Hakim MK Marahi Saksi Prabowo: Kami Perlu Data Konkret dari Mulut Anda! Sidang MK. (Antaranews)

MerahPutih.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Muhamad Maksum dalam sidang ketiga sengketa hasil Pilpres 2019, Rabu (19/6). Saldi menganggap Agus bertele-tele saat menjawab pertanyaan hakim.

Mulanya Agus mendapat pertanyaan dari Hakim Konstitusi Aswanto terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilpres 2019. Aswanto ingin mengetahui data yang dimiliki Agus terkait jumlah DPT Pilpres 2019. "Jadi, jumlah DPT yang saudara saksi ketahui berapa?" tanya Aswanto.

Baca Juga: Nilai Laporan BPN Sebagai Propaganda, TKN Siapkan 30 Bukti untuk Sidang di MK

Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto. (Antaranews)
Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto. (Antaranews)

Agus kemudian menjawab pertanyaan Aswanto. Dia memperkirakan jumlah DPT untuk Pilpres 2019 mencapai 190 juta. "Pokoknya sekitar 190 juta. Tidak mencapai 193 juta kalau ditambah dengan DPT Luar Negeri," ucap Agus.

Aswanto kembali bertanya soal kemungkinan saksi mempunyai dokumen konkret atas data yang disampaikan. "Saudara saksi, apakah anda mempunyai atau tidak data konkret?" tanya Aswanto.

Agus langsung merespons pertanyaan tersebut. Dia mengaku punya dokumen lengkap ketika menyampaikan data terkait jumlah DPT Pilpres 2019.

"Ada, tetapi kalau misalnya nanti diminta tampilkan, kami akan tampilkan. Ada di dalam fail komputer. Karena itu nanti akan ditampilkan bersama situng oleh ahli," ucap dia.

Baca Juga:Tanggapan KPU Saat Link Berita Dipakai Prabowo-Sandi Sebagai Alat Bukti Kecurangan Pemilu

Kemudian, hakim Aswanto kembali bertanya kepada Agus atas kemungkinan terjadi perbedaan laporan oleh KPU, terkait jumlah DPT antara penghitungan manual dengan yang terpampang di situs resmi lembaga penyelenggara pemilu itu.

"Jadi saudara tahu itu dan tahu kalau jumlah pencoblosan adalah sekian?" tanya Aswanto.

Agus pun kembali menjawab pertanyaan hakim Aswanto. "Iya (tahu). Total 190 juta untuk dalam negeri. Lalu tiba-tiba untuk dalam negeri saja, kami catat dari dalam lindungi hak pilih (nama sistem di web KPU). Dalam web itu, jadi 197 juta. Jadi bertambah," ucap Agus.

Sidang MK
Hakim sidang sengketa pilpres 2019. (Antaranews)

Mendengar jawaban saksi, Saldi Isra memperingatkan Agus. Dia meminta saksi hanya menjawab pokok dari pertanyaan tanpa memberikan interpretasi.

"Kepada saksi, ya. Jawab apa yang ditanyakan. Jangan diberi penjelasan di ujung pertanyaan itu. Jadi, begitu anda beri penjelasan. Seolah-olah anda memberikan menjadi menginterpretasi itu. Kalau hakim tanya A, jawab A," kata Saldi.

Saldi tidak ingin saksi menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanyakan. Sebab, setiap perkataan yang keluar di dalam persidangan, akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus sengketa Pilpres 2019.

"Ditanya A, dijawab sampai Z. Enggak boleh begitu. Ini kami perlu data konkret dari mulut anda itu sebagai apa? Sebagai saksi. Agar jadi gampang mengkonfrontir dan membuktikan alat-alat bukti. Apa-apa saja yang diserahkan ke kami. Jadi, kalau ditanya A, jawab A. Jadi, prinsipnya jawab apa yang ditanya hakim," tegas Saldi. (Pon)

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif
Indonesia
KPK Periksa Karyawan Waskita Karya Terkait Korupsi Proyek Fiktif

Yang bersangkutan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Fathor Rachman.

Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Korting Massal Hukuman Koruptor Perburuk Iklim Pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan banyaknya terpidana korupsi yang hukumannya "dikorting" oleh Mahkamah Agung (MA) telah memperburuk iklim pemberantasan korupsi di Indonesia.

COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul
Indonesia
COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul

Padahal, mempelai pria diketahui positif COVID-19

20 Juni Kebun Binatang Dibuka, Pengunjung Dibatasi 1.000 Per Hari
Indonesia
20 Juni Kebun Binatang Dibuka, Pengunjung Dibatasi 1.000 Per Hari

Kebon Binatang Ragunan itu ditutup sementara untuk masyarakat umum akibat wabah COVID-19 sejak 13 Maret 2020 lalu.

WNI Penderita Corona di Luar Negeri Capai 571 Kasus dan 142 Sembuh
Indonesia
WNI Penderita Corona di Luar Negeri Capai 571 Kasus dan 142 Sembuh

Data terbaru menyebutkan ada penambahan 10 WNI sembuh

 Lima Tersangka Ditangkap karena Ikut Merusak Musala di Minahasa Utara
Indonesia
Lima Tersangka Ditangkap karena Ikut Merusak Musala di Minahasa Utara

"Kemarin ada tiga tersangka yang ditetapkan, yaitu tersangka NS, HK dan juga YAM, hari ini sudah bertambah tersangkanya, dua lagi yaitu JS dan JFM," ungkap Kabagpenum Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020

Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove
Indonesia
Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat banyak tawaran bantuan dari Bank Dunia dalam lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat, awal pekan ini.

MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal
Indonesia
MAKI Yakin Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya Divonis Maksimal

Kejaksaan Agung telah mengikuti irama yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memberikan vonis kepada empat terdakwa lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup.