Haji Lulung Sebut KPU Langgar UU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg Abraham Lunggana atau Haji Lulung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak setuju terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, tentang larangan eks koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang.

Menurut Lulung, KPU telah melanggar Undang-Undang. Pasalnya dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

"Kita melihatnya ini (keputusan PKPU nomor 20 tahun 2018) ada persoalan undang-undang yang dilanggar sebenarnya artinya kan semua orang berhak di uud kan dijelaskan di pasal 28D butir ketiga bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam kepemerintahan," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/7).

Lebih lanjut, Tokoh Tanah Abang ini juga sangat tidak mengapresiasi putusan KPU tersebut. Sebab, selain melanggar Undang-Undang 1945 tentang Hak Asasi Manusia, KPU juga tak mentaati Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 240 UU Pemilu, larangan hanya diberlakukan bagi mantan narapidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Logo KPU
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Foto: Ist)

Namun demikian, lanjut dia, dirinya akan menyetujui keputusan KPU itu bila ada putusan hakim di dalam pengadilan Tipikor yang mencabut hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih.

"Kalau ada korupsi yang dicabut hak politiknya kita setuju tapi kalau yang enggak dicabut ya harus diatur dengan undang-undang yang jelas," jelasnya.

Haji Lulung menuturkan dirinya akan mendukung sejumlah pihak yang akan melakukan gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya sih artinya dalam hal ini kalau ada pihak-pihak yang melakukan uji materi ke MK itu kan juga hak dia," ungkapnya.

Seperti diketahui, dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu (30/6) kemarin.

PKPU tersebut mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPU Resmi Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

Kredit : asropih


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH