsur sebagai JC. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai 'justice collaborator'.

Baca Juga

Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara

"Sehingga permintaan terdakwa sebagai 'justice collaborator' tidak dapat dipertimbangkan," ujar Hakim Anggota, Saifudin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4).

Majelis Hakim menganggap Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pejabat negara dan permufakatan jahat. Hal tersebut karena Djoko Tjandra berposisi sebagai pihak pemberi suap. Djoko Tjandra juga dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Diketahui, salah satu syarat untuk menjadi JC yakni bukan pelaku utama, dan mau mengakui perbuatannya. Ketentuan pemberian status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)
Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

Djoko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Djoko Tjandra terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertimbangannya, terdapat sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Djoko. Untuk hal memberatkan, perbuatan Djoko tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan.

Sedangkan, hal meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya penuntut umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (Knu)

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulus Anak dan Mantu Jokowi Borong Dukungan Parpol
Indonesia
Mulus Anak dan Mantu Jokowi Borong Dukungan Parpol

Pengusungan nama keduanya dilakukan melalui dua gelombang berbeda dan diusung partai koalisi pemerintahan Jokowi.

Ini Kelompok Rentan Tertular COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Ini Kelompok Rentan Tertular COVID-19 di Indonesia

Kelompok ini memegang porsi tertinggi kematian akibat Corona di Indonesia atau sekitar 16 persen dari total kematian

SDM Indonesia Didominasi Lulusan SMP, Ini Langkah HIPMI
Indonesia
SDM Indonesia Didominasi Lulusan SMP, Ini Langkah HIPMI

Lesunya perekonomian di masa pandemi bukan berarti menghalangi lulusan pendidikan vokasi untuk mendapatkan pekerjaan.

Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen
Indonesia
Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen

Darah itu nantinya diperuntukan bagi warga yang membutuhkan dalam penanganan medis

Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan
Indonesia
Respons KPK Dituding Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Cuma Pencitraan

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak
Indonesia
Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak

Torig meminta Kemenhub, yang merupakan bagian dari tim Satgas COVID-19 harus menyiapkan strategi pengetatan penerapan protokol kesehatan di ruang lingkup kerjanya terutama pelayanan angkutan umum .

Dewa United FC Setuju LIB Tunda Liga 2 sampai Awal September
Olahraga
Dewa United FC Setuju LIB Tunda Liga 2 sampai Awal September

LIB berencana kembali menggulirkan kompetisi Liga 1 Agustus 2021, selanjutnya Liga 2 diperkirakan digelar September 2021.

Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan
Indonesia
Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan

Hal itu dilakukan agar para pengendara baik roda dua maupun roda empat nantinya tidak sampai terganggu aktivitasnya

Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja
Indonesia
Carut Marut Pasal Selundupan Omnibus Law Cipta Kerja

Menariknya, dalam omnibus law itu juga terdapat beberapa pasal selundupan mengenai pendidikan

[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Cabut Larangan Mudik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Cabut Larangan Mudik

AKHIRNYA, LARANGAN MUDIK DICABUT”