Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: antara).,

MerahPutih.com- Kementerian Sosial (Kemensos) bakal gelontorkan tunjangan kehormatan kepada para individu yang berjasa besar memperjuangkan kemerdekaan. Total sebanyak 587 orang yang merima tunjangan tersebut.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, tunjangan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengorbanan mereka kepada nusa dan bangsa.

Sebanyak 587 orang yang menerima tunjangan dari Kementerian Sosial. Perinciannya, sebesar Rp50 juta per tahun kepada 90 orang warakawuri/keluarga pahlawan nasional.

Baca Juga:

Sejarah dan Makna Hari Pahlawan 10 November

Kemudian, kepada 56 orang Perintis Kemerdekaan dengan nilai sebesar Rp8.692.000 per tahun. Dan terakhir, kepada 441 orang janda Perintis Kemerdekaan dengan nilai Rp2 juta per tahun.

Ia mengakui, masih banyak keluarga perintis kemerdekaan dan para pahlawan yang hidup kurang beruntung secara ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab mendukung istri atau anak keturunannya memenuhi kebutuhan dasarnya. Terlebih saat ini negara tengah menghadapi pandemi, sehingga beban kehidupan semakin berat.

“Dengan tunjangan ini, semoga membantu keluarga para pejuang meringankan beban hidup khususnya dalam menghadapi pandemi,” katanya.

Pada tahun ini, dalam peringatan Hari Pahlawan (Harwan) 2020, terdapat 20 usulan calon Pahlawan Nasional, 7 di antaranya adalah usulan baru dan 13 lainnya adalah calon Pahlawan Nasional yang pernah diusulkan sebelumnya kepada Presiden melalui Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Bila tidak ada perubahan, Pemerintah akan menetapkan 6 pahlawan nasional baru tahun 2020. (Knu)

Baca Juga:

BPIP: Makna Pahlawan Tidak Cukup Hanya Mengheningkan Cipta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat
Indonesia
Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penutupan dilakukan selama 3x24 jam, karena mereka memaksa karyawannya masuk dan tidak menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Mulai Sabtu Besok, Jalan TB Simatupang dan Antasari Ditutup
Indonesia
Mulai Sabtu Besok, Jalan TB Simatupang dan Antasari Ditutup

Perluasan titik karena masih banyak warga yang mengakali pos penyekatan yang sudah ada.

PPKM Level 3 Nataru, Menhub Tegaskan Angkutan Logistik Tidak Dibatasi
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru, Menhub Tegaskan Angkutan Logistik Tidak Dibatasi

Kendaraan angkutan logistik tidak akan dibatasi selama PPKM Level 3 yang bertepatan dengan masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan
Indonesia
Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan

Pelanggar prokes dijerat pidana umum. Tetapi, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada polisi melalui pokja.

Ditambah Kelompok Fahim, Densus 88 Sudah Bekuk 44 Terduga Teroris Afiliasi JI
Indonesia
Ditambah Kelompok Fahim, Densus 88 Sudah Bekuk 44 Terduga Teroris Afiliasi JI

Tim Densus 88 kembali menangkap sebanyak 22 orang yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme.

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan RJ Lino

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Persero, Richard Joost (RJ) Lino.

Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan
Indonesia
Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan

Jika tak memenuhi kriteria itu, pengendara bakal diputar balik. Dari informasi di lapangan, ada 200-an kendaraan yang diputarbalik

Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga
Indonesia
Nama Greysia-Apriyani Diabadikan Menjadi Nama Gedung Olahraga

Greysia Poli memiliki kenangan khusus saat mengikuti pelatihan di gedung PPOP tersebut

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Mensos Juliari Batubara.