Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis Ilustrasi Haji. (Foto: Haramain)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji. Namun, untuk persiapkan Kementerian Agama akan menyiapkan tiga opsi penyelenggaraan haji 2021.

“Ada 3 opsi yang disiapkan, yaitu: kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah Haji. Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama (kuota penuh)," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di DPR, Selasa (19/1).

Baca Juga:

Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047

Ia berharap, agar wabah ini segera berakhir, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah Haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Yaqut menjelaskan, Kementerian Agama telah membentuk Tim Manajemen Krisis Haji dalam rangka mempersiapkan rencana mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaklumi jika penyelenggaraan ibadah Haji masih menunggu kebijakan resmi Pemerintah Arab Saudi. Namun, meminta pemerintah tetap menyiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan Haji tetap dilaksanakan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (kanan) berbincang dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri) . (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berbincang dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: dpr.go.id)

"Oleh karenanya, Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya," ujarnya.

Ace menegaskan, dalam pembahasan penyelenggaraan Haji nantinya juga akan melibatkan banyak pihak termasuk Menteri Kesehatan. Karena, berdasarkan informasi, jenis vaksin Sinovac tidak dapat digunakan bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas.

"Sementara jemaah Haji Indonesia kebanyakan berusia di atas 60 tahun. Apakah nantinya calon jemaah dimungkinkan untuk menggunakan jenis vaksin lain. Nantiakan mengundang Menteri Kesehatan”, ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Arab Saudi Apresiasi Kebijakan Indonesia Batalkan Penyelenggaran Haji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?
Indonesia
Saksi Ungkap Kronologi Uang Sewa Pesawat Pribadi, Permintaan Juliari?

"Saya pernah dengar dan mengantarkan bapak pagi-pagi itu ke bandara Halim Perdana Kusuma. Bapak cerita bahwa uang Rp2 Miliar dan ketemu pak Adi," imbuh Sanjaya.

Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural
Indonesia
Mabes Polri Apresiasi Masyarakat yang Ekspresikan Kritik Lewat Mural

Polri tidak memproses hukum para pembuat mural

Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng
Indonesia
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng

Kapolda juga sudah memerintahkan agar jajarannya meringankan beban keluarga korban

Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap
Indonesia
Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap

"Tapi kami akan berusaha keras, sekarang masih fase penyelidikan untuk membuktikan apakah benar peristiwa ini ada," kata Hengki.

Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan
Indonesia
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah
Indonesia
Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata Jakarta Paling Rendah

"Yaitu hanya sebesar 27% orang yang patuh untuk menjaga jarak di tempat wisata," ungkapnya.

Sultan HB X Tetapkan Dua Syarat Belajar Tatap Muka di Sekolah
Indonesia
Sultan HB X Tetapkan Dua Syarat Belajar Tatap Muka di Sekolah

Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi sekolah yang hendak melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Investor Samtrade FX Asal Indonesia Tunggu Titik Terang Otoritas Singapura
Indonesia
Investor Samtrade FX Asal Indonesia Tunggu Titik Terang Otoritas Singapura

Pakar Hukum Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menilai, masyarakat sebaiknya sebelum melakukan investasi harus mempelajari dulu terkait izin dan hukum terkait.

Gempa Magnitudo 6.7 Guncang Banten, Pekerja Berhamburan Keluar Kantor
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024
Indonesia
Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.