Haedar Nashir: Pancasila Jangan Dipolitisasi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: MP/Teresa IKa)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara jangan dipolitisasi untuk kepentingan apa pun.

"Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apa pun," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa, (01/06)

Belajar dari sejarah, menurut dia, setiap reduksi, penyimpangan, dan politisasi akan menimbulkan ketidakpercayaan pada Pancasila itu sendiri.

Baca Juga:

Momentum Hari Lahir Pancasila, Jokowi Minta Waspadai Ideologi Transnasional Radikal

Selain itu, ia berharap kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan Pancasila semuanya memerlukan ketulusan, kejujuran, jiwa negarawan, wawasan yang luas, dan semangat kebersamaan dalam mewujudkannya sebagai ideologi negara.

"Jangan membawa Pancasila menjadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya. Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar dan ideologi negara," kata Haedar.

  Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: MP/Teresa IKa)
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: MP/Teresa IKa)

Ia meminta, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar menjadi ritual dan seremonial, juga hanya menjadi jargon dan retorika.

Haedar mengajak seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai, dasar pijakan mengambil keputusan, dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.

"Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila," kata Haedar.

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop

Berikutnya, lanjut dia, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk para elite bangsa.

"Pancasila tidak cukup hanya dihapal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktikkan dan kita warga bangsa, elite bangsa di mana pun berada dan dalam posisi apa pun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktikkan Pancasila," ujar dia. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga:

Jokowi Jadi Inspektur Upacara Peringatan Virtual Hari Lahir Pancasila

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

Djoko Tjandra sudah memberi uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Se

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021
Indonesia
Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan

Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat
Indonesia
Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penutupan dilakukan selama 3x24 jam, karena mereka memaksa karyawannya masuk dan tidak menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Pimpinan DPR Tegaskan Mitigasi Peringatan Dini Bencana Berbasis Teknologi Harga Mati
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Mitigasi Peringatan Dini Bencana Berbasis Teknologi Harga Mati

Kondisi tersebut berkaca dari bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur

Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020
Indonesia
Dua Hal yang Disorot PAN dari Inpres 6/2020

Inpres 6/2020 belum bisa langsung diaplikasikan

Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK
Indonesia
Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK

Bahkan, dalam salah satu poin surat balasan tersebut, Firli Bahuri Cs dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis dari para pegawai

Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat
Indonesia
Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat

"Penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Ketua Komisi VIII DPR Terkait Kasus Bansos

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami penyidik saat memeriksa Yandri

Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar
Indonesia
Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun

Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19
Indonesia
Pemkab Tangerang Siapkan 91 TPU untuk Korban COVID-19

Sebanyak 91Tempat Pemakaman Umum (TPU) disediakan Pemerintah Kabupaten Tangerang, berlokasi di 26 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.