Pilpres 2019
 Hakim MK Jelaskan Pembatasan Jumlah Saksi Dalam Sidang Sengketa Pilpres Hakim MK Suhartoyo (kanan) saat sidang sengketa Pilpres (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Sidang lanjutan sengketa pilpres akan berlangsung Rabu (19/6) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan aturan, jumlah saksi yang dihadirkan di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) hanya 15 orang.

Menurut hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, alasan saksi dalam sidang PHPU dibatasi hanya 15 orang yakni peradilan privat hanya dihadiri pihak-pihak bersangkutan.

Alasan selanjutnya saksi dibatasi, kata dia, adalah susunan alat bukti dalam perkara PHPU yang berada di posisi pertama adalah surat, kemudian keterangan para pihak bersengketa dan terakhir saksi.

Hal itu berbeda dengan peradilan publik yang mengadili kasus pidana, yakni menempatkan saksi prioritas pertama, kemudian saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka.

Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan pembatasan jumlah saksi (Foto: antaranews)

"Artinya ada skala prioritas kenapa penempatan alat bukti ditempatkan nomor satu surat, dalam soal yang isinya sengketa kepentingan di situ yang harus diutamakan pembuktian yang berupa surat berkaitan dengan formalitas," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Sesuai skala prioritas, dalam sidang PHPU, Mahkamah Konstitusi tidak membatasi jumlah surat yang akan diserahkan, ia mencontohkan surat yang diklaim dibawa hingga bertruk-truk oleh pemohon.

Kemudian keterangan para pihak sebagai prioritas kedua setelah surat, ditunjukkan majelis hakim tidak memotong keterangan yang disampaikan selama persidangan.

Untuk saksi, Suhartoyo mengatakan daripada kuantitas, MK lebih mementingkan kualitas dengan memeriksa satu per satu, tidak sekaligus banyak saksi seperti PHPU sebelumnya.

"Giliran saksi, kami kalau kemudian tidak membatasi saksi, kami juga berhadapan pada situasi untuk tidak bisa memeriksa secara optimal," kata Suhartoyo seperti yang dilansir Antara.

BACA JUGA: Polemik Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah, Bawaslu Ungkit Kasus Caleg Gerindra

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Anggap Bambang Widjojanto Cs Terlalu Mendramatisir Saksi

Ia menegaskan walaupun yang didalilkan para pihak selama persidangan disanggah, hal yang disampaikan meski secara oral tidak dibuktikan, tetap dipelajari semua oleh MK.

"Bahkan Sabtu-Minggu pun kami ada di kantor untuk mempelajari bukti-bukti itu semua. Ketika hanya hari kerja, saya tidak bisa jamin meski sehari 24 jam," tutup Suhartoyo.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Ibaratkan New Normal Tanpa Persiapan Kontes Seleksi Alam
Indonesia
PKB Desak Pertamina Turunkan Harga BBM
Indonesia
PKB Desak Pertamina Turunkan Harga BBM

Menurut dia, dengan menyesuaikan harga tersebut, setidaknya akan memberi dampak ekonomi ke masyarakat terutama nelayan dan usaha ekspedisi.

Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra
Indonesia
Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra

Lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta

Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker
Indonesia
Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker

RUU dan Naskah Akademik (NA) Cipta Kerja ini, dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas.

Terdakwa Korupsi Jiwasraya Hendrisman Rahim Reaktif COVID-19
Indonesia
Terdakwa Korupsi Jiwasraya Hendrisman Rahim Reaktif COVID-19

"Kita akan melaksanakan (rapid test kepada hakim) karena ada gejala seperti itu. Kemarin juga sudah, nanti ada lagi," ungkapnya.

Update COVID-19 Sabtu (6/6): 30.514 Positif, 9.907 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (6/6): 30.514 Positif, 9.907 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 993 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?
Indonesia
Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?

Sepanjang aspirasinya sama menegakan kebaikan pasti otomatis akan bergabung

Mobil Mewah hingga Padang Golf di Jakarta Tunggak Pajak
Indonesia
Mobil Mewah hingga Padang Golf di Jakarta Tunggak Pajak

BPRD DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK terus melakukan razia mobil mewah dan bangunan yang menunggak pajak.

LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan
Indonesia
LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan

Aksi akrobat Djoko Tjandra yang membuat masyarakat Indonesia geram perlu segera dihentikan.

Polri Pastikan Netral saat Pilkada Serentak
Indonesia
Polri Pastikan Netral saat Pilkada Serentak

Mabes Polri memastikan jajaran Korps Bhayangkara netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.