Hadapi Tantangan Regulasi, Koperasi Ojol Dorong Kemandirian Driver lewat Kekuatan Finansial Kolektif

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Hadapi Tantangan Regulasi, Koperasi Ojol Dorong Kemandirian Driver lewat Kekuatan Finansial Kolektif

Presiden GOBER (Go Online Bersama) Community, Dodi Ilham. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keberadaan ojek online kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Namun di balik peran vital tersebut, para pengemudi sering kali belum mendapatkan hak hidup yang layak akibat keterbatasan regulasi dan aturan yang belum berpihak.

Presiden GOBER (Go Online Bersama) Community, Dodi Ilham, menegaskan bahwa driver ojek online adalah profesi rakyat yang terhormat dan patut dihormati oleh semua pihak.

"Kami di GOBER Community melihat bahwa perlawanan terhadap eksploitasi dan penindasan harus dilakukan dengan kekuatan finansial dan kemandirian kolektif. Karena itu, kami sepakat membentuk Koperasi Ojol," ujar Dodi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ojol Dilarang Beli Pertalite

Lebih lanjut, menurutnya, pengemudi ojek online juga harus memiliki kompetensi dan profesionalitas yang mumpuni agar mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk itu, Koperasi GOBER Indonesia tengah menyiapkan program sertifikasi kompetensi pengemudi online yang mencakup pelatihan bela diri dan bela negara, pembentukan karakter profesional, solidaritas mekanik, pelatihan P3K dan K3, serta pendidikan kearifan lokal.

“Kami ingin para pengemudi tidak hanya terampil dalam berkendara, tapi juga menjadi bagian dari entitas bela negara dan masyarakat yang berdaya,” kata Dodi.

Baca juga:

Kapolri Ajak Ojol Jadi Cepu Polisi, Massanya Tersebar di Mana-Mana

Ia menambahkan, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan alat eksploitasi. Karena itu, GOBER mendorong penerapan teknologi yang desentralistik dan inklusif, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi digital yang terbuka dan berkeadilan.

Dodi juga menegaskan bahwa profesi pengemudi online adalah pekerja pencari nafkah yang layak dihormati, bukan alat politik atau sarana pencitraan.

“Pengemudi online adalah bagian dari rakyat pekerja yang mencari nafkah dengan terhormat. Bukan alat kekuasaan, bukan pula objek pencitraan,” tegasnya. (Knu)

#Ojek Online #Ojol #Koperasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
Manajer Koperasi Merah Putih Dapat Gaji Rp 6,8 Juta Sampai Rp 9,3 Juta
KDKMP yang telah beroperasi saat ini mencapai 10.070 titik, dan saat ini sedang dipantau oleh pemerintah pusat terkait operasionalnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Manajer Koperasi Merah Putih  Dapat Gaji Rp 6,8 Juta Sampai Rp 9,3 Juta
Indonesia
Koperasi Merah Putih Wajib Jual LPG Subsidi Rp 16.000
"Jadi, masyarakat sangat terbantu. Masyarakat yang biasanya beli (LPG) di warung-warung Rp 20.000 atau Rp 21.000, tapi bisa akses di sini dengan Rp16.000," jelas Syahrul
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Koperasi Merah Putih Wajib Jual LPG Subsidi Rp 16.000
Indonesia
Koperasi Merah Putih Mulai Uji Coba Salurkan Bantuan Sosial, Tak Perlu Lagi ke Bank
Uji coba penyaluran bantuan sosial melalui KDKMP telah berjalan dengan baik, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga bantuan alat mesin pertanian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Koperasi Merah Putih Mulai Uji Coba Salurkan Bantuan Sosial, Tak Perlu Lagi ke Bank
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
KDKMP Dipastikan Jual Produk Bulog, Perkuat Rantai Pasok Beras
Pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, total pemesanan beras SPHP tercatat mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
KDKMP Dipastikan Jual Produk Bulog, Perkuat Rantai Pasok Beras
Indonesia
Alasan Pemerintah Tempatkan Manajer Koperasi Merah Putih di Luar Daerah Asal
Manajer KDKMP akan mulai menjalankan penempatan sesuai wilayah kerja pada 1 Oktober 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Alasan Pemerintah Tempatkan Manajer Koperasi Merah Putih di Luar Daerah Asal
Indonesia
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
KDKMP yang telah selesai diverifikasi dan diserahterimakan kepada desa dapat menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan koperasi berada pada desa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Pemerintah mengklaim 17.288 KDKMP telah memiliki bangunan gudang, gerai, dan kelengkapan lainnya berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Bagikan