Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta Sebagian warga Jakarta yang mengajukan gugatan class action banjir terhadap Gubernur Anies Baswedan di PN Jakpus (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan banjir Jakarta 2020 sebagai gugatan class action.

Dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dikepalai Panji Surono menyatakan bahwa gugatan ini sah sebagai gugatan class action karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma no:1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action.

Baca Juga:

Sidang Class Action Korban Banjir Gugat Anies Rp42 Miliar Masuk Babak Krusial

Salah satu penggugat Azas Tigor Nainggolan mengatakan,gugatan ini diajukan oleh 312 orang warga Jakarta Jakarta yang menjadi korban banjir Jakarta 2020 kepada gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Juru Bicara Tim Pembela Warga Jakarta dalam class action melawan Anies Baswedan
Juru bicara tim advokasi banjir Jakarta Azas Tigor Nainggolan dan Alvon Kurnia Palma. (Foto: MP/Kanugrahan)

"Karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai gubernur Jakarta dalam melindungi warga Jakarta dari dampak banjir Jakarta 2020," kata Azas dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Azas menilai, Anies tidak melakukan Peringatan Dini (Early Warning System) agar warga korban bisa bersiap diri menghadapi banjir yang terjadi di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020,

"Pemprov juga tidak melakukan atau tidak memberikan Bantuan Darurat ( Emergency Response) kepada para korban banjir Jakarta 1 Januari 2020," kata Azas.

Penggugat meminta Hakim menyatakan bahwa gubernur Jakarta, Anies Baswedan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

"Menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi materil sebesar Rp 60,040 milyar kepada para penggugat dan membayar ganti rugi Rp 1 Trilyun kepada para penggugat," ungkap Azas.

Gugatan banjir 1 Januari 2020 tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam penetapan, majelis hakim menerima dan menetapkan bahwa gugatan banjir Jakarta 2020 diterima secara sah sebagai gugatan class action.

Gugatan diajukan melalui lima orang wakil kelas yakni Elisha Kartini T Samon (wakil kelas Jakarta Barat), Tri Agus Arianto (Jakarta Timur), Sari Anum Sitepu (Jakarta Selatan), Alfius Christono (Jakarta Utara), dan Syahrul Partawijaya (Jakarta Pusat).

Dalam penetapan, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan, gugatan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action.

Baca Juga:

Gugatan Warga Terhadap Pemprov DKI Terkait Banjir Masuki Sidang Perdana

Dalam perma itu memuat, jumlah korbannya massal, bahwa bada 312 orang menjadi korban banjir Jakarta 2020. Kemudian, ada kesamaan peristiwa atau fakta hukum secara substansial antara wakil kelas dengan anggota kelasnya.

Dalam gugatan ada juga kesamaan fakta peristiwa, antara lima orang wakil kelas dengan 307 korban banjir lainnya. Gugatan tersebut diajukan oleh 312 orang warga Jakarta yang menjadi korban banjir kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.(Knu)

Baca Juga:

Sidang Gugatan Warga Terhadap Anies Dalam Kasus Banjir Jakarta Mendadak Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Perintahkan Para Politisi Senayan Segera Bahas RUU Prioritas
Indonesia
Puan Perintahkan Para Politisi Senayan Segera Bahas RUU Prioritas

Setidaknya ada 33 RUU yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. RUU itu merupakan usulan dari DPR RI, pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan kumulatif terbuka.

Polda NTB Buru Tersangka Penipuan Bansos  COVID-19 Capai Miliaran Rupiah
Indonesia
Polda NTB Buru Tersangka Penipuan Bansos COVID-19 Capai Miliaran Rupiah

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan bansos covid-19.

Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tidak ada Alquran dibakar dalam kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini ramai di media sosial.

Ribuan Kendaraan Telah Tinggalkan Surabaya Lewat Jalan Tol
Indonesia
Ribuan Kendaraan Telah Tinggalkan Surabaya Lewat Jalan Tol

Budi Karya Sumadi minta masyarakat melakukan tes Rapid Antigen mandiri guna mengantisipasi penumpukan penumpang usai Lebaran

Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi
Indonesia
Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

Mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jemaah haji

Penangkapan Sejumlah Terduga Teroris Jelang Nataru Patut Diapresiasi
Indonesia
Penangkapan Sejumlah Terduga Teroris Jelang Nataru Patut Diapresiasi

Densus 88 Polri telah menangkap delapan orang terkait indikasi terorisme jaringan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor
Indonesia
Seleksi CPNS Pemkot Cimahi Digelar di Unpad Jatinangor

Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021.

Pendapatan Per Kapita Kembali Naik, Gaya Hidup dan Belanja Berubah
Indonesia
Pendapatan Per Kapita Kembali Naik, Gaya Hidup dan Belanja Berubah

Bank Indonesia memperkirakan jika income per kapita masyarakat mencapai USD 4.000 , masyarakat middle income class akan semakin banyak.

Polda Metro Jaya Segera Panggil Manajemen Jakmania
Indonesia
Polda Metro Jaya Segera Panggil Manajemen Jakmania

Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Kombes Marsudianto mengatakan, pemeriksaan manajemen Jakmania baru sebatas sebagai saksi saja.

Meski Ekonomi Membaik, Bank DKI Waspadai Dampak Aturan PPKM
Indonesia
Meski Ekonomi Membaik, Bank DKI Waspadai Dampak Aturan PPKM

Bank DKI mewaspadai berbagai dampak yang akan terjadi imbas dari pemberlakuan PPKM kepada dunia usaha. Meskipun pertumbuhan ekonomi Ibu Kota saat ini terus merangkak naik.