Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diduga Terima Suap Rp 800 Juta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sudrajad Dimyati diduga menerima uang Rp 800 juta. Penerimaan suap melalui Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

Baca Juga:

KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta Dari OTT Hakim Agung

"SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri Pangestu)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9) pagi.

Firli mengatakan, kasus ini terkait dengan suap pengurusan perkara di MA untuk pengkondisian putusan kasasi. Berawal ketika adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur dengan diwakili kuasa hukumnya yakni Yosep Parera dan Eko Suparno. Gugatan itu berlanjut sampai tingkat kasasi di MA.

Yosep dan Eko kemudian melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat ialah Desy Yustria (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan imbalan pemberian sejumlah uang.

Desy kemudian diduga mengajak Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung) dan Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) sebagai penghubung penyerahan uang kepada hakim.

"DS (Desy Yustria) dkk diduga sebagai representasi dari SD (Sudrajad Dimyati) dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung," sebut Firli.

Total uang yang diserahkan tunai oleh Yosep Parera dan Eko Suparno ialah sekitar 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp 2,2 miliar. Dari jumlah itu, Desy Yustria menerima Rp 250 juta; Muhajir Habibie menerima Rp 850 juta; Elly Tri Pangestu menerima Rp100 juta dan Sudrajad Dimyati menerima Rp800 juta.

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit," kata Firli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang. Namun, baru enam tersangka yang amankan dan Ditahan. Empat orang lainnya termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati belum ditahan.

Firli meminta empat tersangka yang belum ditahan, termasuk Sudrajad, agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menegaskan, KPK akan menangkap para tersangka yang mangkir.

"Pasti kalau tidak (kooperatif) kita akan melakukan pencarian dan kita akan melakukan penangkapan," tegas Firli. (Pon)

Baca Juga:

OTT Hakim Agung, KPK: Bukti Dunia Peradilan Masih Tercemari Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu
Indonesia
Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu

Sebagai penyelenggara pemilu, sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU harus bisa dipastikan aman dari berbagai bentuk serangan.

Peringati Harkitnas, Gerak Kelompok Intoleran Harus Dipersempit
Indonesia
Peringati Harkitnas, Gerak Kelompok Intoleran Harus Dipersempit

Saat ini marak ancaman paham intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme, yang berusaha menggoyahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa

Polri dan Komnas HAM Koordinasi Perkara Penembakan Antaranggota Polisi
Indonesia
Polri dan Komnas HAM Koordinasi Perkara Penembakan Antaranggota Polisi

Timsus Polri melakukan diskusi dan koordinasi bersama Komnas HAM guna menindaklanjuti kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan
Indonesia
CIPS Anggap PTM Maksimal Enam Jam Cukup Riskan Dilaksanakan

Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga pengajar serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata

Vonis Nihil Heru Hidayat Telah Sesuai UU dan Asas Legalitas Hukum Pidana
Indonesia
Vonis Nihil Heru Hidayat Telah Sesuai UU dan Asas Legalitas Hukum Pidana

Hakim juga menilai, karena merupakan badan hukum yang merupakan personifikasi orang, maka tidak dapat dilakukan penyitaan atau perampasan..

[HOAKS atau FAKTA]: Beredar di WhatsApp, Minyak Goreng Dibagi Gratis Akhir Februari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Beredar di WhatsApp, Minyak Goreng Dibagi Gratis Akhir Februari

Beredar informasi berupa pesan berantai melalui WhatsApp yang menginformasikan pembagian minyak goreng gratis di kelurahan atau desa dengan jatah per KK sebanyak 5 bungkus kemasan 1 kg pada 29-31 Februari 2022.

Puan: Polemik Syarat Layanan Publik Karena Kurang Optimalnya Layanan Kesehatan
Indonesia
Puan: Polemik Syarat Layanan Publik Karena Kurang Optimalnya Layanan Kesehatan

"Kalau layanan BPJS semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas, polemik terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat pasti lambat laun akan mereda," tuturnya.

Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah
Indonesia
Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan pj kepala daerah sudah diatur dalam Pasal Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Jabodetabek PPKM Level 1, Mayoritas Kegiatan Sudah Boleh 100 Persen
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Mayoritas Kegiatan Sudah Boleh 100 Persen

Aturan yang berlaku selama penerapan PPKM level 1 merujuk Inmendagri Nomor 26 Tahun 2022.

Penataan Kawasan Kumuh di Solo, Gibran Gelontorkan Dana Rp 3,3 Miliar
Indonesia
Penataan Kawasan Kumuh di Solo, Gibran Gelontorkan Dana Rp 3,3 Miliar

253 hunian yang ditarget rampung akhir tahun ini