Hadiah Bintang untuk Duo Fadli-Fahri, Cara Halus Jinakan Pengkritik? Anggota DPR Fadli Zon. (MP/Ponco Sulakosono)

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada dua politikus yang selama ini kerap mengkritiknya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, memancing reaksi publik

Bahkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai bisa saja tujuan pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya itu untuk menjinakkan para pengkritik.

Baca Juga:

Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi

"Itulah pemerintah. Bisa saja memberi penghargaan itu cara halus untuk menjinakkan para pengkritik. Atau bisa juga untuk mendapatkan poin dari masyarakat. Karena yang mengkritik saja dapat penghargaan," kata Ujang, kepada wartawan, Selasa (11/8).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Aneh memang. Karena saat ini kan FZ tak sekritis dulu. Karena saat ini Gerindra partai yang menaunginya juga ada dalam barisan pendukung pemerintah," imbuh pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Lebih jauh, Ujang mengungkapkan beberapa waktu lalu Fahri Hamzah bersama elite Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendatangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat itu, menurut informasi yang diperoleh Ujang, jajaran Partai Gelora memberikan dukungan Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

Meski mengakui penghargaan yang diberikan kepada Fadli dan Fahri adalah hal yang wajar, Ujang menambahkan publik juga wajar mempertanyakan kepada penghargaan kepada keduanya yang malah dikenal sering mengkritik pemerintah. "Kan yang kritis terhadap kan pemerintah banyak. Kenapa FZ (Fadli Zon) dan FH (Fahri Hamzah)?" tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diwanti-wanti Tak Mati Angin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidik Jari Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV 'Hilang' di TKP
Indonesia
Sidik Jari Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV 'Hilang' di TKP

Polisi belum menemukan adanya sidik jari pada pisau yang diduga digunakan untuk membunuh Yodi itu.

KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan bekas Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?
Indonesia
Novel Baswedan Ada di Balik Penangkapan Menteri Edhy Prabowo?

Sesuai KUHAP, KPK sendiri mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap

PDIP Sebut Kebijakan Gage tak Efektif Kurangi Aktivitas Pekerja ke Kantor
Indonesia
PDIP Sebut Kebijakan Gage tak Efektif Kurangi Aktivitas Pekerja ke Kantor

Kebijakan itu terasa tidak bijaksana lantaran membatasi pergerakan warga yang memiliki kendaraan mobil.

Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19
Indonesia
Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19

"Kami berharap dengan sanksi seperti ini jumlah pelanggar akan bisa semakin menurun karena kesadaran yang telah tertanam," pungkas Ugas

Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap
Indonesia
Menhub Pastikan Sampel DNA Korban Sriwjaya Air Bakal Lengkap

Sriwijaya Air akan mengirimkan sampel DNA itu hari ini

Gibran bakal Karantina Warga yang Nekat Mudik ke Solo
Indonesia
Gibran bakal Karantina Warga yang Nekat Mudik ke Solo

Suami Selvi Ananda ini mengatakan pemkot Solo akan menyiapkan rumah karantina khusus untuk pemudik yang terpapar virus corona. Lokasi karantina tersebut berada di Solo Techno Park (STP)

MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra
Indonesia
MAKI Minta KPK Dalami Keterlibatan Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

"Pagi tadi sebelum Jumatan, kami telah menyampaikan materi kepada KPK guna dijadikan bahan pendalaman dalam gelar perkara," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Hentikan Vaksinasi Setelah 48 Warganya Meninggal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Hentikan Vaksinasi Setelah 48 Warganya Meninggal

Akun Twitter Luisa Capra (@LuisaCapra6) mengunggah cuitan berupa narasi yang menyebutkan terdapat 48 orang meninggal di Singapura beserta tautan unggahan Facebook.