Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti Logo PT Asabri (Persero) (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi Asabri tidak tepat, tidak terbukti, dan tidak mempunyai dasar.

Hal ini disampaikan oleh hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dalam memutus empat terdakwa kasus Asabri di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (4/1).

“Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak punya dasar yang jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti sehingga (kerugian) Rp 22 triliun tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar hakim Mulyono saat membacakan dissenting opinion.

Baca Juga:

Dua Eks Dirut Asabri Divonis 20 Tahun Bui

Menurut hakim Mulyono, BPK dan ahli tidak konsisten dan tidak tepat ketika melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus Asabri ini. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara Rp 22,788 triliun berasal jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek (saham) setelah dikurangi penjualan atau redemption saldo 31 Desember 2019, sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021.

Hakim Mulyono meyakini, metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai. Menurut dia, dana Rp 22,778 triliun adalah saldo dari pembelian rekening efek yang melanggar peraturan yang berlaku dan yang belum dipulihkan kembali per 31 Desember 2019, namun masih memperhitungkan penerimaan dana meski pembelian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Reksadana, surat, dan saham-saham masih ada dan menjadi milik PT Asabri dan memiliki nilai atau harga, tapi tidak diperhitungkan oleh auditor atau ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut," jelas hakim Mulyono.

Baca Juga:

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri Teddy Tjokro Segera Diadili

Mulyono menilai, dengan metode penghitungan ahli itu, maka saham atau efek tersebut masih memiliki nilai bila dijual atau dilikuidasi reksadananya. Menurutnya, walau pembelian menyimpang tetapi masih menghasilkan dana kas bagi PT Asabri. Dana kas tersebut memang tidak pasti karena harganya berfluktuasi. Karenanya, hakim Mulyono menilai lebih fair untuk menghitung dana kas dalam kerugian negara tersebut.

"Auditor tidak memperhitungkan itu tapi hanya efek surat berharga yang tidak terjual kembali sebelum 31 Desember 2019 tapi memperhitungkan penerimaan setelah 31 Desember 2018, hal itu menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya karena tidak dihitung secara riil pembelian yang menyimpang, namun mengesahkan penerimaan dananya dari penjualan atau redempt atau likuidasi efek tersebut sampai waktu tertentu," terang Mulyono.

Lebih lanjut, Mulyono mengatakan, metode audit yang digunakan untuk menghitung kerugian negara adalah total loss dengan modifikasi yaitu menghitung selisih uang yang dikeluarkan PT Asabri dengan pembelian instrumen investasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dikurangi dengan dana yang kembali dari investasi yang kembali per 31 Desember 2019. Sejatinya, menurut standar akuntansi di tanggal tertentu, posisi laba atau rugi bersifat unrealized karena belum riil terjual berdasarkan harga perolehan. “Sehingga masih potensi,” pungkas hakim Mulyono.

Dissenting opinion ini dibacakan hakim Mulyono dalam sidang putusan empat terdakwa Asabri, yakni 2 mantan Direktur Utama Asabri, yaitu Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya serta Direktur Keuangan Asabri 2008-2014 Bachtiar Effendi dan Direktur Investasi dan Keuangan Asabri 2014-2019 Hari Setianto. (Pon)

Baca Juga:

Tuntutan Mati dalam Kasus Asabri, Kontras Sebut Hanya Basa-basi Belaka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menpora Beberkan Kesiapan Indonesia Gelar Piala Dunia Usai Bertemu Jokowi
Indonesia
Menpora Beberkan Kesiapan Indonesia Gelar Piala Dunia Usai Bertemu Jokowi

Tahun 2023 ini, Indonesia bersiap menyambut gelaran Piala Dunia U-20 sepak bola dan FIBA World Cup.

Dinkes DKI Minta Orangtua Waspadai Wabah Polio
Indonesia
Dinkes DKI Minta Orangtua Waspadai Wabah Polio

"Tentu kita harus tetap waspada (kasus polio) karena Jakarta adalah daerah dengan tingkat mobilitas luar biasa," papar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti di Jakarta, Rabu (23/11).

Puan Siap Bawa Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM ke Pemerintah
Indonesia
Puan Siap Bawa Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM ke Pemerintah

Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM.

Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Plus Three Bersatu Hadapi Krisis Global
Indonesia
Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Plus Three Bersatu Hadapi Krisis Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara ASEAN Plus Three (APT) untuk bersatu padu dalam upaya menghadapi berbagai krisis global yang mengancam saat ini.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

Kasus Pembunuhan Brigadir J, 3 Lembaga Ini Bakal Dicecar Komisi III
Indonesia
Kasus Pembunuhan Brigadir J, 3 Lembaga Ini Bakal Dicecar Komisi III

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK pada Senin (22/8) besok.

Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia
Indonesia
Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.

Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali
Indonesia
Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis (28/4).

Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret
Indonesia
Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret

Pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Jokowi Dinilai Temukan Momentum Tepat Naikkan Harga BBM
Indonesia
Jokowi Dinilai Temukan Momentum Tepat Naikkan Harga BBM

Angka kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi di tengah kenaikan harga BBM.