Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan masyarakat perlu berhati-hati menerima atau memberikan informasi seputar virus corona.

Video YouTube milik akun musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji kini menjadi sorotan publik. Sebab, dalam cuplikan video tersebut menampilkan sosok Hadi Pranoto yang mengaku sebagai profesor mikrobiologi klinik dan mengklaim obat COVID-19 sudah ditemukan.

Baca Juga

Klaim Hadi Pranoto soal Obat Corona di Video Anji, IDI: Penipuan dan Berbahaya!

Dia mengatakan, pihak yang layak menyampaikan informasi terkiat obat corona adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan soal virus. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat tak tumpang tindih.

"Jika informasi yang diberikan salah, akan banyak orang yang terkena dampaknya. Tentu itu sangat tidak baik di tengah niat baik semua orang dalam memerangi COVID-19," imbuh dia kepada wartawan, Senin (3/8).

Hadi Pranoto dan Anji. Foto: Net

Plh Ketua Fraksi PAN itu pun meminta pemerintah berada di garda terdepan dalam memberikan informasi terkait virus corona. Dia mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi jika ada informasi tak benar di media sosial.

"Berbagai informasi yang berserakan di media sosial harus disaring. Jika ditemukan ada yang salah, harus diluruskan. Di situlah pentingnya juru bicara COVID-19 yang dibentuk pemerintah. Tentu di dalam tim juru bicara ada ahli-ahli yang representatif meluruskan dan memberikan informasi valid," ucapnya.

Saleh pun meminta setiap orang tidak menyebarkan informasi yang keliru secara sengaja dengan tujuan tertentu. Sebab, kata dia, saat ini banyak masyarakat yang merasa gelisah karena banyaknya informasi yang belum valid terkait virus corona

"Penyebaran informasi yang salah adalah penyesatan. Tindakan seperti ini tentu tidak bisa ditolerir. Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," kata dia.

"Harus saling jaga, saling mengingatkan. Musuhnya adalah COVID-19. Semua harus bekerja sama untuk melawannya," tandas Saleh.

Di tengah situasi COVID-19 yang seperti ini, masyarakat banyak yang gelisah. Terkadang mudah juga untuk menerima informasi yang belum terverifikasi.

Karena itu, lanjut Saleh, pemerintah dalam hal ini mesti berdiri di barisan depan dalam memberikan informasi. Berbagai informasi yang berserakan di media sosial harus disaring. Jika ditemukan ada yang salah, harus diluruskan.

"Maka disitulah pentingnya juru bicara COVID-19 yang dibentuk pemerintah. Tentu di dalam tim juru bicara ada ahli-ahli yang representatif untuk meluruskan dan memberikan informasi valid," ujarnya.

Baca Juga

Anji Layangkan Permintaan Maaf untuk PFI dan Joshua Irwandi

Saleh meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan atau informasi terkait COVID-19.

Saleh berujar, informasi bisa menjadi lebih keliru jika pihak yang menyampaikan informasi tidak memiliki latar belakang atau keahlian di bidang ilmu yang ia sampaikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Ungkap Kejanggalan Dalam Surat Rekomendasi TACB soal Formula E
Indonesia
Putus Mata Rantai COVID-19, Si Kaya Diminta Lindungi yang Miskin
Indonesia
Putus Mata Rantai COVID-19, Si Kaya Diminta Lindungi yang Miskin

Tak kalah penting dalam penanganan corona ini semangat bergotong royong yang kaya dengan yang miskin.

Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak
Indonesia
Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya netral dalam Pilkada Serentak 2020.

Jokowi Bilang Sopir Angkot dan Ojek Sumut Paling Parah Terdampak COVID-19
Indonesia
Jokowi Bilang Sopir Angkot dan Ojek Sumut Paling Parah Terdampak COVID-19

Pemda diharapkan bersiap dengan pendistribusian bantuan sosial untuk menjaga daya beli mereka

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Ini Sosok Menteri yang Patut Dievaluasi
Indonesia
100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Ini Sosok Menteri yang Patut Dievaluasi

Joko Widodo dan KH Maruf Amin harus melakukan evaluasi terhadap pemerintahannya di 100 hari kerja usai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Kemenhub Gelar Rapid Test Untuk Pengemudi Angkutan Umum
Foto
Kemenhub Gelar Rapid Test Untuk Pengemudi Angkutan Umum

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan rapid test secara drive thru untuk para pengemudi angkutan umum

Pukat UGM: KPK Malu Dipimpin Jenderal Bintang Tiga tapi Tak Bisa Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Pukat UGM: KPK Malu Dipimpin Jenderal Bintang Tiga tapi Tak Bisa Tangkap Harun Masiku

Seharusnya malu tak kunjung berhasil menangkap buron atas kasus dugaan suap PAW anggota DPR itu.

[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata

Beredar video di media sosial Instagram di mana ada satu keluarga di Depok, Jawa Barat, bercerita hanya makan tepung untuk dikonsumsi sehari-hari.

Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo
Indonesia
Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo

Aksi damai wartawan se-Gorontalo ini terjadi sebagai bentuk protes kepada Polda Gorontalo akibat adanya dugaan intimidasi dan pembungkaman kerja-kerja jurnalistik

Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP
Indonesia
Anies Susun Usaha Terdampak COVID-19 Yang Tidak Naikkan UMP

Bagi usaha yang tidak terdampak dia harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.