Gus Yahya Diharapkan Jaga NU dari Politik Praktis Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf (tengah) saat Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), di Universitas Lampung, Lampung, Jumat (24/12/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

MerahPutih.com - KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026.

Gus Yahya unggul dengan perolehan 337 dalam Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat (24/12).

Mantan Jubir Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu unggul dari rivalnya petahana Ketua Umum PBNU dua periode KH Said Aqil Siradj yang hanya mendapat 210 suara.

Baca Juga:

Muhammadiyah Harap Gus Yahya Perkuat Kerja Sama Antar-Ormas Islam

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina A Khoirul Umam mengatakan, Gus Yahya yang baru terpilih diharapkan dapat menjaga NU dari kepentingan politik praktis.

Menurut Umam, Gus Yahya harus dapat menunaikan janjinya kepada PWNU, PCNU, dan PCINU, yaitu memimpin NU yang netral dan independen.

“Orientasi Khitah 1926 menjadi janji politik yang harus dipenuhi Kiai Yahya. Namun, PBNU tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga arah politik dan demokrasi di Indonesia dengan memainkan peran strategis dalam konteks politik kebangsaan,” kata Umam saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/12).

“NU tidak boleh terjebak dalam politik praktis,” tegas dia, dikutip Antara.

Baca Juga:

Gus Yahya Pimpin PBNU, Ketum Muhammadiyah Utarakan Harapan

Khitah 1926 merujuk pada komitmen bersama untuk menjaga NU agar tetap sesuai dengan semangat saat organisasi itu didirikan pada 1926, yaitu tidak terjebak pada politik praktis, tetapi menerapkan politik kebangsaan dan keumatan.

Untuk mencapai tujuan itu, Umam yang pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidz PCINU Queensland, Australia menyampaikan Gus Yahya harus memastikan NU senantiasa menegakkan Islam wasathiyah (toleran dan moderat) dalam ruang demokrasi di Indonesia.

Nilai-nilai itu, menurut Umam, perlu diperkuat untuk menghadapi kekuatan ekonomi politik yang memanfaatkan sentimen Islam konservatif dan fundamentalis apalagi pada momen pemilihan umum.

“NU menjadi jangkar, pengayom, sekaligus tempat bertemunya (melting point) seluruh kekuatan Islam moderat di Indonesia agar eksploitasi politik identitas yang digarap melalui hoaks, fake news, dan hate speech yang membanjiri ruang demokrasi digital di tanah air dinetralkan dengan optimal,” terang Umam. (*)

Baca Juga:

Jadi Ketum PBNU, Gus Yahya: Terima Kasih Kiai Said Aqil

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK
Indonesia
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK

Mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh pihak swasta Muara Perangin Angin ke penyelenggara negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Penerima BSU Diminta Perbarui Data di Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penerima BSU Diminta Perbarui Data di Media Sosial

Beredar informasi permintaan pengisian data penerima BSU melalui chat Whatsapp dimana karyawan diminta

Cuaca Ekstrem Berlanjut Sampai 21 Oktober
Indonesia
Cuaca Ekstrem Berlanjut Sampai 21 Oktober

Potensi curah hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir terjadi di 24 provinsi.

Janji Indonesia Saat Pimpin ASEAN di 2023
Dunia
Janji Indonesia Saat Pimpin ASEAN di 2023

Arsitektur regional seharusnya berfungsi sebagai blok pembangun untuk perdamaian dan stabilitas, dan bukan untuk merusak.

Mulai Hari Ini, Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka
Indonesia
Mulai Hari Ini, Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka

Setelah menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor selama sebulan penuh pada 1-31 Januari 2022, pemerintah kembali membuka keran ekspor batu bara mulai Selasa (1/2).

Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas
Indonesia
Alasan Pemerintah Revisi UU Ciptaker Tak Perlu Masuk Prolegnas

Pemerintah menilai perlu ada revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) karena merupakan inisitif DPR

Alasan Mendag Harga Kedelai Melambung Tinggi
Indonesia
Alasan Mendag Harga Kedelai Melambung Tinggi

Kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya adalah 3 juta ton, sementara budi daya dan suplai kedelai dalam negeri hanya mampu 500 hingga 750 ton per tahunnya.

KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Kamis (17/2).

Kasus Omicron Meningkat, Luhut Perkirakan Puncak Gelombang Terjadi Awal Februari
Indonesia
Kasus Omicron Meningkat, Luhut Perkirakan Puncak Gelombang Terjadi Awal Februari

"Untuk kasus Indonesia, kita perkirakan puncak gelombang karena Omicron akan terjadi pada awal Februari," ucap Luhut dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Selasa (11/1).

Seniman Reog Solo Raya Gelar Aksi Kecam Malaysia
Indonesia
Seniman Reog Solo Raya Gelar Aksi Kecam Malaysia

Akis demo itu mengecam Malaysia yang kembali mengklaim reog menjadi warisan budaya mereka.