Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan sidang sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua yang disiarkan MK secara daring, di Jakarta, Kamis (15/4/2021). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Sesuai dengan fakta persidangan di MK, Orient memberikan keterangan yang berbeda dalam beberapa kali kesempatan khusus terkait status kewarganegaraannya.

Fakta membuktikan bahwa Oreint P Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya.

Baca Juga:

MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua

"Termasuk tidak mengakui statusnya tersebut (sebagai warga negara Amerika Serikat) ketika mendaftar menjadi calon bupati Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020,” ujar hakim MK Saldi Isra dalam sidang sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua yang disiarkan melalui channel Youtube MK, Kamis (15/4).

Fakta yang dimaksud Saldi adalah alasan yang berbeda yang disampaikan Orient ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor Indonesia di kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan ketika mengajukan penerbitan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) di KJRI Los Angeles, Amerika Serikat.

Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)
Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)

Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan green card-nya sudah habis masa berlaku tahun 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan.

"Sedangkan di kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Orient Patriot Riwu Kore menyatakan paspor Indonesia yang dia miliki telah hilang,” ungkap Saldi.

Selain itu, kata Saldi, dari fakta persidangan, juga terungkap bahwa Orient tidak mengaku dengan jujur bahwa dirinya merupakan pemegang paspor Amerika Serikat kepada petugas KJRI Los Angeles saat mengurus paspor Indonesia.

Padahal, pengakuan WNI tersebut sangat dibutuhkan oleh KJRI untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan dokumen yang terkait paspor.

Baca Juga:

Paspor Amerika Bupati Sabu Raijua Terpilih Berlaku hingga 2027

Informasi yang tidak lengkap demikian, lantas menjadi dasar KJRI Los Angeles menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

"Yakni dengan status warga negara Indonesia sebagai dokumen pengganti paspor yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Indonesia,” pungkas Saldi. (Knu)

Baca Juga:

Kemendagri Pastikan Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain
Indonesia
Dua Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Asal NTT Diduga Gunakan KTP Orang Lain

Dua orang warga NTT yang masuk dalam daftar penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 jatuh diduga pakai KTP orang lain.

Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa
Indonesia
Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa

Di tengah pandemi yang membatasi interaksi, sejumlah perusahaan e-commerce memiliki karakteristik produk yang paling laku yang tidak beda jauh. Di Tokopedia, Bukalapak dan JDID, produk terlaris adalah aksesoris ponsel, perlengkapan rumah, baju, hobbies and colllection, serta perawatan tubuh.

Awal Maret TPU Rorotan Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19
Indonesia
Awal Maret TPU Rorotan Dipakai Kuburkan Jenazah COVID-19

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyampaikan bahwa kemungkinan besar awal Maret 2021 TPU Rorotan, Jakarta Utara, sudah dapat digunakan untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19.

Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka
Indonesia
Dokter Lois Owien Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan dr Lois Owien sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) terkait COVID-19.

Rencana Revisi UU ITE, Pemidanaan Bagi Aktivis yang Kritis Harus Dihentikan
Indonesia
Rencana Revisi UU ITE, Pemidanaan Bagi Aktivis yang Kritis Harus Dihentikan

"(SE Kapolri) membuktikan bahwa suasananya telah berubah, maka pemidanaan aktivis atas sikap kritis mereka sebaiknya dihentikan,"

Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food
Indonesia
Surabaya Izinkan Resepsi Pernikahan Ala Layanan Restoran Fast Food

Dengan format tersebut, Satgas COVID-19 Surabaya akan mampu meminimalisir masyarakat untuk membuka maskernya saat beraktifitas di luar.

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan
Indonesia
Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

"Salahnya apa? Kan enggak ada salahnya. Uangnya (keuntungan saham) kan bisa buat (pembangunan) RPTRA kek, atau apa," kata Prasetyo

Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang
Indonesia
Pasien Dirawat di RSD Wisma Atlet Masih 1.656 Orang

Aris juga menyampaikan perkembangan pasien COVID-19 di Wisma Atlet Pademangan

Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya
Indonesia
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a pun disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Rekor Lagi! Hari Ini Kasus COVID-19 Indonesia Tambah 29.745
Indonesia
Rekor Lagi! Hari Ini Kasus COVID-19 Indonesia Tambah 29.745

Pada periode 4-5 Juli 2021, ada 558 pasien COVID-19 yang tutup usia