Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Djoko Tjandra Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menolak permohonan Djoko Tjandra menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Hakim meyakini Djoko Tjandra tak memiliki unsur sebagai JC. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai 'justice collaborator'.

Baca Juga

Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara

"Sehingga permintaan terdakwa sebagai 'justice collaborator' tidak dapat dipertimbangkan," ujar Hakim Anggota, Saifudin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4).

Majelis Hakim menganggap Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pejabat negara dan permufakatan jahat. Hal tersebut karena Djoko Tjandra berposisi sebagai pihak pemberi suap. Djoko Tjandra juga dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Diketahui, salah satu syarat untuk menjadi JC yakni bukan pelaku utama, dan mau mengakui perbuatannya. Ketentuan pemberian status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)
Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). (Desca Lidya Natalia)

Djoko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Djoko Tjandra terbukti menyuap sejumlah penegak hukum terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertimbangannya, terdapat sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Djoko. Untuk hal memberatkan, perbuatan Djoko tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan.

Sedangkan, hal meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya penuntut umum meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (Knu)

Baca Juga

Yakin Divonis Ringan dari Tuntutan, Djoko Tjandra: Banyak yang Ngawur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ
Indonesia
Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ

Polda Metro Jaya menyerahkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud

[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi

Akun Facebook Raffasya II mengunggah video disertai dengan narasi yang menggambarkan penguburan massal produk Perancis pada 30 Oktober 2020.

18.304 Pelaku UMKM Solo Lolos Syarat Administrasi Bantuan Sosial Produktif Rp2,4 juta
Indonesia
18.304 Pelaku UMKM Solo Lolos Syarat Administrasi Bantuan Sosial Produktif Rp2,4 juta

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat proses verifikasi masih terus berjalan.

Pemda Didorong Segera Bikin Jalur Khusus Sepeda di Daerahnya Masing-Masing
Indonesia
Pemda Didorong Segera Bikin Jalur Khusus Sepeda di Daerahnya Masing-Masing

Program pembuatan jalur bersepeda tersebut juga bisa diarahkan untuk pengembangan gerakan cinta produk-produk Indonesia

BPIP: Orang Terlibat Terorisme karena Adanya Iming-Iming 'Surga'
Indonesia
BPIP: Orang Terlibat Terorisme karena Adanya Iming-Iming 'Surga'

"Jadi kan mereka merekrutnya kepada orang-orang yang ingin memilki eksistensi dengan dokterin dan iming-iming masuk surga," ucapnya kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (4/4).

Para Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Kriteria Jadi Kapolri
Indonesia
Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan

Ahmad Riza Patria dikabarkan akan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.

Nama Baik Keluarga Tercoreng Jika Penyakit Ustaz Maaher At Thuwalibi Disebut
Indonesia
Buntut Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Enam Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara
Indonesia
Buntut Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Enam Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara

Seluruh waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), hari ini.