MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode Presiden Jokowi memberikan selamat kepada dua hakim MK Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki di Istana Negara (Foto: MP/Kanu)

Merahputih.com - Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan seluruh jabatan ketua serta wakil ketua pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak dibatasi periode waktunya.

"Kecuali Mahkamah Agung yang ketua dan wakilnya dipilih lima tahun sekali, di pengadilan mana Bapak cari tidak ada yang namanya ketua dan wakil jabatannya ada periodisasi. Tidak ada, Pak," kata Munawal menanggapi pemohon uji materi UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca Juga:

Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru

Tanpa adanya batas waktu jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan, menjadi tugas pimpinan dalam mengatur pergantian ketua dan wakil ketua pengadilan untuk regenerasi.

Selain ketua dan wakil ketua pengadilan, bahkan hakim yang bekerja di suatu pengadilan terlalu lama pun disebutnya tidak baik.

"Pola itu dipedomani Mahkamah Agung, tetapi Pengadilan Pajak di dua kepala, jadi ya itu, signifikansi kewenangan Menteri Keuangan yang mengusulkan atau Mahkamah Agung yang mengangkat," kata Suhartoyo dikutip Antara.

Ada pun gugatan tersebut diajukan tiga orang hakim Pengadilan Pajak, yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki.

Hakim Konstitusi Suhartoyo kembali dipilih untuk kedua kalinya
Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan pihaknya akan selalu independen (MP/Kanu)

Ketiganya mendalilkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perpajakan karena ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak diangkat atas usul Menteri Keuangan.

Selain soal pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan, pemohon pun ingin Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali putusannya terkait masa jabatan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016.

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

Dalam putusan itu, pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berimplikasi tidak adanya masa jabatan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Kasus COVID-19 Melonjak, Wakapolri Tambah Personel Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Wakapolri Tambah Personel Awasi Protokol Kesehatan

"Tentunya kita akan menambah lagi jumlah petugas-petugas kita yang ada. Ya kalau dulu petugas kita itu 100, sekarang kita bisa menjadi 200," ujar Gatot

FPI Sebut Semua Tembakan Mengarah ke Jantung Pengawal Rizieq
Indonesia
FPI Sebut Semua Tembakan Mengarah ke Jantung Pengawal Rizieq

"Bawa tembakan terhadap tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung para korban," kata Aziz

Penyuap Wali Kota Cimahi Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Penyuap Wali Kota Cimahi Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK menetapkan dua tersangka dalam perkara ini

Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG
Indonesia
Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG

Kawasan Gunung Arjuno menampilkan fenomena awan lentikularis berbentuk mirip piring terbang.

Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB
Indonesia
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB

Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh Jawa Barat yang jatahnya baru 97 ribuan vaksin COVID-19. Sedangkan kebutuhan vaksin Jawa Barat sekitar 33,5 juta.

35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut
Indonesia
35 BTS Bakal Dipasang di Pulau Terluar Malut

Pembangunan BTS dan akses internet di 35 lokasi akan disebar kepada desa yang belum memiliki akses.

Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.

Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil

Kosan sampai Hotel Bintang Satu Jadi Tempat Pengungsi Banjir Jakarta
Indonesia
Kosan sampai Hotel Bintang Satu Jadi Tempat Pengungsi Banjir Jakarta

Per 8 November 2020, untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,6%,