Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino Sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan RJ Lindo di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost (RJ) Lino.

Hakim Morgan menyatakan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap RJ Lino, hingga penetapan tersangka dan penahanan sah secara hukum.

Baca Juga

PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino

"Menimbang dalam hal itu maka permohonan praperadilan pemohon haruslah ditolak. Menimbang bahwa permohonan praperadilan ditolak maka pemohon dibebankan biaya perkara," kata Hakim Morgan Simanjuntak, di PN Jaksel, Selasa (25/5).

Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan KPK dalam memlroses perkara yang sudah berjalan 2 tahun lamanya telah melakukan langkah-langkah penyidikan dan penuntutan, memeriksa saksi-saksi, ahli, termasuk RJ Lino, dan BPK, serta menganalisa alat bukti tiga unit "Quay Container Crane" (QCC).

Dalam perkara itu, KPK berkeyakinan bahwa pemohon (RJ Lino) telah melakukan tindak pidana korupsi.

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Terkait Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C UU KPK yang menyebutkan syarat waktu penghitungan 2 tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan (SPDP), hakim meminta KPK untuk sesegera mungkin melimpahkan perkara untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Sementara termohon KPK sendiri menyatakan dan berkesimpulan bahwa pemohon telah diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga pengadilan berpendapat kewajiban termohon KPK sesegera mungkin melimpahkan perkara ini untuk disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi," tutur Hakim.

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun 2010. Dalam persidangan, RJ Lino diwakili tim pengacaranya yang dipimpin Agus Dwiwarsono. Sedangkan KPK diwakili Tim Biro Hukum KPK.

Atas putusan tersebut, Agus mengatakan menghormati putusan hakim sekaligus kecewa karena dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Pasal 5 yang mana KPK dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Juga tidak disinggung tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 tahun 2019 yang menyangkut kaitannya dengan nalar yang wajar bahwa 2 tahun itu adalah waktu yang cukup bagi KPK melakukan proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan," ujar Agus.

Agus menyebutkan, fakta hukum yang terbukti di persidangan sampai dengan hari ini pembacaan putusan adalah lebih 5 tahun atau lewat dari 2 tahun sebagaimana disebutkan Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C UU KPK.

"Jadi hal yang aneh tetapi tetap kami hormati ini sebagai sebuah keputusan," kata Agus. (Pon)

Baca Juga

Kuasa Hukum Minta RJ Lino Dibebaskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19

Ada sebanyak 16,9 juta pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional tahap kedua.

Penyidik Pegang Bukti Kuat Penjarakan Ambroncius Nababan
Indonesia
Penyidik Pegang Bukti Kuat Penjarakan Ambroncius Nababan

Penyidik penjarakan tersangka kasus ujaran rasial yang diduga dilakukan Ketua Relawan Pro Jokowi, Ambroncius Nababan, di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Jokowi Beri Misi Khusus untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya
Indonesia
Jokowi Beri Misi Khusus untuk Kapolda Metro dan Pangdam Jaya

Tentunya, kerjasama dari berbagai elemen negara dan masyarakat

Antisipasi Libur Iduladha, Polresta Cirebon Gelar Penyekatan Jalur Tol dan Non-Tol
Indonesia
Antisipasi Libur Iduladha, Polresta Cirebon Gelar Penyekatan Jalur Tol dan Non-Tol

Jajaran Polresta Cirebon melakukan penyekatan di jalur tol dan non-tol.

Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed
Indonesia
Anggota DPR Kritik Penamaan Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed

Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengkritik penamaan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Tol Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ), yaitu Putra Mahkota Uni Emirat Arab, sebagai hal yang dinilai janggal.

Jakarta Terima Dua Ratus Ribu Lebih Vaksin Pfizer, Begini Syarat Penerimanya
Indonesia
Jakarta Terima Dua Ratus Ribu Lebih Vaksin Pfizer, Begini Syarat Penerimanya

Jakarta telah mendapatkan jatah 232.821 dosis vaksin COVID-19 Pfizer dari pemerintah pusat.

Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib
Indonesia
Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib

Pemerintah harus segera meliris draft resmi UU Ciptaker

Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik
Indonesia
Wagub DKI Minta Giring PSI Tunjukan Tutur Kata dan Sikap yang Baik

Apalagi Giring, kata Riza, masih generasi muda yang harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata dan perbuatan. Perkataan mestinya yang membangun dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Polri Hargai Temuan Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Polri Hargai Temuan Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Komnas HAM menyebut ada pelanggaran saat penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian.

[Hoaks atau Fakta]: Lionel Messi Pegang Baju PDI Perjuangan
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Lionel Messi Pegang Baju PDI Perjuangan

Lionel Messi sebenarnya memegang kostum Chicago Bulls dengan nomor punggung 10.