Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo Brigjen Prasetijo Utomo bersama Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking. Foto: @xdigeeembok

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo.

Hakim menilai, jenderal bintang satu itu tidak memenuhi kriteria sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Baca Juga

Masa Tahanan Diperpanjang, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Makin Lama Dipenjara

"Sehingga permintaan terdakwa sebagai Justice Collaborator tidak dapat dipertimbangkan," kata Hakim Joko Soebagyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).

Adapun sejumlah syarat memperoleh status JC yakni merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Brigjen Pol Prasetijo Utomo
Brigjen Pol Prasetijo Utomo

Status JC memungkinkan seorang terpidana mendapat berbagai keringanan dalam hal masa hukumannya. Misalnya, remisi. Syaratnya, terutama, sang terpidana bukanlah pelaku utama kejahatan terorganisasi itu.

Hakim menilai Prasetijo hanya mengakui penerimaan uang sebesar US$20 ribu dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi. Sementara dalam persidangan, ia terbukti menerima US$100 ribu terkait dengan pengecekan status red notice dan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Djoko Tjandra.

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

Prasetijo divonis dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menghukum Prasetijo dengan pidana 2,5 tahun penjara.

Usai mendengar vonis, Prasetijo menyatakan menerima putusan hakim. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan akan memanfaatkan waktu selama tujuh hari untuk pikir-pikir merespons vonis yang telah dibacakan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Pasien Tanpa Gejala Masih Jalani Karantina di RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Ribuan Pasien Tanpa Gejala Masih Jalani Karantina di RS Darurat Wisma Atlet

Jumlah pasien positif COVID-19 tanpa gejala di Tower 4 dan 5 tersebut terdiri dari 882 laki-laki dan 601 perempuan.

Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi
Indonesia
Resmi! Piala Kemenpora Dapat Lampu Hijau Polisi

Izin keramaian untuk kompetisi sepak bola Piala Kemenpora sudah dikeluarkan sejak beberapa minggu yang lalu

DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi
Indonesia
DPRD Bersyukur Perekonomian di Jakarta Mulai Bernafas Lagi

Taati aturan dari pemprov demi kepentingan bersama

Kapal India Sandar di Dumai, Empat ABK-nya Positif COVID-19
Indonesia
Kapal India Sandar di Dumai, Empat ABK-nya Positif COVID-19

Kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
Indonesia
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19

DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19
Indonesia
DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19

pejabat divaksin terlebih dahulu juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut
Indonesia
Jelang Puasa, Pemkot Jakpus Tertibkan PKL Buat Semrawut

Pemkot Jakarta Pusat mulai berbenah menata Pasar Tanah Abang menjelang bulan puasa, dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan.

Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes
Indonesia
Satgas Yakin Esensi Demonstrasi Tak Hilang Meski Taati Prokes

Jangan sampai karena berkerumun kita membawa penyakit

Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh
Indonesia
Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta Blessmiyanda atas dugaan pelecehan seksual dan selingkuh.

Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Tim penyidik telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut.