Guru Besar UIN Harap Dakwah Santun Tanpa Benturkan Aparat dan Ulama Guru Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok (HO)

Merahputih.com - Guru Besar Bidang Psikologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr H Achmad Mubarok mengharapkan dakwah santun dan bisa menyentuh masyarakat tanpa membenturkan aparat dan ulama untuk membuat suasana menjadi lebih tenang.

Aparat pemerintah juga diminta melakukan pendekatan dan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak turut andil membuat suasana semakain runyam. Ia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang berusaha membenturkan antara ulama dengan aparat.

Baca Juga:

Demokrat Klaim Lampaui Target Kemenangan di Pilkada Serentak

Jika hal semacam ini dihadapi dengan manuver militer justru bisa membuat perlawanan semakin kuat yang bisa berujung terpecah belah. Ia tak ingin di masyarakat muncul anggapan bahwa agama dizalimi, ulama dikriminalisasi dan semacamnya.

"Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini, Presiden memberi contoh dan arahan kepada bawahannya,” ujar Mubarok dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Achmad mengharapkan pemerintah dalam kebijakannya memberikan contoh yang tegas dan jelas. Jangan membingungkan dan menjadi perdebatan di masyarakat.

Ia juga meminta seluruh pihak berhenti saling curiga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. "Jangan seperti kemarin salah satu menteri membuat statement mencurigai penghafal Qur’an, ini kan malah membuat para ulama bingung,” jelasnya.

Achmad menambahkan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi saat ini karena adanya sikap saling curiga. Sikap saling curiga tersebut membuat ulama yang sering menyuarakan dukungan kepada pemerintah malah dianggap antek-antek pemerintah. Bahkan menurutnya, karena hal tersebut, saat ini semua langkah pemerintah menjadi dicurigai.

Ilustrasi: Kiai Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Muwafiq saat sedang sampaikan dakwah (MP/Ponco Sulaksono)

”Mari kita berhenti saling mencurigai, sudah saatnya untuk kita saling merangkul antar sesama anak bangsa. Misalnya kemarin seperti kasus yang akhir-akhir ini, pemerintah sebaiknya menemuinya atau bahkan merangkulnya, jangan malah dihadap-hadapkan dengan aparat,” ucapnya.

Selain itu dirinya menyebut, kalau soal Khilafah itu sudah jelas utopis, tidak mungkin ada di negeri ini. Karena di negeri lain Khilafah itu juga ditolak semua. Menurutnya hal itu muncul karena ada sponsornya dari asing yang tujuannya untuk mengadu domba masyarakat bangsa ini.

”Maka pemerintah sebaiknya adakan saja pertemuan para alim ulama, minta tolong saja kepada ulama terkenal seperti Habib Lutfi karena dia dianggap netral oleh semua pihak,” kata Achmad.

Menurut dia, ulama seperti Habib Lutfi meskipun ia menjadi Watimpres namun tidak dicurigai sebagai antek pemerintah karena ia bisa menjaga netralitasnya.

Baca Juga:

PDIP Klaim Menangkan 4 Pilkada di Sumbar

Menurut dia seharusnya ulama dan umara (pemimpin) itu berjalan beriringan. Untuk itu, perlu ada forum komunikasi antara ulama dan umara ini.'

”Dibuat seperti seminar saja maka nanti akan ketemu itu, kalau sudah saling ketemu dan bicara maka nanti yang di bawah-bawahnya juga akan meniru. Jadi kalau ada ulama yang dianggap bersebarangan dekati saja langsung dengan jiwa besar, sepanjang tidak menjadi ancaman keamanan,” tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KNKT Kerahkan Kapal Penyedot Lumpur Temukan CVR Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
KNKT Kerahkan Kapal Penyedot Lumpur Temukan CVR Sriwijaya Air SJ 182

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), mengerahkan kapal pengisap lumpur atau kapal Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) untuk bisa menemukan black box cockpit voice recorder (CVR) pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS
Indonesia
Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS

"Kita berharap agar pelaksana di lapangan, khususnya dari petugas hukum lebih bisa menyesuaikan dan lebih persuasif. Mudah mudahan SE ini betul betul bisa dijalankan," kata anggota DPR Fraksi PKS, Sukamta

Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna
Indonesia
Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna

Pengguna jalan tol Palembang-Lampung mengeluhkan kondisi jalan bergelombang dan banyak terdapat lubang.

Terdampak Kasus Djoko Tjandra, Camat Kebayoran 'Downgrade' Jadi Lurah Grogol Selatan
Indonesia
Terdampak Kasus Djoko Tjandra, Camat Kebayoran 'Downgrade' Jadi Lurah Grogol Selatan

Asep dinonaktifkan dari Lurah Grogol Selatan sejak per 9 Juli 2020

Puasa di Tengah Pagebluk COVID-19,Ma'ruf Amin Sarankan Umat Ikhlas dan Sabar
Indonesia
Puasa di Tengah Pagebluk COVID-19,Ma'ruf Amin Sarankan Umat Ikhlas dan Sabar

Saat ini masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak satu sama lain dan menjaga kebersihan

Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (25/9): 68.927 Positif, 54.352 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,9 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.289 jiwa.

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun

ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi
Indonesia
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi

Indonesia mendapatkan proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain.

Amankan Uang Pensiunan, Erick Bakal Bikin Holding Dana Pensiun
Indonesia
Amankan Uang Pensiunan, Erick Bakal Bikin Holding Dana Pensiun

holding pengelola dana pensiun di BUMN, diyakininya untuk menyejahterakan para pensiunan serta bisa berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang seperti investasi dalam proyek jalan tol.

Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung
Indonesia
Muncul Klaster Kantor, Anies Diminta Gandeng Pemerintah Pusat Kumpulkan Pengelola Gedung

Aturan protokol kesehatan di perkantoran sudah cukup bagus