Hadapi Krisis, Jokowi Ingatkan Tidak Boleh Ada Gangguan Pada Investor Presiden Joko widodo. (Foto:Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Indonesia tengah membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing. Sat ini investor tengah menjadi rebutan semua negara karena ancaman resesi ekonomi yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi negara.

Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak membuat kebijakan yang mempermudah investor untuk masuk ke Indonesia. Negara menginginkan ada aliran uang masuk. Sehingga investor menjadi salah satu pilihan untuk pemasukan negara.

Baca Juga:

Plan International Meminta Pemimpin G20 Bertindak Hentikan Krisis Kelaparan

"Saya nggak mau lagi dengar ada yang mempersulit, baik-baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi menyebut, Indonesia kini telah mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat berkat berbagai acara internasional. Semua pihak memanfaatkan itu sebaik mungkin dan jangan sampai merusaknya.

"Jangan sampai ada yang terganggu, kepercayaan yang sudah kita dapat jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita karena ketatnya persaingan dalam mendapatkan investasi," ujar Jokowi.

Ia menugaskan ekonom intelijen untuk mempelajari pola iklim investasi di negara lain. Melalui cara itu, Jokowi ingin mengetahui alasan investor mau berinvestasi di negara lain alih-alih di Indonesia.

Setelah mempelajari pola investasi di negara lain, Jokowi menyebut para investor suka dengan insentif dari pemerintah hingga tax holiday.

Selain itu,meminta anak buahnya untuk mengadopsi program tersebut untuk menarik para investor.

"Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, sudah buyar semua pelaksanaan policy yang telah dilaksanakan," kata Jokowi.

Ia mengingatkan, persiapan ini tak lepas dari proyeksi terhadap situasi perekonomian tahun depan.

"Tahun depan, tahun 2023 ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global," ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu bilang kalau semua pihak harus memiliki perasaan yang sama saat ini.

"Dan sepakat bahwa situasi saat ini betul-betul yang tidak mudah. Situasi yang sulit untuk semua negara, untuk semua negara," ujarnya.

Baca Juga:

KTT G20 Harus Jadi Solusi Hentikan Ancaman Krisis Pangan Global

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tinjau Ulang Tarif Rp 3,7 Juta Buat Masuk Kawasan Pulau Komodo
Indonesia
Tinjau Ulang Tarif Rp 3,7 Juta Buat Masuk Kawasan Pulau Komodo

Johan mendesak pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai organisasi pariwisata dalam hal kebijakan tarif.

Beda Sikap dengan PKS, Gerindra Maksimalkan Panja Atasi Persoalan Minyak Goreng
Berita
Beda Sikap dengan PKS, Gerindra Maksimalkan Panja Atasi Persoalan Minyak Goreng

Fraksi Partai Gerindra DPR RI akan memaksimalkan Panitia Kerja (Panja) komoditas pangan untuk mendalami persoalan minyak goreng. Langkah itu berbeda dengan sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan penggunaan hak angket terkait polemik minyak goreng.

Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum
Indonesia
Pelaku Ujaran Kebencian saat Pemilu bakal Diseret ke Ranah Hukum

"Sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," terangnya.

Uji Coba Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina Tidak Dilakukan di Jakarta
Indonesia
Uji Coba Beli BBM Bersubsidi Pakai MyPertamina Tidak Dilakukan di Jakarta

Pantauan MerahPutih.com di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jakarta, hanya ada spanduk informasi terkait MyPertamina.

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/11).

Gratifikasi Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Berasal dari Link Net hingga Esta Indonesia
Indonesia
Gratifikasi Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Berasal dari Link Net hingga Esta Indonesia

Angin Prayitno Aji didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 29.505.167.100.

Gugat Jokowi dan Kapolri, Ferdy Sambo Ungkit Jasanya selama Jadi Polisi
Indonesia
Gugat Jokowi dan Kapolri, Ferdy Sambo Ungkit Jasanya selama Jadi Polisi

Ferdy Sambo masih tak terima dipecat tak hormat dari institusi Polri. Mantan Kadiv Propam Polri ini pun melawan dengan menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pengacara Bantah Kerugian Kasus KSP Indosurya Sebesar Rp 106 Triliun
Indonesia
Pengacara Bantah Kerugian Kasus KSP Indosurya Sebesar Rp 106 Triliun

Dari keterangan ahli auditor forensik Krissantono Karo-Karo kerugian dalam perkara Indosurya sebesar Rp 16 triliun.

Promo Merdeka KAI, Harga Tiket Mulai Rp 17 Ribu
Indonesia
Promo Merdeka KAI, Harga Tiket Mulai Rp 17 Ribu

Rinciannya, tarif KA kelas eksekutif dibanderol Rp 170.000, bisnis hanya Rp 77.000, dan ekonomi hanya Rp 17.000

Tertunda Sejak 2016, DPR dan Kemenkominfo Mulai Temui Titik Temu RUU PDP
Indonesia
Tertunda Sejak 2016, DPR dan Kemenkominfo Mulai Temui Titik Temu RUU PDP

Pembahasan RUU PDP terus mengalami tarik ulur terkait pihak yang akan bertanggung jawab dalam praktik penegakannya.