Hakim Tolak Eksepsi Pinangki Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Djoko Tjandra alias dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/10).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Hakim mengatakan jika Pinangki keberatan dengan penetapan tersangka seharusnya mengajukan praperadilan.

Baca Juga

JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD

"Menimbang prnetapan tersangka adalah bukan materi keberatan, dan sudah tidak relevan. Dan jika memang benar ada penyimpangan penyidikan, hal itu bisa dilakukan di praperadilan," kata hakim.

Terkait keberatan alat bukti yang dipermasalahkan pengacara Pinangki, hakim berpendapat seharusnya alat bukti dibuktikan di pokok perkara.

"Sedangkan terkait hal alat bukti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa alasan keberatan dakwaan tidak diterima," ujarnya.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

Hakim juga menilai surat dakwaan sudah disusun secara jelas dan cermat. Sehingga, eksepsi Pinangki yang menyebut dakwaan tidak cermat ditolak.

"Menimbang bahwa stelah hakim membaca, ternyata surat dakwaan telah sesuai secara formil. Oleh karena itu, surat dakwaan sudah mencantumkan identitas terdakwa lengkap," tegas hakim.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Sidang pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pada Senin (2/11). Sebelumnya, pihak Pinangki meminta majelis hakim menolak surat dakwaan dari JPU tersebut. Mereka juga meminta hakim memerintahkan jaksa agar membebaskan Pinangki. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW
Indonesia
Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW

Proses pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu tak diperkenankan tanpa RDTR dan RTRW.

Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi
Indonesia
Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi

Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menilai, banjir Jakarta yang terjadi saat ini adalah bukan banjir yang biasa.

Pendaftar CPNS dan PPPK Harus Hindari Praktik Calo
Indonesia
Pendaftar CPNS dan PPPK Harus Hindari Praktik Calo

Kemdikbud menekankan praktik calo dan uang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi ASN tersebut melanggar hukum dan bukan merupakan tindakan terpuji.

DKI Temukan 19 Kasus COVID-19 Varian Baru
Indonesia
DKI Temukan 19 Kasus COVID-19 Varian Baru

Kasus virus corona di ibu kota mengkhawatirkan dengan masuknya COVID-19 varian baru dari luar negeri.

KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Selain Iis, ada tiga saksi lain yang akan diperiksa untuk tersangka Edhy Prabowo

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

PPP mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021.

Pemerintah Didesak Buka Ruang Bupati Sabu Warga Negara AS Kembali Jadi WNI
Indonesia
Pemerintah Didesak Buka Ruang Bupati Sabu Warga Negara AS Kembali Jadi WNI

Kewenangan Diskresi Mendagri menjadi opsi tepat

Haikal Hasan Diperiksa Polisi Kasus Dugaan Hoaks Mimpi Bertemu Rasulullah
Indonesia
Haikal Hasan Diperiksa Polisi Kasus Dugaan Hoaks Mimpi Bertemu Rasulullah

Polisi mengagendakan ulang pemanggilan ulang terhadap Sekjen Habib Rizieq Shihab Center Haikal Hassan.

Dibekingi Prabowo, Tak Jaminan Muhammad-Rahayu Saraswati Menangi Pilwakot Tangsel
Indonesia
Dibekingi Prabowo, Tak Jaminan Muhammad-Rahayu Saraswati Menangi Pilwakot Tangsel

"Karena nama besar dari klan politik tertentu bertarung dalam Pilkada. Sara klan Prabowo. Siti Nur Azizah klan Ma'ruf Amien," sebut Ujang.

Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta
Indonesia
Paksa Bawa Pulang Jenazah Dalam Perda Penanganan COVID-19 Disanksi Denda Rp7,5 Juta

warga akan dikenakan sanksi denda administratif maksimal Rp7.500.000 bila masyarakat memaksa membawa pulang jenazah dengan kekerasan pasien COVID-19.