Guru Besar Unair Prediksi Gugatan Presidential Treshold 0 Persen Bakal Ditolak Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Isu pencalonan presiden selalu menjadi perbincangan menarik. Isu ini kian mengemuka seiring perdebatan mengenai Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair), Prof Kacung Marijan justru menilai Presidential Treshold 0 persen berpotensi membuat pemerintah tidak stabil jika dilihat dari demokrasi post elektoral. Selain itu, proses pembuatan dan implementasi kebijakan juga tidak akan efisien dan efektif.

Baca Juga:

Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

"Coba bayangkan, akan ada Presiden yang tidak punya basis dukungan di Parlemen. Tentu Presiden itu akan kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan," tegas Prof Kacung dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Rabu (29/12).

Gedung MK. (Foto: Antara)
Gedung MK. (Foto: Antara)

Menurut dia, ketika tidak memiliki dukungan di parlemen, maka yang akan terjadi adalah Presiden akan menjadi bulan-bulanan oleh Parlemen.

Dia juga mengatakan bahwa ketentuan PT diatur dalam UU Pemilu, dan hal itu tergantung para pembuat UU di DPR. "Jadi secara politik ya itu kebijakan DPR," terangnya.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Buka Suara Soal Presidential Threshold

Prof Kacung menegaskan, bangunan demokrasi itu tidak hanya elektoral, tapi juga post elektoral. Demokrasi juga butuh stabiltas.

"Menurut saya, dalam sistem banyak partai saat ini, threshold masih penting," tegas dia lagi.

Dia pun memprediksi gugatan Presidential Treshold 0 persen di MK akan ditolak. "Menurut saya ditolak. Berkali-kali ditolak," pungkasnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut dalam 2 Pekan Terakhir
Indonesia
Tak ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut dalam 2 Pekan Terakhir

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kata Syahril, jumlah kasus ginjal akut pada anak tercatat 324 kasus sejak 2 November hingga 15 November 2022.

Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Miliki Bukti Percakapan para Tersangka Kasus Minyak Goreng

Kejagung mengklaim sudah memiliki bukti percakapan antara para tersangka dalam kasus korupsi minyak goreng tersebut. Tetapi, apa isi percakapan para tersangka tidak dijelaskan secara detail oleh penegak hukum.

Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia
Indonesia
Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia

Tahun 2022 Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen.

PDIP Minta Polri Teladani Sosok Jenderal Hoegeng
Indonesia
PDIP Minta Polri Teladani Sosok Jenderal Hoegeng

Saat ini momentum yang tepat bagi institusi Polri untuk melakukan otokritik dan melakukan perbaikan secara menyeluruh.

PDIP Bakal Datangi DPP NasDem Tanpa Kehadiran Megawati
Indonesia
PDIP Bakal Datangi DPP NasDem Tanpa Kehadiran Megawati

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal memulai safari politiknya dengan bersilaturahmi dengan NasDem.

Kejati DKI Terima Kembali Berkas Perkara Irjen Teddy Minahasa
Indonesia
Kejati DKI Terima Kembali Berkas Perkara Irjen Teddy Minahasa

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima kembali berkas perkara atas nama tersangka mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Teddy Minahasa terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

Warga Dilarang Bepergian Selama Perayaan Imlek
Indonesia
Warga Dilarang Bepergian Selama Perayaan Imlek

Kemenag mengimbau agar selama Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili masyarakat tidak mudik dan melakukan kumpul bersama keluarga besar.

Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali
Indonesia
Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali

Masyarakat berhasil mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya. Wisata berbasis alam seperti Pantai Pandawa, Pantai Gunung Payung, Pantai Timbis, dan Pantai Kongkongan.

Pertengahan Juni, PDIP Gelar Rakernas
Indonesia
Pertengahan Juni, PDIP Gelar Rakernas

Rakernas itu juga bertujuan agar PDIP bisa bekerja maksimal menghadapi permasalahan di masyarakat.

Jateng Terima Tambahan 75.500 Dosis Vaksin PMK, Diprioritaskan untuk Sapi Perah
Indonesia
Jateng Terima Tambahan 75.500 Dosis Vaksin PMK, Diprioritaskan untuk Sapi Perah

Pemprov Jateng menerima tambahan 75.500 dosis vaksin PMK setelah sebelumnya mendapatkan 1.500 dosis.