Hadang Kapal Tiongkok, Indonesia Harus Berpatroli Sampai Batas Terluar Natuna Utara Salah satu KRI yang bersiaga di perairan Laut Natuna Utara, Jumat (17/9/2021) ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada I TNI AL

MerahPutih.com - Semakin intensifnya patroli laut Pemerintah Tiongkok dan Laut China Selatan, serta memaski wilayah Laut Natuna Utara yang masuk teretori Indonesi, dinilai telah mengancam keamanan laut Indonesia. Niatan Pemerintah China untuk menguasai Laut China Selatan termasuk ZEE Indonesia, telah mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional.

Lembaga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyatakan Indonesia mengatakan, IOJI Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan Coast Guard Tiongkok yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Baca Juga:

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Nelayan di Natuna Utara, saat ini menghadapi dua jenis ancaman serius di sektor kelautan, yang berasal dari sejumlah kapal berbendera Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC). Dua ancaman tersebut adalah ancaman illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (ZEEI).

Direktur IOJI Fadilla Octaviani memaparkan, kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

Berdasarkan data IOJI, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi COVID-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal-kapal China di ZEEI. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat atau klaster illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit.

"Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal oleh kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman illegal fishing di ZEEI yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari," ungkapnya.

Ia menegaskan, rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli di wilayah tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

Selain itu, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta coast guard Tiongkok di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia.

Nelayan Kabupaten Natuna, lanjutnya, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara.

Kawasan Natuna
Kawasan Laut Natuna Utara. (Foto: Tangkapan Layar)

"Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap trawl yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara," paparnya.

Mengenai kapal China yang melakukan riset di ZEEI, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah RI karena bila penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah China telah melanggar hak berdaulat Indonesia.

Sebelumnya, penghalauan pernah dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terhadap Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok, Xiang Yang Hong 03, pada Januari 2021 dan kapal China Coast Guard 5204 pada September 2020 dan Desember 2019. TNI AL bahkan melakukan pengusiran terhadap China Coast Guard 4301 pada Januari 2020 dan Maret 2016.

"IOJI merekomendasikan antara lain agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia," katanya.

Baca Juga:

Bakamla Klarifikasi Terkait Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Uang Rp12 Miliar Terkait Korupsi Proyek Fiktif PT Waskita Karya
Indonesia
KPK Sita Uang Rp12 Miliar Terkait Korupsi Proyek Fiktif PT Waskita Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp12 miliar terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya Tbk (Persero)

Menkes Pastikan Peserta Vaksinasi Gotong Royong Tak Dikenakan Biaya
Indonesia
Menkes Pastikan Peserta Vaksinasi Gotong Royong Tak Dikenakan Biaya

Sasaran program Vaksinasi Gotong Royong adalah pekerja di seluruh perusahaan di Indonesia

Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur
Indonesia
Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris di wilayah Jawa Timur, Jumat (26/2).

Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih

Jasa Marga telah mengenalkan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS).

PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal
Indonesia
PHRI Berharap Pada Wisatawan Lokal

Sebagian besar wisatawan yang membatalkan reservasi kamar hotel berasal dari Jawa Tengah serta DKI Jakarta.

PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin

Perpanjangan PPKM Darurat harus disertai solusi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pedagang PKL dan pasar tradisional non esensial.

PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus
Indonesia
PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya

Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi
Indonesia
Satpol PP Jaksel: Kafe Holywings Berulang Kali Langgar Prokes di Masa Pandemi

"Udah kedua kali lebih," Kasat Pol PP Jakarta Selatan, Ujang Hermawan saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Selasa (6/9).

Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat
Indonesia
Tito Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat

Pemerintah saat ini masih berjuang melawan pandemik COVID-19

SP3  Kasus Habib Rizieq Bisa Dianulir Demi Kepentingan Masyarakat
Indonesia
SP3 Kasus Habib Rizieq Bisa Dianulir Demi Kepentingan Masyarakat

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) beberapa kasus Rizieq Shihab bisa saja dianulir pihak Kepolisian.