Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DKI menyakini keputusan yang ditempuh Fraksi PDIP dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait gelaran Formula E tidak akan terwujud. Langkah tersebut tidak akan memenuhi aturan tata tertib dalam rapat paripurna.

Untuk meminta penjelasan Anies Baswedan DPRD mesti menggelar rapat paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut, anggota yang hadir harus memenuhi kuorum 50 persen + 1, atau sebanyak 54 dari total 106 anggota DPRD.

Baca Juga:

Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis

Tapi sejauh ini baru hanya 33 anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang mendukung interpelasi. Rinciannya, 25 orang dari Fraksi PDI Perjuangan sedangkan 8 lainnya berasal dari Fraksi PSI. Saat ini pula belum ada anggota fraksi lain yang menyatakan dirinya akan bergabung untuk ikut serta dalam pengajuan interpelasi.

"Secara politik itu sudah tidak mungkin. Karena ga mungkin untuk dilakukan pengesahan yang di tatib 50+1," ucap anggota DPRD Fraksi Gerindra, Syarif di Jakarta, Kamis (16/9).

Syarif mengungkapkan, memang interpelasi adalah hak dari setiap anggota DPRD. Tapi meski memiliki hak individu setiap dewan mereka akan manut semua yang disarankan partai.

"Kalau lobi, ya ke pimpinan partainya, bukan ke anggota. Jelas itu sudah tidak bisa dibantah kalau interpelasi itu sebetulnya lebih kuat karena politiknya," jelasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, anggota Fraksi Gerindra tidak akan membelot mengikuti jejak PDIP dan PSI menyetujui interpelasi untuk cecar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

"Gerindra yakin bulat menolak karena ini tegak lurus perintah partai. Kalau ada anggota yang dilobi, pasti dijawab 'lo lapor dulu ke pimpinan partai'," ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan, fraksinya dan PSI sekarang ini hanya menunggu pimpinan Prasetyo Edi Marsudi untuk menjadwalkan rapat badan musyawarah (Bamus) soal hak interpelasi.

Bahwasanya, kata Gembong, Fraksi PDIP sudah siap untuk melanjutkan perjuangan untuk gulirkan interpelasi. Namun semuanya kini ada ditangan Ketua PDRD, dia yang mempunyai kewenangan untuk gelar Bamus.

"Artinya pimpinan dewan tahapan berikutnya adalah menjadwalkan melalui badan musyawarah. Jadi nanti dibamuskan kan itu mau dijadwalkan. Jadwal harus melalui bamus dulu. Gitu aja, tinggal nunggu bamus," papar Gembong di Jakarta, Rabu (15/9).

Baca Juga:

Demo Formula E Ricuh, KPK Minta Laporan Dugaan Korupsi Lewat Saluran Dumas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan
Indonesia
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan

Azis mengklaim, Rizieq dalam kondisi sehat wal afiat

Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik
Indonesia
Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik

Kemenhub bersama Korlantas Polri sudah menggelar rapat koordinasi membahas larangan mudik. Nantinya Korlantas akan mendirikan 333 titik penyekatan

[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Dingin Setelah Makan Bikin Terpapar Kanker
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Dingin Setelah Makan Bikin Terpapar Kanker

Dikatakan bahwa air dingin yang diminum setelah makan akan mengentalkan lemak dari makanan dan membuatnya menjadi beku. Lemak inilah yang akan menempel di usus dan menyebabkan kanker usus.

Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN
Indonesia
Lulus Diklat Bela Negara, 18 Pegawai KPK Diusulkan Jadi ASN

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan selesai dan lulus menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara yang berlangsung di Universitas Pertahanan.

Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan Hari Ini
Indonesia
Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan Hari Ini

Aziz Yanuar berencana mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Rizieq Shihab.

KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara
Indonesia
KPK Jebloskan Dua Mantan Pejabat Pemkab Lampung Selatan ke Penjara

Syahroni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp35.100.000

Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden
Indonesia
Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden

Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat
Indonesia
Andi Mallarangeng: Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat

Presiden Jokowi diyakini telah mengetahui Moeldoko ingin merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Oknum TNI AU yang Aniaya Warga Papua Layak Dipidana
Indonesia
Oknum TNI AU yang Aniaya Warga Papua Layak Dipidana

Suparji menilai bahwa menginjak kepala merupakan kategori penganiayaan. Maka, ia berpendapat dua oknum itu bisa dikenakan pasal pidana.