Habisi KKB dengan Mengesampingkan HAM Dinilai Tindakan Inkonstitusional Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo untuk “menumpas habis” kelompok bersenjata di Papua tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan pernyataan Ketua MPR yang berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Baca Juga

TNI-Polri Masuk Hutan Persempit Ruang Gerak KKB Joni Botak

"Mengesampingkan hak asasi manusia itu bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional," kata Usman dalam keteranganya, Selasa (27/4).

Usman mendesak negara untuk menegakkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana.

"Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara," jelas Usman.

Ia meminta negara harus belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Kebijakan apapun yang diputuskan harus menghormati hak asasi manusia. Termasuk rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris.

"Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD Negara Republika Indonesia," papar Usman.

Usman Hamid dalam diskusi publik terkait hukuman mati untuk koruptor di Jakarta
Usman Hamid dalam sebuah diskusi publik terkait wacana hukuman mati terhadap terpidana korupsi di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ia menambahkan, tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial, terbuka dan memenuhi asas peradilan yang adil (fair trial). Tentu saja dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati.

Berdasarkan catatan Amnesty, sejak Februari 2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban.

"Kami meyakini bahwa hak asasi manusia haruslah selalu dijunjung tinggi oleh negara," harap Usman.

Baca Juga

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

Sekedar informasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya menanggapi tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha.

Bamsoet meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. "Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian," kata Bamsoet. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
Indonesia
Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

"Harganya diharapkan tetap terjangkau sekalipun ada beberapa yang meningkat harganya mudah-mudahan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat," kata Riza.

Ketua DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tunda Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

"Saya rasa hari ini masih belum bisa kuorum, saya tunda selama 1 jam untuk paripurna ini mendapatkan kuorum, bisa disetujui?," lanjut Prasetyo.

Eijkman Mulai Dipindahkan ke Cibinong Mulai Januari 2022
Indonesia
Eijkman Mulai Dipindahkan ke Cibinong Mulai Januari 2022

Pengelolaan lembaga Lembaga Biologi Molekuler Eijkman saat ini dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Konser Musik Hingga Pesta Pernikahan Diperbolehkan dengan Prokes Ketat
Indonesia
Konser Musik Hingga Pesta Pernikahan Diperbolehkan dengan Prokes Ketat

Kegiatan berskala besar dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan partisipan atau undangan dalam jumlah besar dan dari berbagai tempat

[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Pria Tewas karena Makan Durian Setelah Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Pria Tewas karena Makan Durian Setelah Divaksin

Akun Facebook Hilarius Denny Albert mengunggah hasil tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi foto dan pesan yang menginformasikan tewasnya seorang pria karena makan durian, setelah divaksin.

Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator
Indonesia
Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator

Yusri memastikan polisi akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli

Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN
Indonesia
Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN

"Target sasaran kerjanya yaitu peningkatan indeks persepsi korupsi, pendapatan negara serta keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (18/1).

Tahun Ini, Pemkot Depok Perbaiki 771 Ruas Jalan Lingkungan
Indonesia
Tahun Ini, Pemkot Depok Perbaiki 771 Ruas Jalan Lingkungan

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mencatat sejak 2016 hingga 2020 sudah membangun jalan lingkungan sepanjang 843,2 kilometer di seluruh kecamatan.

Eks Ketua WP KPK Jadi Influencer Antikorupsi
Indonesia
Eks Ketua WP KPK Jadi Influencer Antikorupsi

Yudi Purnomo saat ini mengisi aktivitas dengan menjadi pembicara antikorupsi di berbagai media massa hingga kanal Youtube.

Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya
Indonesia
Panitera dan Pengacara Diciduk KPK Lewat OTT di Surabaya

Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya.