Hakim Heran Pemeriksaan Etik Pinangki Tidak Detail Jaksa Pinangki (Tengah). (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Ketua majelis hakim Ignasius Eko Purwanto mengaku heran lantaran pemeriksaan yang dilakukan tim Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung) soal dugaan pelanggaran etik Pinangki Sirna Malasari tidak mendalam.

Eko menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan keterangan saksi jaksa Luphia Claudia Huae yang merupakan anggota tim pemeriksa dari Jamwas terhadap Pinangki. Luphia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Pinangki.

Baca Juga:

Saksi Bongkar Borok Pinangki: 9 Kali Lakukan Perjalanan Dinas Tanpa Izin Kejagung

"Makanya terus langsung percaya silakan lah ya, karena bagi majelis itu aneh karena kami kalau meriksa itu detil," kata Eko dalam sidang lanjutan perkara suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/11).

Luphia sempat memeriksa Pinangki secara etik saat foto mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung itu bersama Djoko Tjandra mengemuka ke publik.

Selain soal foto Pinangki bersama Djoko Tjandra, Luphia juga mengaku diperintahkan oleh pimpinan Korps Adhyaksa untuk memeriksa Pinangki terkait sembilan kali perjalanan dinas tanpa izin.

Dalam kesaksiannta di sidang kali ini, Luphia menceritakan proses pemeriksaan tersebut. Dia mengaku menanyai Pinangki ihwal kepergiannya ke luar negeri.

Saat diperiksa Luphia, Pinangki mengaku bertemu dengan seseorang bernama Jochan, bukan Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur untuk membicarakan soal power plant. Pinangki dikenalkan Jochan oleh seseorang bernama Rahmat.

"Akan tetapi, Pinangki tidak menyampaikan bentuk power plant, tetapi semacam pembangkit listrik itu saja," ujar Luphia.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: istimewa).

Hakim lantas mencecar Luphia ihwal power plant tersebut. Namun, Luphia pun mengaku tidak mendalami soal power plant dalam pemeriksaan Pinangki saat itu.

"Makanya pertanyannya kan aneh saudara adalah jaksa di bidang pengawasan mendapat jawaban bahwa ini adalah power plant yang ditawarkan makanya aneh ketika tidak diperdalam power plant-nya itu power plant apa siapa yang punya kegiatan di bidang itu," kata hakim.

Dalam perkara ini, Pinangki didakwa menerima uang senilai USD500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

Sespri Ungkap Djoko Tjandra Transfer Rp1,6 Miliar ke Anita Kolopaking

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Underpass Senen Banjir Setinggi 2 Meter, Lalin Dialihkan
Indonesia
Underpass Senen Banjir Setinggi 2 Meter, Lalin Dialihkan

Akibatnya jalur tersebut tidak bisa dilintasi oleh semua jenis kendaraan.

Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata
Indonesia
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Gatot dan kawan-kawan yang belum izin ke Kementerian Sosial (Kemensos) tetap diperbolehkan masuk, karena mereka telah berjasa buat negara.

Vanessa Angel Resmi Jadi Tersangka
Indonesia
Vanessa Angel Resmi Jadi Tersangka

Hal itu akan dijelaskan melalui telekonpers yang akan dilakukan siang ini

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetyo

[HOAKS atau FAKTA]: Ijazah Jokowi di UGM Dipertanyakan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ijazah Jokowi di UGM Dipertanyakan

Postingan itu dibuat akun akun Navias Tanjung (fb.com/navias.tanjung.54) dengan dua gambar ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jokowi Diminta Tunjuk Prabowo jadi 'Panglima' Penanggulangan Corona
Indonesia
Jokowi Diminta Tunjuk Prabowo jadi 'Panglima' Penanggulangan Corona

Gugus tugas ini bisa melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam perang melawan corona

Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali
Indonesia
Habisi Bos Perkapalan, Pelaku Gelapkan Uang Perusahaan Lebih dari Sekali

"Kerugianya ditaksir sebanyak Rp148.220.160" ungkap Yusri

Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Sepakat Perkuat Pendidikan Islam
Indonesia
Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Sepakat Perkuat Pendidikan Islam

Dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam

  Pemerintah Gandeng Telemedik Bantu Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri
Indonesia
Pemerintah Gandeng Telemedik Bantu Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri

Semua platform yang selama ini melakukan metode telemedik kita gabungkan untuk membantu pasien yang melakukan isolasi mandiri

Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang
Indonesia
Puluhan Saksi Diperiksa, Kasus Penembakan Laskar FPI Belum Temui Titik Terang

Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus penyerangan petugas oleh enam laskar Front Pembela Islam (FPI).