Gus Yaqut Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenag Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA/HO-Kementerian Agama

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta jajaran terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenag. Pertemuan berlangsung di Gedung KPK, Rabu (3/3) siang.

Rombongan diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Baca Juga:

Jangan Mudah Melabeli Orang Kritis dengan Sebutan Radikal

Menag menyampaikan maksud audiensi dan harapannya mendapatkan supervisi dari KPK khususnya terkait pencegahan korupsi sebagai upaya untuk mengurangi potensi fraud dan penyimpangan di lingkungan Kemenag.

"Menag juga menyampaikan pentingnya kerja sama pencegahan dan koordinasi supervisi dari KPK mengingat kerawanan dan potensi korupsi terkait tugas dan kewenangan Kemenag. Salah satunya terkait penyelenggaraan haji dan umroh," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (3/3).

KPK menyambut baik harapan dan maksud kedatangan Menag untuk menguatkan program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenag.

Beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain agar Kemenag mengambil pelajaran dari kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani KPK terhadap jajaran di Kemenag.

"Berdasarkan catatan KPK kasus korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag," ujarnya.

Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).
Menag Gus Yaqut. (Foto: Antara).

Ipi mengatakan, kewenangan Kemenag khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi seperti dalam kasus pengadaan laboratorium dan pengadaan AlQuran dapat menjadi pembelajaran dan perlu dievaluasi.

"KPK mencatat kerawanannya dalam proses mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya. Kerawanan juga disebabkan besarnya kewenangan dan kontrol Kemenag yang meliputi hingga ke daerah," tuturnya.

Terkait upaya penguatan pencegahan korupsi melalui pendidikan, KPK akan terus mendorong implementasi pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemenag sebagai upaya pembangunan integritas.

Baca Juga:

Reaksi Tegas PAN soal Tuduhan Radikal kepada Din Syamsuddin

Demikian juga untuk menjaga integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri melalui kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.

"KPK juga mengingatkan agar Kemenag mengevaluasi dan memperbaiki beberapa kerentanan yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian sistem yang telah KPK sampaikan untuk mencegah tindak pidana korupsi ke depan," tutup Ipi.

Dalam audiensi itu, Menag hadir bersama jajaran Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Staff Khusus. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontak Tembak dengan KKB di Titigi Papua, Satu Anggota Banteng Raiders Gugur
Indonesia
Kontak Tembak dengan KKB di Titigi Papua, Satu Anggota Banteng Raiders Gugur

"Kontak tembak di Titigi dan satu anggota Yonif 400/BR meninggal," kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol CZI IGN Suriastawa

Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari
Indonesia
Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti diduga menerima uang dari bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat
Indonesia
Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat

KPK telah menindaklanjuti LHKPN tersebut dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap 471 penyelenggara negera.

[HOAKS atau FAKTA]: Pilkada Serentak Bakal Ditunda, Hanya Solo dan Medan yang Dilanjutkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilkada Serentak Bakal Ditunda, Hanya Solo dan Medan yang Dilanjutkan

kun Facebook Noer Tehe (fb.com/noer.tehe.1) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Breaking News! Pilkada Serentak Ditunda, Kecuali Solo dan Medan” yang dimuat di situs gelora[dot]co.

DKI: 111.142 Jalani Rapid Test, 4.213 Reaktif Corona
Indonesia
DKI: 111.142 Jalani Rapid Test, 4.213 Reaktif Corona

Pemda DKI akan terus menggalakan rapid test di 6 wilayah Kota/Kabupaten.

Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab
Indonesia
Penjelasan Kapuspen TNI Terkait Sanksi Dua Anggotanya yang 'Sambut' Rizieq Shihab

seluruh prajurit TNI terikat dengan aturan yang juga mengatur terkait perilaku personil TNI dalam bermedia sosial

Wilayah di Indonesia Timur Yang Terdampak Badai Siklon Tropis Seroja
Indonesia
Wilayah di Indonesia Timur Yang Terdampak Badai Siklon Tropis Seroja

Bibit siklon tropis sendiri memberikan dampak berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di NTT,

Akademisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Professor, Dekan, dan Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Indonesia menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah pada Senin (5/10) malam kemarin.

 Pandemi COVID-19, Pemkot Solo Tiadakan Open House dan Salat Idul Fitri
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pemkot Solo Tiadakan Open House dan Salat Idul Fitri

"Ini sekaligus pemberitahuan pada ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat Solo untuk tahun ini tidak ada open house dan Salat Idul Fitri," kata dia.

Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja

"Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," mengutip deskripsi petisi.