Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kedua kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (ANTARA/Suwanti)

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa alasan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun merasa dikecoh oleh Din Syamsuddin hadiri acara politik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak masuk akal.

Menurutnya, untuk sekelas Duta Besar, tidak mungkin Zuhair tidak tahu alasan dirinya diundang Din Syamsuddin dalam acara deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi tanggal 18 Agustus lalu.

Baca Juga

Deklarator KAMI Diserang, MPR: Tak Sesuai Nilai Demokrasi

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8).

Stanislaus yakin bahwa Zuhair pasti mengetahui tujuan asli mengapa dirinya diundang oleh Din Syamsuddin untuk datang ke Tugu Proklamasi dalam agenda deklarasi KAMI tersebut.

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta

Oleh karena itu, dengan kehadiran Zuhair di acara deklarasi KAMI yang merupakan agenda politik kelompok oposisi pemerintah itu jelas kurang pas, apalagi dia hadir dalam kapasitasnya sebagai duta besar negara sahabat dengan Indonesia.

“Dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina, dimana Indonesia adalah negara yang all out mendukung Palestina, sikap Dubes tersebut sangat tidak elok,” tegasnya.

Menurut Stanislaus, seorang pejabat Dubes pasti memiliki infrastruktur intelijen yang bisa melakukan analisa dampak terkait dengan aktivitas yang akan dijalankannya, apalagi dalam kaitannya sebagai duta besar negara sahabat.

Bahkan, punya perangkat intelijen yang bisa memberikan informasi awal terkait undangan, siapa yang mengundang, motif pengundang dan lain-lain, dampak jika datang, dampak jika tidak datang termasuk siapkan alasan jika tidak mau datang.

"Ini sangat standard aktivitas seorang dubes,” ujarnya.

Apalagi seorang pejabat duta besar, pasti memiliki protokol keamanan yang berstandar. Bahkan, jika aktivitasnya itu berkaitan dengan hubungan bilateral antar negara yakni palestina dengan pejabat negara Indonesia, apalagi undangan itu dilakukan oleh masyarakat sipil yang bukan pejabat negara.

“Apalagi yang mengundang bukan pejabat pemerintah, tetapi tokoh politik oposisi. Sekelas Dubes jika mau terima tamu juga pasti cek siapa tamu tersebut, bahkan ada background cek,” jelasnya.

Baca Juga

Akun Twitter Din Syamsuddin Diretas, Pengamat: KAMI Tengah Digembosi

Perlu diketahui, bahwa dalam agenda deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi pada Selasa (18/8), Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun mengaku tak tahu jika ia diundang untuk agenda politik kelompok yang diisi oleh para mantan pejabat negara itu.

Klarifikasi ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia pada Rabu (19/8). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh
Indonesia
Kasus Corona DKI Senin (7/9): 47.796 Positif, 35.431 Sembuh

Adapun penambahan kasus positif di Jakarta sebanyak 703 jiwa.

Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari
Indonesia
Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari

Penarifan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dijadwalkan pada Oktober 2020 lalu, tetapi ditunda tiga bulan dan baru akan diberlakukan pada 17 Januari 2021 pukul 00.00 WIB.

KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra
Indonesia
KPU Solo Sediakan Alat Bantu Braille Bagi Pemilih Tuna Netra

pemilih disabilitas di Pilwakot Solo dibagi empat jenis, yakni disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Untuk penyandang tuna netra masuk kategori sensorik.

DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19
Indonesia
DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan di Kecamatan Cilincing mulai difungsikan untuk jenazah warga yang terpapar COVID-19.

Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal
Indonesia
Wapres Ma'ruf: Mengkritik Bukan Tindakan Radikal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut mengkritik pemerintah bukanlah tindakan radikal selama disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi
Indonesia
31 Perusahaan Tutup Akibat Corona, Golkar Sebut Pemprov DKI Gagal Antisipasi

Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) pun diminta Baco untuk mengevaluasi pengawasan di perusahaan agar tidak ada lagi klaster kasus COVID-19.

Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka
Indonesia
Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Seksi IV yang berlokasi di Marunda Cilincing, Jakarta Utara sudah membawa para pekerja proyek yang terluka

Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat
Indonesia
Tiga Motif Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Versi Pengamat

Pelaku meyakini bahwa aksi itu adalah aksi yang benar

Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.

Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi

Utamanya dalam agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada