Hadang Kapal Tiongkok, Indonesia Harus Berpatroli Sampai Batas Terluar Natuna Utara Salah satu KRI yang bersiaga di perairan Laut Natuna Utara, Jumat (17/9/2021) ANTARA/HO-Dinas Penerangan Komando Armada I TNI AL

MerahPutih.com - Semakin intensifnya patroli laut Pemerintah Tiongkok dan Laut China Selatan, serta memaski wilayah Laut Natuna Utara yang masuk teretori Indonesi, dinilai telah mengancam keamanan laut Indonesia. Niatan Pemerintah China untuk menguasai Laut China Selatan termasuk ZEE Indonesia, telah mengabaikan bahkan melanggar hukum internasional.

Lembaga Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyatakan Indonesia mengatakan, IOJI Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk mengawasi secara intensif dan bahkan menghalau intrusi kapal-kapal survei dan Coast Guard Tiongkok yang melanggar hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Baca Juga:

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Nelayan di Natuna Utara, saat ini menghadapi dua jenis ancaman serius di sektor kelautan, yang berasal dari sejumlah kapal berbendera Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC). Dua ancaman tersebut adalah ancaman illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (ZEEI).

Direktur IOJI Fadilla Octaviani memaparkan, kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

Berdasarkan data IOJI, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Penurunan tersebut sejalan dengan gelombang pandemi COVID-19 yang melanda Vietnam sejak Mei 2021 dan intrusi kapal-kapal China di ZEEI. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pusat atau klaster illegal fishing oleh kapal ikan berbendera Vietnam di ZEE-I yang terdeteksi berdasarkan Citra Satelit.

"Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal oleh kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE Indonesia. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman illegal fishing di ZEEI yang berada di luar wilayah sengketa terutama pada malam hari," ungkapnya.

Ia menegaskan, rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga maupun patroli di wilayah tersebut, memudahkan wilayah tersebut untuk dijadikan pusat daerah penangkapan ikan oleh kapal berbendera Vietnam.

Selain itu, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam dan kapal riset serta coast guard Tiongkok di Laut Natuna Utara membuat nelayan Kabupaten Natuna Utara harus bersaing dengan kapal ikan asing untuk menangkap sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia.

Nelayan Kabupaten Natuna, lanjutnya, yang umumnya menggunakan kapal dengan ukuran lebih kecil dan teknologi yang sederhana daripada kapal ikan asing, menjadi tidak berani melaut bahkan merugi karena hasil tangkapan yang berkurang dari Laut Natuna Utara.

Kawasan Natuna
Kawasan Laut Natuna Utara. (Foto: Tangkapan Layar)

"Alat tangkap yang digunakan oleh kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara adalah alat tangkap trawl yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem dasar laut Laut Natuna Utara," paparnya.

Mengenai kapal China yang melakukan riset di ZEEI, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah RI karena bila penelitian ilmiah tersebut dilaksanakan secara ilegal, maka Pemerintah China telah melanggar hak berdaulat Indonesia.

Sebelumnya, penghalauan pernah dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terhadap Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok, Xiang Yang Hong 03, pada Januari 2021 dan kapal China Coast Guard 5204 pada September 2020 dan Desember 2019. TNI AL bahkan melakukan pengusiran terhadap China Coast Guard 4301 pada Januari 2020 dan Maret 2016.

"IOJI merekomendasikan antara lain agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia," katanya.

Baca Juga:

Bakamla Klarifikasi Terkait Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik
Indonesia
Waspada, 23 Pintu Tol Ini Berpotensi Jadi Titik Kemacetan saat Mudik

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, 23 pintu tol tersebut tersebar di wilayah Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah. Pihaknya tengah menyiapkan sejumlah cara bertindak.

Kirab 1 Suro, Keraton Surakarta Hanya Gunakan 5 Kerbau Bule Kyai Slamet
Indonesia
Kirab 1 Suro, Keraton Surakarta Hanya Gunakan 5 Kerbau Bule Kyai Slamet

Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat memastikan Kirab 1 Suro tetap menggunakan prosesi cucuk lampah atau membuka jalan kirab dengan kerbau Kyai Slamet.

Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan
Indonesia
Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terlalu ringan.

Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin
Indonesia
Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin

Sejak varian Omicron terdeteksi masuk Indonesia, tercatat sudah 365 pasien meninggal dunia karena COVID-19.

Pemkot Bogor Tetapkan PTM Hanya 50 Persen
Indonesia
Pemkot Bogor Tetapkan PTM Hanya 50 Persen

"Kami tidak ingin gegabah meskipun kriterianya memang memadai. Kita tidak tahu seperti apa penyebaran Omicorn, apalagi di sekolah," ungkap Hanafi.

Akbar Tanjung Harap Airlangga Hartarto Menang Pilpres 2024
Indonesia
Akbar Tanjung Harap Airlangga Hartarto Menang Pilpres 2024

“Lebih dari harapan kita, capres kita tidak lain ketua umum partai insya Allah akan jadi pemenang dalam pemilu presiden 2024,” kata Akbar dalam webinar Sabtu (16/10).

Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme
Indonesia
Pengamat Militer Susaningtyas Bantah Tuduh Agama Islam sebagai Embrio Terorisme

Pengajar di Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut menuturkan, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sehingga, ia tidak mungkin menuduh agama Islam sebagai embrio terorisme.

Data Kematian Dihilangkan, Arah Penanganan Pandemi Dinilai Mundur
Indonesia
Data Kematian Dihilangkan, Arah Penanganan Pandemi Dinilai Mundur

Pemerintah menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.

Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021
Indonesia
Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021

Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.

Panpel Sayangkan Kejadian Suporter Nyalakan Flare Usai Pertandingan Persis vs Persita
Indonesia
Panpel Sayangkan Kejadian Suporter Nyalakan Flare Usai Pertandingan Persis vs Persita

Ketua Panitia pelaksana (Panpel) Stadion Manahan, Ginda Ferachtriawan menyayangkan, pelaku suporter tidak terpuji tersebut. Ia pun meminta pada suporter yang menyalakan flare untuk meminta maaf secara terbuka.