Hakim Sudrajad Dimyati Terima Suap Pengurusan Perkara KSP Intidana Petugas KPK menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Jumat (23/9). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat hakim agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, kasus ini bermula ketika adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Baca Juga

KPK Minta 4 Tersangka Kasus Suap Perkara di MA Kooperatif

"Gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang," kata Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9) pagi.

Gugatan diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur dengan diwakili kuasa hukumnya yakni Yosep Parera dan Eko Suparno. Gugatan itu berlanjut sampai tingkat kasasi di MA.

"Yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES," ujarnya.

Yosep dan Eko kemudian melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat ialah Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan imbalan pemberian sejumlah uang.

Baca Juga

OTT Hakim Agung, KPK: Bukti Dunia Peradilan Masih Tercemari Uang

Desy kemudian diduga mengajak Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung) dan Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) sebagai penghubung penyerahan uang kepada hakim.

"DS (Desy Yustria) dkk diduga sebagai representasi dari SD (Sudrajad Dimyati) dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung," sebut Firli.

Total uang yang diserahkan tunai oleh Yosep Parera dan Eko Suparno ialah sekitar 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp 2,2 miliar. Dari jumlah itu, Desy Yustria menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie menerima Rp 850 juta, Elly Tri Pangestu menerima Rp 100 juta dan Sudrajad Dimyati menerima Rp 800 juta.

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit," kata Firli. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta Dari OTT Hakim Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inflasi Nasional Bisa Tertangani dari Panen Bawang dan Cabai di Jawa
Indonesia
Inflasi Nasional Bisa Tertangani dari Panen Bawang dan Cabai di Jawa

Harga sejumlah bahan pokok dipastikan akan stabil menyusul sentra-sentra komoditas holtikultura pada bulan Agustus sudah mulai panen.

Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah
Indonesia
Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada hari ini, 29 Agustus 2022, di Jakarta.

Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK
Indonesia
Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK

Tim kuasa hukum terdakwa Azis Syamsuddin menyatakan keberatan atas tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Indonesia
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat total angka akumulasi kematian sejak awal pandemi sampai Minggu (17/10) sebanyak 5.232 kasus.

Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing
Indonesia
Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing

Pajak yang dibayarkan masyarakat sangat diperlukan bagi program-program pembangunan.

Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng
Indonesia
Akademisi IPB Nilai Airlangga Salah Jurus Redam Gejolak Harga Minyak Goreng

Airlangga Hartarto dinilai gagal mengorkestrasi kebijakan terkait stabilitas minyak goreng karena pendekatan yang dipakai keliru.

Tiga Sejawat Irjen Napoleon Ikut Langgar Aturan Saat Penganiayaan M Kece
Indonesia
Tiga Sejawat Irjen Napoleon Ikut Langgar Aturan Saat Penganiayaan M Kece

Ketiganya akan menjalani sidang komisi disiplin secepatnya

Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pengerukan Kali Mampang Masih Dalam Pengerjaan

Pemprov DKI menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta terkait masalah banjir di Kali Mampang, Jakarta Selatan.

26.408 Peserta Ikuti UTBK 2022 di UNS Surakarta
Indonesia
26.408 Peserta Ikuti UTBK 2022 di UNS Surakarta

Sebanyak 26.408 peserta mendaftar untuk mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah.

Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP
Indonesia
Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP

PDIP tidak menegaskan sikap setuju atau menolak terhadap revisi kenaikan UMP DKI yang baru.