Hakim Tolak Eksepsi Pinangki Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap Djoko Tjandra alias dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/10).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan eksepsi terkait keberatan dengan penetapan tersangka Pinangki tidak berdasar. Hakim mengatakan jika Pinangki keberatan dengan penetapan tersangka seharusnya mengajukan praperadilan.

Baca Juga

JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD

"Menimbang prnetapan tersangka adalah bukan materi keberatan, dan sudah tidak relevan. Dan jika memang benar ada penyimpangan penyidikan, hal itu bisa dilakukan di praperadilan," kata hakim.

Terkait keberatan alat bukti yang dipermasalahkan pengacara Pinangki, hakim berpendapat seharusnya alat bukti dibuktikan di pokok perkara.

"Sedangkan terkait hal alat bukti yang dipermasalahkan telah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa alasan keberatan dakwaan tidak diterima," ujarnya.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari meninggalkan ruangan usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21-10-2020). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

Hakim juga menilai surat dakwaan sudah disusun secara jelas dan cermat. Sehingga, eksepsi Pinangki yang menyebut dakwaan tidak cermat ditolak.

"Menimbang bahwa stelah hakim membaca, ternyata surat dakwaan telah sesuai secara formil. Oleh karena itu, surat dakwaan sudah mencantumkan identitas terdakwa lengkap," tegas hakim.

Baca Juga

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Sidang pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pada Senin (2/11). Sebelumnya, pihak Pinangki meminta majelis hakim menolak surat dakwaan dari JPU tersebut. Mereka juga meminta hakim memerintahkan jaksa agar membebaskan Pinangki. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19

Kandungan jamu herbal yang dikonsuminya ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di Indonesia.

Tunggu Peraturan dari Anies, PKS Minta Warga Jakarta Jangan Ngeluh Sanksi Tolak Vaksin
Indonesia
Masih 2020, BMI Sudah Deklarasi Dukung AHY Maju Pilpres 2024
Indonesia
Masih 2020, BMI Sudah Deklarasi Dukung AHY Maju Pilpres 2024

AHY dijadwalkan akan menghadiri pengukuhan BMI

Ini Kelompok Rentan Tertular COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Ini Kelompok Rentan Tertular COVID-19 di Indonesia

Kelompok ini memegang porsi tertinggi kematian akibat Corona di Indonesia atau sekitar 16 persen dari total kematian

Warga Brazil Tolak Kewajiban Imunisasi Vaksin Sinovac
Indonesia
Warga Brazil Tolak Kewajiban Imunisasi Vaksin Sinovac

Lebih dari 300 warga Brazil berkumpul di jalan utama Sao Paulo pada Minggu (1/11) untuk memprotes Gubernur Joao Doria terhadap kewajiban imunisasi COVID-19.

BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan dari Siang Hingga Malam
Indonesia
BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan dari Siang Hingga Malam

Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur cuaca diperkirakan berawan

ODP COVID-19 di Kota Cirebon Bertambah
Indonesia
ODP COVID-19 di Kota Cirebon Bertambah

Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Kota Cirebon sebanyak tiga orang, dua telah selesai dipantau.

Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?
Indonesia
Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?

Perlu ada percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

PKS jika tetap di luar pemerintahan sudah tepat

PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan
Indonesia
PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan

Ia menjelaskan, penyusunan itu dibahas bersama seluruh pelaku usaha dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.