Hakim Tipikor Batalkan Surat Dakwaan Terhadap 13 Perusahaan yang Kelola Investasi Jiwasraya Logo Jiwasraya (ANTARA)

Merahputih.com - Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membatalkan surat dakwaan terhadap 13 perusahaan manajemen investasi yang awalnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan pada reksa dana milik PT. Asuranji Jiwasraya selama 2008-2018.

"Mengadili, menerima keberatan atau eksepsi tentang penggabungan berkas perkara terdakwa 1, 6, 7, 9, 10, 12. Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, memerintahkan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut," ujar ketua majelis hakim IG Eko Purwanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/8) malam.

Majelis hakim terdiri dari IG Eko Purwanto selaku ketua majelis hakim dengan anggota majelis yaitu Rosmina, Teguh Santosa, Sukartono dan Moch Agus Salim.

Baca Juga:

Usut Kasus PT Asabri, Kejagung Periksa Ibu Rumah Tangga Hingga Tukang Loak

Eksepsi atau nota keberatan itu diajukan oleh 6 perusahaan investasi yaitu PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital, PT. MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT. Bhakti Asset Management, PT. Maybank Asset Management, yang sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management, PT. Jasa Capital Asset Management yang sebelumnya bernama PT. Prime Capital, PT. Pool Advista Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT. Kharisma Asset Management dan PT. Treasure Fund Investama.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lain sehingga akan menyulitkan majelis hakim untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa.

"Tindakan penuntut umum yang menggabungkan begitu banyak perkara ke dalam satu berkas perkara akan menyulitkan majelis hakim untuk memilah-milah tiap perkara pidananya oleh karenanya akan merugikan kerugian yang begitu besar bagi para terdakwa," tandas hakim Eko.

Majelis hakim menyebutkan tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain.

"Konsekuensi pemisahan para terdakwa juga mengakibatkan kehadiran masing-masing terdakwa tidak relevan terhadap terdakwa lainnya, masing-masing terdakwa jadi terpaksa turut serta terhadap pemeriksan terdakwa lain dan penyelesaian saksi-saksi dari terdakwa yang satu tergantung dengan pemeriksaan terdakwa lainnya," tambah hakim Eko.

Jiwasraya. (Foto: Antara)
Jiwasraya. (Foto: Antara)

Artinya, majelis hakim melihat perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

"Syarat penggabungan seperti dalam pasal 141 KUHAP untuk pemeriksaan tidak terpenuhi sehingga keberatan atau eksepsi terhadap penggabungan berkas perkara yang diajukan terdakwa 1, 6, 7, 9, 10 dan 12 dipandang beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya harus diterima," ungkap hakim Eko.

Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

"Silakan Penuntut Umum berhak melakukan perlawanan atau menyerahkan perkara menjadi 'split' 13 berkas perkara," kata hakim Eko seusai mengetuk palu.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung mengatakan perbuatan 13 perusahaan investasi tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah.

Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian senilai total Rp10,985 triliun.

13 perusahaan tersebut adalah:

1. PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital

2. PT. Oso Manajemen Investasi

3. PT. Pinnacle Persada Investama

4. PT. Millenium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia

5. PT. Prospera Asset Management

6. PT. MNC Asset Management yang sebelumnya bernama PT. Bhakti Asset Management

7. PT. Maybank Asset Management, yang sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management

8. PT. Gap Capital

Baca Juga:

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

9. PT. Jasa Capital Asset Management yang sebelumnya bernama PT. Prime Capital

10. PT. Pool Advista Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT. Kharisma Asset Management

11. PT. Corfina Capital

12. PT. Treasure Fund Investama

13. PT. Sinarmas Asset Management (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Jauh Lampaui Penambahan Kasus

Kasus positif virus COVID-19 bertambah 20.813 pada Minggu (15/8). Dengan tambahan kasus hari ini, total kasus Corona menjadi 3.854.354.

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Dinilai Emosional saat Debat, Begini Reaksi Gibran Rakabuming
Indonesia
Dinilai Emosional saat Debat, Begini Reaksi Gibran Rakabuming

Gibran Rakabuming Raka menegaskan sudah menunjukkan seluruh kemampuannya saat debat perdana yang diadakan KPU di The Sunan Hotel Solo, Jumat (6/11).

Terjerat Kasus Korupsi Benur, Segini Harta Kekayaan Edhy Prabowo
Indonesia
Terjerat Kasus Korupsi Benur, Segini Harta Kekayaan Edhy Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tercatat melaporkan harta kekayaan terakhir pada 19 Desember 2019.

Investasi di Jawa Barat Perlu Diarahkan ke Sektor Padat Karya
Indonesia
Investasi di Jawa Barat Perlu Diarahkan ke Sektor Padat Karya

Jabar menghadapi kompetisi ketat karena daerah lain akan terus berusaha membuat daerahnya lebih kompetitif dan lebih menarik untuk investasi.

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 produk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12).

PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E
Indonesia
PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E

Wakil Ketua Komisi E ini berpandangan kalau Jakpro menerima begitu saja nilai commitment fee yang ditentukan secara sepihak oleh FEO

Nekat Bersepeda saat PPKM Darurat, Ini Sanksinya
Indonesia
Nekat Bersepeda saat PPKM Darurat, Ini Sanksinya

"Nanti sepedanya saya kandangkan selama PPKM Darurat kalau nekat naik sepeda," ujar Fadil.

Legislator Tuntut Pemerintah Angkat Semua Penyuluh Perikanan Bantu PNS Tanpa Syarat
Indonesia
Legislator Tuntut Pemerintah Angkat Semua Penyuluh Perikanan Bantu PNS Tanpa Syarat

Mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari PNS.