Guru Non PNS Dapat Bantuan Hibah Rp 1,8 Juta Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta.

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS terdampak COVID-19.

"Ini untuk menjawab Kemendikbud bukan hanya untuk sekolah negeri dan guru PNS saja. Tapi untuk semua. Karenanya, kami bertekad dan berjuang, alhamdulillah dengan dukungan, kami dapat Rp 3,6 triliun untuk 2 juta tenaga pendidik kita," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Keterangan tertulisnya, Rabu (25/11).

Baca Juga:

Uniknya Pengendalian Corona di Gala Premier Film Mulan

Mereka yang berhak mendapat bantuan Rp1,8 juta antara lain dosen, guru pendidikan PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di sekolah, operator sekolah dan tenaga pendidik non-PNS atau guru honorer. Para penerima bantuan diperkirakan sekitar 2 juta orang.

Syarat penerima bantuan pun dipermudah yakni harus berstatus WNI, tidak berstatus PNS, memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dan tidak menerima bantuan dari program kementerian lainnya. Artinya, peserta tidak boleh merangkap menerima bantuan lain dari pemerintah.

Bagi tenaga pendidik dan guru non-PNS yang merasa berhak menerima bantuan tersebut, disarankan untuk segera mengunduh dua jenis dokumen di situs info.gtk.kemdikbud.go.id atau pdikti.kemdikbud.go.id.

Penerima bantuan tidak butuh izin siapapun. Surat Keputusan pencairan BSU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan. Dokumen diberi materai, ditandatangani dan akan diarahkan ke cabang bank yang akan dituju.

Pemerintah memberi kelonggaran waktu bagi penerima bantuan untuk mencairkan bantuannya di bank. Meski bantuan hibah Rp 1,8 juta sudah disalurkan saat ini, penerima masih bisa mengambilnya hingga 30 Juni 2021 mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi terlambatnya informasi yang sampai ke penerima yang berhak atau karena kendala teknis lainnya.

Nadiem bantah perintahkan pembayaran SPP lewat GoPay
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Bantuan Kuota Internet, UKT dan Relaksasi BOS Selain BSU, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kuota data internet senilai Rp7 triliun untuk 35,5 juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia. Nadiem menyebutkan, hasil survei menyebutkan bahwa 85 persen responden mengaku terbantu dengan bantuan kuota data internet ini.

"Bagi yang belum menerima bisa langsung berbicara dengan kepala sekolah, di situ bisa diperbaiki nomornya," tandas dia.

Bulan ketiga dan keempat dikirim secara bersamaan, pada 22 sampai 24 November hingga tahap terakhirnya 28 sampai 30 November. "Ini akan berlaku 75 hari setelah diterima nomor ponsel," kata Nadiem.

Selain dua bantuan yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional di atas, Kemendikbud telah menjalankan sejumlah program untuk membantu para siswa dan guru selama pandemi COVID-19 ini.

Pertama, relaksasi penggunaan dana BOS. Kebijakan ini diberikan agar semua kepala sekolah bisa menggunakannya untuk membantu para guru honorer dan menyiapkan kebutuhan pembelajaran jarak jauh.

"Kita lakukan saat relaksasi BOS adalah tidak menetapkan limit terhadap berapa yang kepala sekolah bisa berikan kepada guru honorer. Banyak dari mereka yang hanya dapat Rp100 sampai 300 ribu per hari," kata Nadiem.

Baca Juga:

Hindari Corona, SCAI Lakukan Penyesuaian ICE 2020 Bali

Kebijakan lainnya, Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah akibat terdampak pandemi. Anggaran Rp1 triliun ini digunakan untuk keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk penundaan, pencicilan, dan berbagai macam relaksasi pembayaran UKT.

"Kita dengar teman-teman di sekolah swasta mengalami berbagai macam krisis. Jadi kami mengeluarkan uang Rp3 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya tidak pernah diberikan untuk sekolah swasta. Namun kali ini diberikan sekolah swasta dan negeri yang terdampak covid," kata Nadiem. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ikatan Dokter Harap Diberi Pemeriksaan Swab Rutin
Indonesia
Ikatan Dokter Harap Diberi Pemeriksaan Swab Rutin

IDI menyebut tenaga kesehatan akan mendapatkan pemeriksaan swab gratis untuk melindungi mereka yang bertugas.

Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi
Indonesia
Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi

Pemberlakuan 3T dan 3M di setiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan

Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Naik 34 Persen
Indonesia
Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Naik 34 Persen

"Catatan kami dari statistik data lalu lintas udara penerbangan mengalami kenaikan 34 persen, dibandinginkan bulan Juli dari 323 frekwensi penerbangan menjadi 433 frekwensi penerbangan," papar dia.

Jawaban Rizieq Ditanya Mengapa Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi
Indonesia
DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel
Indonesia
DPR Bakal Selidiki Tuntutan Ringan Dua Penyerang Novel

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti tuntutan bagi para pelaku penyerang Novel Baswedan yang hanya setahun penjara.

[Hoaks atau Fakta]: Tentara Indonesia Sampai di Palestina untuk Ikut Berperang
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tentara Indonesia Sampai di Palestina untuk Ikut Berperang

Video tersebut merupakan video peliputan Gadir Hamed (Jurnalis Lebanon) yang sedang mengikuti kegiatan TNI dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan.

Erick Perintahkan Perusahaan BUMN Sinergikan Data UMKM
Indonesia
Erick Perintahkan Perusahaan BUMN Sinergikan Data UMKM

Himbara ini berperan penting dalam penyaluran berbagai bantuan yang terdapat pada program PEN mulai dari untuk UMKM, subsidi gaji pekerja hingga bantuan upah untuk tenaga pendidik non-PNS.

Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan
Indonesia
Jubir COVID-19 Reisa Broto Asmoro Ternyata Miliki Gelar Bangsawan

Hal itu diungkapkan Raden Ayu (RAy) Febri Hapsari Dipokusumo yang tak lain adalah kakak dari suami Reisa, Kanjeng Pangeran Tedjodiningrat Broto Asmoro

Pemerintah Kembali Vaksinasi Pedagang, DPRD Minta Penerima Tidak Terlena
Indonesia
Pemerintah Kembali Vaksinasi Pedagang, DPRD Minta Penerima Tidak Terlena

Tim vaksinator COVID-19 kembali melakukan vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.