Hakim MK Berpendapat Nyaris Semua Dalil Prabowo-Sandi tidak Layak Hakim Mahkamah Konstitusi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Majelis hakim Konstitusi berpendapat bahwa dalil permohonan yang diajukan pemohon mengenai adanya dugaan kecurangan pelaksanaan Pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak beralasan menurut hukum.

"Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh pemohon dikelompokan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistamatis, dan masif dimaksud tidak beralasan menurut hukum," kata Anggota Majelis Hakim Aswanto saat membacakan pendapat mahkamah terkait putusan sengketa gugatan Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah memaparkan, ada dalil yang ternyata dari pihak pemohon tidak melakukan tindakan pelaporan terhadap pihak terkait dalam hal ini Bawaslu.

"Ada dalil yang ternyata pemohon tidak laporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan tersebut," papar Hakim Aswanto.

BACA JUGA: Yusril: Mari Kita Jaga Kemerdekaan MK

Tidak hanya itu, mahkamah juga mengurai bahwa adapun pengaduan dan adanya temuan sudah ditindaklanjuti Bawaslu. "Tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya," jelas Aswanto.

Dalam pertimbangannya, Aswanto menjelaskan bahwa, Mahkamah berpendapat mendapat fakta-fakta yang ternyata pemohon tidak laporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu. "Atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan," ujar dia.

Kemudian, menurut Aswanto, Bawaslu telah menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut. "Dan tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya," tutur dia.

Sidang PHPU di MK. Foto: ANTARA

Sementara itu, MK juga menegaskan bahwa pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) harusnya diselesaikan di Bawaslu.

"Bahwa peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 telah mengatur TSM. Perihal sanksi, apabila terbukti diatur dalam pasal 37 peraruran Bawaslu telah terang bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu," kata Hakim MK lainnya Manahan Sitompul.

BACA JUGA: MK Tolak Eksepsi KPU dan Jokowi soal Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi

Menurut Manahan, dalam pertimbangannya, hal itu sudah tertuang dalam terbitnya peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

Dengan begitu, Manahan menekankan bahwa terlihat yang objek pelanggaran administrasi Pemilu terdiri atas perbuatan yang melanggar prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu yang terjadi secara TSM. "Atau perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara TSM," tutup Manahan. (Knu)


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH