Headline
Habiburokhman: 300 Pengacara Bakal Dampingi Amien Rais Anggota Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Habiburokhman (tengah) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Anggota Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman memastikan bahwa Amien Rais akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Rabu (10/10).

Menurut Habiburokhman, dalam pemanggilan tersebut, Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga itu akan didampingi oleh ratusan pengacara.

"Pada intinya kita sudah menyiapkan advokat untuk mendampingi tokoh-tokoh yang dilaporkan. Pak Amien Insyaallah menyatakan hadir Rabu," ujarnya di Rumah Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN), Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Amien Rais
Amien Rais (tengah) memberikan keterangan kepada awak media (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Sejauh ini, kata Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu sudah ada 300 pengacara yang mendaftar untuk mendampingi Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyelesaikan masalah hukum tersebut.

"Ada banyak advokat, mungkin so far ada 300 teman-teman yang mendaftar," ungkap Habiburokhman yang juga Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Sebelumnya diberitkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan memanggil kembali Amien Rais pada Rabu, 10 Oktober 2018. Pemanggilan ini terkait berita kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya di Bandung, pada 21 September lalu.

"Iya, dijadwalkan (Rabu mendatang)," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta saat dikonfirmasi, Senin (8/10)

Amien Rais telah dipanggil pada Jumat, 5 Oktober 2018, tapi tidak hadir. Pemanggilan ini terkait pemberitaan yang menjadi viral atas kebohongan Ratna Sarumpaet kalau dirinya dianiayai di Bandung, Jawa Barat, pada 21 September lalu.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Waspada, Aplikasi Palsu Terkait BPJS Ketenagakerjaan Bertebaran di Playstore!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta
Indonesia
Hakim Terima Gugatan Class Action Terkait Pelanggaran Hukum Saat Banjir Jakarta

Dalam penetapan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dikepalai Panji Surono menyatakan bahwa gugatan ini sah sebagai gugatan class action karena telah memenuhi persyaratan

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
Indonesia
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi

Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Kelengahan Pemprov DKI Awasi Tempat Hiburan Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Sejumlah tempat hiburan malam dibiarkan beroperasi dengan mengundang kerumunan tanpa adanya protokol kesehatan.

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional
Indonesia
Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Pihak kampus diduga melakukan tindakan represif terhadap para mahasiswa.

Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta
Indonesia
Skema Penyaluran Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah menjelaskan, proses penyaluran tiga jenis Bansos yang bekerja sama dengan Pemerintah pusat.

[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] FKPPI Siaga di Monas Bersiap Jika RUU HIP Disahkan

Disebutkan bahwa sebanyak 10 ribu kader bela negara FKPPI melakukan apel kebangsaan di lapangan Monas

DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan
Indonesia
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK

Kebakaran di Gedung DPR, Asap Pekat Penuhi Ruangan
Indonesia
Kebakaran di Gedung DPR, Asap Pekat Penuhi Ruangan

Kebakaran terjadi di Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/2)

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.