Hak Politik 10 Anggota DPRD Nonaktif Muara Enim Dicabut ilustrasi hukum. Foto: MP

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, memperberat hukuman kepada 10 anggota DPRD nonaktif Muara Enim. Hak politik mereka dicabut.

Pencabutan hak politik ke-10 bekas anggota parlemen ini terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR setempat Tahun Anggaran 2019.

Para anggota nonaktif DPRD Muara Enim tersebut adalah Indra Gani, Ishak Joharsah, Piardi, Subahan, Mardiansah, Fitrianzah, Marsito, Muhardi, Ari Yoca Setiaji, dan Ahmad Reo Kesuma.

"Memutuskan, memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dilipih selama 2 tahun setelah masa pidana pokok para terdakwa itu selesai," ujar Ketua Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5)

Hakim menjelaskan, hukuman pencabutan hak politik itu diberikan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah tercederai oleh perbuatan para terdakwa karena terbukti menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

"Jabatan para terdakwa merupakan suatu jabatan publik yang dipilih semua warga Kabupaten Muara Enim melalui pemilihan umum. Seharusnya mereka menjadi teladan, namun justru mencederai kepercayaan tersebut dengan melakukan korupsi maka kami menilai perlu dilakukan pencabutan hak politik itu," ujar Hakim.

Sebelumnya, diketahui dalam sidang tersebut majelis hakim memvonis 10 orang terdakwa itu dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda senilai Rp 200 juta subsider kurungan tambahan selama sebulan. Selain itu, hakim mewajibkan para terdakwa membayarkan uang pengganti masing-masing di antaranya senilai Rp 300 juta, Rp 250 juta dan Rp 200 juta selambat-lambatnya selama 1 bulan.

Menurut Hakim, hukuman yang diberikan tersebut berdasarkan pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan dan didukung barang bukti, para terdakwa itu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum KPK.

Para terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji senilai Rp 2,360 miliar sebagai bagian realisasi komitmen fee 15 persen rencana pekerjaan 16 paket di Dinas PUPR Muara Enim tahun anggaran 2019, yang bersumber dari Robi Okta Pahlevi (selaku kontraktor) untuk memenangkan proyek tersebut.

Dalam perjalanannya kasus tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan Ahmad Yani (mantan Bupati Muara Enim), Ramlan Suryadi (mantan Plt. Kepala Dinas PUPR Muara Enim), A. Elfin Mz Muchtar (mantan Kabid di Dinas PUPR Muara Enim), Aries HB (mantan Ketua DPRD Muara Enim), Juarsah (mantan Pj Bupati Muara Enim).

"Hadiah atau janji itu diberikan supaya para terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota DPRD, untuk melancarkan urusan proyek itu mereka saling berkaitan (dengan para pejabat yang telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkrah)," katanya

Atas perbuatan tersebut, ke-10 anggota nonaktif DPRD Muara Enim itu telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Hal-hal yang memberatkan apa yang dilakukan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan (Rutan Kelas IA Palembang)," ucap Hakim Efrata.

Majelis hakim memberikan waktu 7 hari ke depan kepada para terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing untuk memutuskan menerima atau banding atas vonis tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Jerinx bersalah melakukan pengancaman berisi kekerasan terhadap Adam Deni.

Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bahar Smith Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU menuntut Bahar Smith untuk dihukum lima tahun penjara dalam kasus dugaan ujaran berisi hoaks ketika berceramah tersebut.

AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan
Indonesia
AHY Temui Surya Paloh di Kantor NasDem Bahas Isu Kebangsaan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (29/3).

Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi
Indonesia
Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi

"Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri," ucap Kapolri Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).

Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi
Indonesia
Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi

Heru Hidayat, terdakwa korupsi dan pencucian uang (TPPU) ASABRI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo
Indonesia
Polda Jateng Buru Pelaku Lain dalam Kasus Pembuangan Limbah Alkohol di Bengawan Solo

Polda Jawa Tengah terus mendalami kasus pencemaran limbah alkohol (ciu) di Bengawan Solo. Pemeriksaan secara mendalam terus dilakukan untuk memperkuat alat bukti terkait ada tidaknya tersangka lain dalam kasus tersebut.

Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar
Indonesia
Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar

"Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban," sambungnya

Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme
Indonesia
Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme

Pengajar di Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut menuturkan, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sehingga, ia tidak mungkin menuduh agama Islam sebagai embrio terorisme.

Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan
Indonesia
Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan

Pemprov Jawa Barat memiliki banyak program kepemudaan

Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik
Indonesia
Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik

Pemerintah memperketat syarat bagi warga beraktivitas di tempat publik.