Hakim Dinilai Bakal Tolak Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Ilustrasi: Sidang pembacaan vonis kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/1/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana menilai secara prinsip dan yuridis-positivis, tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa diterapkan.

Menurut Dio, hakim Pengadilan Tipikor juga bakal tidak menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heru Hidayat jika majelis hakim benar-benar berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Harapannya Hakim menjatuhkan vonis sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu saja. Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, Tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk betul pada Perma Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Dio kepada wartawan, Minggu (16/1).

Baca Juga:

Di Hadapan Firli, Jokowi Singgung Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri

Menurutnya, tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri tidak masuk kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati. Keadaan tertentu tersebut adalah bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter dan pengulangan tindak pidana.

“Kalau kasus Asabri kan tidak masuk dalam kondisi tertentu itu. Jadi, secara undang-undang juga tidak tepat (dijatuhi hukuman mati). Kalau mengikuti pedoman Perma Nomor 1 Tahun 2020, kasus Asabri tidak masuk dalam kondisi tertentu. Walaupun hakim bisa menyimpangi pedoman tersebut, tetapi syarat ketat,” tandas Dio.

Selain itu, secara prinsip hukuman mati tidak relevan karena tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Menurut dia, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.

“Kalau korupsi, sebenarnya yang menjadi hal utama adalah kerugian negara akibat tindakan korupsi itu. Jadi, menurut saya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi tidak akan menyelesaikan akar masalah dari kasus korupsi. Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi,” pungkas Dio.

Baca Juga:

Akademisi Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Keliru

Sebelumnya, The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membuat laporan terkait kebijakan hukuman mati 2020 “Mencabut Nyawa di Masa Pandemi” yang dikeluarkan pada Oktober 2020. Dalam laporan tersebut ICJR telah menekankan bagaimana penjatuhan hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

Hal ini terbukti berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Kemudian Singapura yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146).

Baca Juga:

Tuntutan Hukuman Mati Kasus Asabri Diyakini Tak Akan Dipertimbangkan Hakim

Selama ini hukuman mati di Indonesia lebih cenderung digunakan sebagai narasi populis, seolah-olah negara telah bekerja efektif dalam menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi. Padahal faktanya tidak ada satu pun permasalahan kejahatan yang dapat diselesaikan dengan menjatuhkan pidana mati.

Contoh paling konkrit misalnya dari praktik kebijakan narkotika dengan mengusung slogan perang terhadap nakotika sejak 2015 yang secara agresif menerapkan hukuman mati, terbukti sama sekali tidak berimbas pada penurunan angka peredaran gelap narkotika sampai saat ini. Sektor narkotika yang selalu menggunakan narasi hukuman mati merupakan salah satu sektor penegakan hukum dan perlindungan warga negara paling bermasalah menurut banyak penelitian di Indonesia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elite Gerindra dan PDIP Bakal Gelar Pertemuan Dalam Waktu Dekat
Indonesia
Elite Gerindra dan PDIP Bakal Gelar Pertemuan Dalam Waktu Dekat

Jajaran elite Partai Gerindra bakal menggelar pertemuan dengan pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Puan Maharani.

Anggota DPR Dukung Kebijakan Penghapusan Tes COVID-19 untuk Syarat Perjalanan
Indonesia
Anggota DPR Dukung Kebijakan Penghapusan Tes COVID-19 untuk Syarat Perjalanan

Kebijakan pemerintah yang tidak mensyaratkan lagi bukti negatif tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan di dalam negeri asalkan sudah divaksin COVID-19 lengkap menuai dukungan.

Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi

Pengecer yang sudah menerima QR Code Peduli Lindungi dapat langsung melakukan transaksi dengan pembeli sesuai dengan ketetapan atau kebijakan harga.

Jadwal Sidang Ferdy Sambo Cs Pada Pekan ke-2
Indonesia
Jadwal Sidang Ferdy Sambo Cs Pada Pekan ke-2

Pada pekan kedua sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi.

Masyarakat Diminta Tetap Tidak Dekati Gunung Gamalama Radius 1,5 Kilometer
Indonesia
Masyarakat Diminta Tetap Tidak Dekati Gunung Gamalama Radius 1,5 Kilometer

Gunung Api Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara terpantau mengeluarkan asap putih setinggi 200 meter dari kawah puncak pada Selasa (12/7) pagi.

Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara
Indonesia
Internet Exchange Jadi Gerbang Arus Data Lintas Negara

Setiap negara sumber data akan dapat memaksimalkan potensi peningkatan ekonomi, inovasi, dan ekosistem domestiknya.

Zulhas dan Buwas Sambangi Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Zulhas dan Buwas Sambangi Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Kemenkes Harus Publikasikan 15 dari 18 Obat Sirop yang Dinyatakan Berbahaya
Indonesia
Kemenkes Harus Publikasikan 15 dari 18 Obat Sirop yang Dinyatakan Berbahaya

"KKI mendesak Kemenkes segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya ataupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan pengguna obat (konsumen), apalagi obat-obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ucap Ketua KKI David Tobing

Legislator Demokrat Sebut Tuduhan Anies tak Mampu Urus Banjir Bermuatan Politis
Indonesia
Legislator Demokrat Sebut Tuduhan Anies tak Mampu Urus Banjir Bermuatan Politis

Lebih lanjut Didi menegaskan, tuduhan atas ketidakmampuan Anies dalam mengurus banjir di Jakarta bermuatan politis.

Wapres Sebut Korupsi Musibah Global
Indonesia
Wapres Sebut Korupsi Musibah Global

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan sambutan dalam agenda pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.