Guru Non PNS Dapat Bantuan Hibah Rp 1,8 Juta Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta.

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS terdampak COVID-19.

"Ini untuk menjawab Kemendikbud bukan hanya untuk sekolah negeri dan guru PNS saja. Tapi untuk semua. Karenanya, kami bertekad dan berjuang, alhamdulillah dengan dukungan, kami dapat Rp 3,6 triliun untuk 2 juta tenaga pendidik kita," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Uniknya Pengendalian Corona di Gala Premier Film Mulan

Mereka yang berhak mendapat bantuan Rp1,8 juta antara lain dosen, guru pendidikan PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di sekolah, operator sekolah dan tenaga pendidik non-PNS atau guru honorer. Para penerima bantuan diperkirakan sekitar 2 juta orang.

Syarat penerima bantuan pun dipermudah yakni harus berstatus WNI, tidak berstatus PNS, memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dan tidak menerima bantuan dari program kementerian lainnya. Artinya, peserta tidak boleh merangkap menerima bantuan lain dari pemerintah.

Bagi tenaga pendidik dan guru non-PNS yang merasa berhak menerima bantuan tersebut, disarankan untuk segera mengunduh dua jenis dokumen di situs info.gtk.kemdikbud.go.id atau pdikti.kemdikbud.go.id.

Penerima bantuan tidak butuh izin siapapun. Surat Keputusan pencairan BSU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan. Dokumen diberi materai, ditandatangani dan akan diarahkan ke cabang bank yang akan dituju.

Pemerintah memberi kelonggaran waktu bagi penerima bantuan untuk mencairkan bantuannya di bank. Meski bantuan hibah Rp 1,8 juta sudah disalurkan saat ini, penerima masih bisa mengambilnya hingga 30 Juni 2021 mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi terlambatnya informasi yang sampai ke penerima yang berhak atau karena kendala teknis lainnya.

Nadiem bantah perintahkan pembayaran SPP lewat GoPay
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Bantuan Kuota Internet, UKT dan Relaksasi BOS Selain BSU, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kuota data internet senilai Rp7 triliun untuk 35,5 juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia. Nadiem menyebutkan, hasil survei menyebutkan bahwa 85 persen responden mengaku terbantu dengan bantuan kuota data internet ini.

"Bagi yang belum menerima bisa langsung berbicara dengan kepala sekolah, di situ bisa diperbaiki nomornya," tandas dia.

Bulan ketiga dan keempat dikirim secara bersamaan, pada 22 sampai 24 November hingga tahap terakhirnya 28 sampai 30 November. "Ini akan berlaku 75 hari setelah diterima nomor ponsel," kata Nadiem.

Selain dua bantuan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional di atas, Kemendikbud telah menjalankan sejumlah program untuk membantu para siswa dan guru selama pandemi COVID-19 ini.

Pertama, relaksasi penggunaan dana BOS. Kebijakan ini diberikan agar semua kepala sekolah bisa menggunakannya untuk membantu para guru honorer dan menyiapkan kebutuhan pembelajaran jarak jauh.

"Kita lakukan saat relaksasi BOS adalah tidak menetapkan limit terhadap berapa yang kepala sekolah bisa berikan kepada guru honorer. Banyak dari mereka yang hanya dapat Rp100 sampai 300 ribu per hari," kata Nadiem.

Baca Juga:

Hindari Corona, SCAI Lakukan Penyesuaian ICE 2020 Bali

Kebijakan lainnya, Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah akibat terdampak pandemi. Anggaran Rp1 triliun ini digunakan untuk keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk penundaan, pencicilan, dan berbagai macam relaksasi pembayaran UKT.

"Kita dengar teman-teman di sekolah swasta mengalami berbagai macam krisis. Jadi kami mengeluarkan uang Rp3 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya tidak pernah diberikan untuk sekolah swasta. Namun kali ini diberikan sekolah swasta dan negeri yang terdampak covid," kata Nadiem. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kartu Pra-Kerja Diluncurkan di 3 Provinsi Ini
Indonesia
Kartu Pra-Kerja Diluncurkan di 3 Provinsi Ini

“Nah saat ini sedang dipersiapkan Perpres-nya dan akan dilanjutkan pembentukan PMO (Project Management Office),” ujarnya

Pemprov DKI Cari Relawan Tenaga Medis Tangani Corona
Indonesia
Pemprov DKI Cari Relawan Tenaga Medis Tangani Corona

Bagi tenaga kesehatan yang berminat, bisa mendaftarkan diri ke bit.ly/RelawanCovid19DKI tanpa pengiriman berkas fisik.

KPU Tetapkan Jumlah DPS Pilwali Depok
Indonesia
KPU Tetapkan Jumlah DPS Pilwali Depok

Nana sangat berharap kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan bisa mengawal kegiatan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih

Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Kemayoran
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Kemayoran

Kepala Negara tiba di RS Darurat tersebut pukul 09.03 WIB

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi

Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu
Indonesia
Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu

Warga Jawa Barat yang beraktivitas di ruang publik diwajibkan memakai masker.

Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan
Indonesia
Sidak ke Stasiun dan Terminal, Dirlantas Polda Metro Soroti Protokol Kesehatan

Beberapa lokasi itu antara lain Stasiun Juanda, Terminal Kampung Rambutan dan Pulo Gebang.

 Pandemi Corona, Ganjar Prioritaskan Rapid Test Untuk ODP
Indonesia
Pandemi Corona, Ganjar Prioritaskan Rapid Test Untuk ODP

"Kami harus hati-hati betul soal rapid test yang mana terverifikasi oleh Kemenkes, diprioritaskan ke siapa. Kan kalau kita ke ODP dulu lebih utama," ujar Ganjar

[HOAKS atau FAKTA] Ada Baju Adat Tiongkok di Lembaran Uang Kertas Baru Pecahan Rp 75 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Ada Baju Adat Tiongkok di Lembaran Uang Kertas Baru Pecahan Rp 75 Ribu

Dalam unggahannya, akun facebook itu mengklaim bahwa gambar pada bagian uang tersebut terdapat seorang anak yang mengenakan pakaian adat Thiongkok.

Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19
Indonesia
Cara Anak Buah Ridwan Kamil Perketat Penyebaran COVID-19

Mobile COVID-19 Test akan dilengkapi dengan 100 alat rapid test