Guru Besar UI Tanggapi Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina Pekerja mendistribusikan bahan bakar minyak melalui Kios Pertamina Siaga. (ANTARA/HO-Pertamina)

MerahPutih.com - Ancaman aksi mogok kerja yang dilayangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di sejumlah titik strategis berisiko menghambat aktivitas bisnis PT Pertamina (Persero) dalam memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan energi di Indonesia.

Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan, serikat pekerja tidak seharusnya hanya mengajukan tuntutan secara agresif, tetapi juga sebaiknya membuka diri terkait dengan segala upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh perusahaan pelat merah itu.

Baca Juga

Ancam Mogok Kerja, DPR Ingatkan Pekerja Pertamina Tahan Diri

"Serikat pekerja jangan hanya menuntut saja tetapi juga membuka hati. Kalau bisa mogok kerja itu tidak dijalankan, jadi harus musyawarah untuk mufakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/12) Aloysius menambahkan aksi ini juga berisiko merugikan pekerja yang tergabung di dalam FSPPB, sebab jika perusahaan tidak bisa beroperasi akan menimbulkan efek yang cukup besar lantaran terhambatnya pasokan minyak. "Pastilah mengganggu pasokan minyak karena mereka demo tidak bekerja. Distribusi minyak juga terhambat," tutur Aloysius Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menilai ancaman mogok kerja yang dilayangkan oleh FSPPB kontraproduktif dan berisiko menghambat proses pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, Pertamina merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Selain itu, operasional bisnis Pertamina juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ancaman mogok itu merugikan sebagian besar pekerja Pertamina dan mengancam keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini mendapatkan efek berganda dari bisnis perusahaan tersebut. "Kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja," ujar Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono.

Baca Juga

Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen

Salah satu dasar dari munculnya ancaman ini adalah adanya rencana kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel alias work from home (WFH). Manajemen Pertamina memastikan untuk tidak menerapkan mekanisme tersebut, sehingga tidak ada pemangkasan gaji karyawan. Sejalan dengan hal itu, Tri menilai ancaman mogok kerja tak lagi relevan. Sementara itu, jika masih terjadi adanya silang pendapat antara pekerja dengan pihak manajemen menurut dia harus diselesaikan secara bipartit agar meminimalisasi gejolak. "Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seharusnya diselesaikan dengan jalan dialog," ungkapnya Tri optimistis penyelesaian melalui dialog secara bipartit akan efektif untuk menemukan solusi terbaik. Terlebih, selama ini Pertamina dikenal sebagai salah satu perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, desakan FSPPB kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga tak cukup beralasan karena di bawah kepemimpinan Nicke, Pertamina berhasil mencatatkan kinerja positif. Pada paruh pertama tahun ini, Pertamina menyumbang penerimaan negara senilai Rp 110,6 triliun yang terdiri dari Rp70,7 triliun melalui setoran pajak, serta sisanya dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen yang naik hampir 10 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (*)

Baca Juga

Respons Pertamina Pegawainya Bakal Mogok Kerja Selama 10 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral
Indonesia
Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

PKS menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK
Indonesia
Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri menjawab kabar terkait mundurnya Lili Pintauli dari kursi Wakil Ketua KPK. Hal itu ia sampaikan seusai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, pada Kamis (30/6).

Kemenkes Klaim Terus Evaluasi Harga Tes PCR
Indonesia
Kemenkes Klaim Terus Evaluasi Harga Tes PCR

Reagen merupakan komponen harga paling besar dalam pemeriksaan swab RT-PCR, mencapai 45-55 persen.

Muhammad Kece Bonyok Dihajar Jenderal Polisi, Polri Didorong Tanggung Jawab
Indonesia
Muhammad Kece Bonyok Dihajar Jenderal Polisi, Polri Didorong Tanggung Jawab

Kompolnas juga berharap sistem pengamanan di sel atau rutan Bareskrim Polri ini diperketat

Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan
Indonesia
Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.

Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan
Indonesia
Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan

"Jadi, sudah sepakat waktunya Senin (1/11) depan. Biar bisa ketemu," kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Rovan Richard, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/10).

Ekonomi Belum Pulih, Pengusaha di Bogor Keberatan UMK Naik
Indonesia
Ekonomi Belum Pulih, Pengusaha di Bogor Keberatan UMK Naik

Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.

Mabes Polri Beberkan Alasan Kapolri Copot Kapolda Sumsel
Indonesia
Mabes Polri Beberkan Alasan Kapolri Copot Kapolda Sumsel

Mabes Polri menjelaskan alasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi jabatan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri tak lama setelah polemik sumbangan fiktif Akidi Tio 'sebesar' Rp 2 Triliun.

Kejaksaan Agung Segera Hentikan Kasus Nurhayati
Indonesia
Kejaksaan Agung Segera Hentikan Kasus Nurhayati

Kejagung segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa oleh Polres Cirebon.

Cekcok Arteria dan Ibunya Vs Wanita di Bandara, Dua Belah Pihak Saling Lapor
Indonesia
Cekcok Arteria dan Ibunya Vs Wanita di Bandara, Dua Belah Pihak Saling Lapor

Dalam video nampak seorang wanita itu meneriaki Arteria dan Ibunya karena menghalangi jalan