Guru di Atas 60 Tahun Dipastikan Tak Bakal Lolos Seleksi PPPK Ilustrasi Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud).

Merahputih.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa batasan usia guru honorer yang bisa ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maksimal berusia 59 tahun.

“Batasan usianya mulai dari 20 tahun hingga 59 tahun, itu boleh ikut seleksi,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril di Jakarta, Kamis (26/11).

Baca Juga:

Ratusan Ribu Guru Honor Dapat Subsidi Gaji Rp600 Ribu

Seleksi PPPK dengan kapasitas sebanyak satu juta guru tersebut merupakan seleksi yang demokratis dan berkeadilan yang bisa diikuti guru honorer saat ini.

Guru honorer yang bisa mendaftar adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Akan tetapi tidak ada syarat minimal pengabdian dan sebagainya.

“Semuanya itu berhak untuk ikut seleksi ASN PPPK tahun depan. Ya tentunya ada syarat administrasi, seleksi admin dan kompetensi,” beber dia.

Sebelumnya, pemerintah memberi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi guru PPPK pada 2021. Seleksi itu dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar.

Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar dapat mendapatkan penghasilan yang layak.

Ilustrasi: Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

Guru yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi tersebut yakni guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Jika sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas maka pada 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan bagi yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas satu juta guru.

Pemerintah pusat juga mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan.

Perbedaan selanjutnya adalah jika sebelumnya setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali maka pada 2021 diberikan kesempatan hingga tiga kali.

Kemudian, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar maka pada 2021 Kemendikbud menyiapkan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian.

“Kami harap para guru honorer bisa belajar dulu sebelum mengikuti ujian. Setiap peserta bisa mengikuti tes hingga tiga kali,” terang dia sebagaimana dikutip Antara.

Baca Juga:

Nasib Miris Guru Honorer, Digaji Sebulan Rp150 Ribu

Berikutnya, jika sebelumnya pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK, maka pada tahun ini pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK.

Terakhir, jika sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah maka pada 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung Kemendikbud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan
Indonesia
Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan

Pemimpin seharusnya tidak hanya melakukan tinjauan

Tunggu Vaksin Datang, 300 Ribu Pedagang di Jakarta Bakal Divaksin COVID-19
Indonesia
Tunggu Vaksin Datang, 300 Ribu Pedagang di Jakarta Bakal Divaksin COVID-19

Dalam program vaksinasi COVID-19 nasional, pemerintah menargetkan 181,5 juta sasaran vaksin.

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes
Indonesia
Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

Polda Jawa Barat masih melakukan pengecekan terkait laporan DPD Partai Demokrat Jabar terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango
Indonesia
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango

Pemprov DKI Jakarta menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat hari ini mengenai foto wilayah Jakarta dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango.

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko
Indonesia
Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

Upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis.

Pengurus PKN Urus Nama hingga Lambang Partai ke Kemenkumham
Indonesia
Pengurus PKN Urus Nama hingga Lambang Partai ke Kemenkumham

Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (1/11).

Cara Baru Pesan Tiket Masuk Ancol
Indonesia
Cara Baru Pesan Tiket Masuk Ancol

"Di dalam Ancol Apps, terdapat beragam informasi dan promosi menarik yang disajikan Ancol kepada para wisatawan," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini

Anies: Penyelundup Tabung Oksigen dan Penimbun Obat-obatan Pengkhianat Bangsa
Indonesia
Anies: Penyelundup Tabung Oksigen dan Penimbun Obat-obatan Pengkhianat Bangsa

Pribadi-pribadi yang memilih menyelamatkan sesama dari bencana kesehatan dapat disematkan sebagai seorang pahlawan.

ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Kritik PT DKI Korting Hukuman Pinangki dari 10 Jadi 4 Tahun Penjara

ICW menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengorting hukuman merupakan putusan yang keterlaluan.

PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu
Indonesia
PAN Nilai UU 7/2017 Masih Relevan Digunakan 2-3 Kali Pemilu

PAN menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR