Hakim Kabulkan Permohonan JC Perantara Suap Djoko Tjandra Terdakwa perantara suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi (tengah) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor. (ANTARA/RENO ESNIR)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Pengusaha Tommy Sumardi.

Tommy merupakan terdakwa perantara suap dari Djoko Tjandra kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

"Setelah melihat alasan baik oleh tim penasihat hukum, maupun penuntut umum, dapat diterima sehingga majelis menyetujui permohonan terdakwa untuk menjadi JC," kata Majelis Hakim Saefuddin Zuhri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/12).

Baca Juga:

Napoleon Singgung Kabareskrim, Mabes Polri Sebut Tak Ada di BAP

Pertimbangan hakim mengabulkan Tommy sebagai saksi pelaku yang dapat diajak kerjasama atau JC, karena terdakwa mengakui perbuatannya dan bukan pelaku utama.

Kemudian, hakim menilai Tommy telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya.

Hakim Saefuddin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 dan 2 saksi pelaku adalah yang bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.

"Pasal 10 ayat 1 saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian. Ayat 3 berupa keringanan pidana, remisi," ujarnya.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Selain itu, pemberian status JC juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, surat Ketua MA 10 Agustus Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan pelaku tindak pidana tertentu.

"JC yang ditetapkan dapat diringankan tuntutan pidana sampai minimum ancaman pidana pokok. Syarat yang bersangkutan merupakan pelaku kejahatan tipikor, bekerja sama, memberikan keterangan dengan bukti yang signifikan," kata dia.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap pengusaha Tommy Sumardi. Tommy Sumardi juga divonis untuk membayar denda Rp100 Juta subsidair 6 bulan kurungan.

Baca Juga:

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

Tommy dinyatakan terbukti bersalah telah menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

Suap kepada Irjen Napoleon serta kepada Brigjen Prasetijo tersebut diberikan Djoko Tjandra melalui Tommy untuk pengurusan penghapusan nama terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali tersebut dalam daftar red notice Interpol Polri. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI
Indonesia
Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

"Mau digunakan atau tidak, yang jelas kami sudah bekerja dengan serius agar DKI bebas banjir," terangnya

Angka COVID-19 Tembus 100 Ribu, Jawa Timur Pimpin Kasus Terbanyak
Indonesia
Angka COVID-19 Tembus 100 Ribu, Jawa Timur Pimpin Kasus Terbanyak

Kasus positif tersebut tersebar di 469 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Buntut Rem Darurat Anies, Pengelola Bandara Perketat Aturan
Indonesia
Buntut Rem Darurat Anies, Pengelola Bandara Perketat Aturan

PSBB total yang akan diberlakukan di DKI Jakarta mulai diterapkan pada Senin (14/10).

Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten
Indonesia
Kompensasi Dampak Penerima Vaksin, Pemerintah Dituntut Konsisten

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada 9 Februari 2021.

Anies Minta Warga Tidak Pulang Kampung
Indonesia
Anies Minta Warga Tidak Pulang Kampung

"Jangan sampai ada di antara kita yang pulang kampung dan tanpa disadari justru membawa virus tersebut ke kampung halaman atau ke wilayah lain," jelas dia

Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Jadi Tersangka, Ambroncius Nababan Langsung Dijemput Polisi

Ambroncius dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian bernada rasial

Libur Nataru, Sopir dan Kru Bus Diperiksa Secara Acak
Indonesia
Libur Nataru, Sopir dan Kru Bus Diperiksa Secara Acak

Tes kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi
Indonesia
Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi

Jokowi juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota melakukan pemeriksaan secara masif untuk mendeteksi kasus COVID-19

Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka
Indonesia
Keselamatan Anak Paling Utama Saat Belajar Tatap Muka Dibuka

Temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat pengawasan langsung terkait persiapan pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka, 83,68 persen sekolah belum siap.

Konstruksi Tol Serpong-Cinere Segera Rampung
Indonesia
Konstruksi Tol Serpong-Cinere Segera Rampung

Jalan Tol ini tersambung dengan Jalan Tol Serpong-Kunciran yang sudah beroperasi serta Jalan Tol Cinere-Jagorawi.