Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki Jaksa Pinangki saat menjadi ketua Bhayangkari Rejang Lebong, Bengkulu pada 2018. Foto: Instagram

MerahPutih.com - Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji memandang saran Komisi Kejaksaan terkait penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari agar diserahkan kepada KPK terlalu berlebihan.

Menurutnya, saran tersebut membuat Komjak terkesan melakukan politisasi hukum.

Baca Juga

Saksi Sebut Bantuan Heru Hidayat untuk Menjaga Likuiditas Jiwasraya

"Sebaiknya Komjak tetap berpijak pada masalah area etik dan disiplin Jaksa yang alurnya ada pada MOU tahun 2011, sehingga tidak dalam konteks terkesan berada dalam area projustitia Kejaksaan," kata Indriyanto kepada wartawan, Kamis (3/9).

Indriyanto memandang Kejaksaan Agung (Kejagung) tak mengalami kendala dalam menangani kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Indriyanto menyebut Kejagung bisa menangani kasus tersebut hingga tuntas.

"Karena tidak ada hambatan maupun kendala teknis hukum pro justitia penanganan kasus di Kejaksaan, maka baiknya KPK maupun Kejaksaan memandang perlu penanganan dilakukan oleh lembaga awal yang tangani kasus ini," ujarnya.

Jaksa Pinangki saat menjadi ketua Bhayangkari Rejang Lebong, Bengkulu pada 2018. Foto: Instagram
Jaksa Pinangki saat menjadi ketua Bhayangkari Rejang Lebong, Bengkulu pada 2018. Foto: Instagram

Sejauh ini, Indriyanto menyebut tak ada kendala berarti yang dialami Korps Adhyaksa dalam mengusut kasus yang menyeret anggotanya tersebut. Penanganan kasus Pinangki pun berjalan terintegrasi dengan Polri yang mengusut dugaan suap Djoko Tjandra.

"Dalam hal tidak ada kendala dan hambatan atas teknis penanganan kasus ini, maka tidak perlu KPK tangani kasus Pinangki ini," katanya.

Mantan Plt Wakil Ketua KPK itu mengatakan Kejagung memiliki sumber daya manusia, baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan yang menguasai setiap perkara. Tingkat kapabilitas para jaksa juga baik dan tidak diragukan.

Baca Juga

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

"Transparancy judicial court nanti lah yang akan menentukan public trust terhadap kelembagaan penegak hukum, dan tanpa kendala demikian, tentunya Kejaksaan memiliki trust ini," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek
Indonesia
Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek

Paket bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu diberikan selama empat bulan ke depan.

Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung
Indonesia
Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung

Jokowi akan menjadi orang pertama divaksin dalam program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Kota Wuhan Gelar Pameran Mobil Terbesar sejak Di-lockdown
Dunia
Kota Wuhan Gelar Pameran Mobil Terbesar sejak Di-lockdown

Otomotif merupakan salah satu pilar utama industri di Wuhan.

RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Rawat 564 Pasien, 394 Positif COVID-19
Indonesia
Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan
Indonesia
Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Azis Syamsudin, Boyamin Siap Buka-bukaan

Boyamin mengatakan dirinya menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Baladika Karya.

KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Isyaratkan Jerat Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

"Penulusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk lebih mengembangkan pemeriksaan adanya peristiwa dugaan TPPU," ujarnya.

Mayjen Chairawan, Asisten Khusus Prabowo Tulis Buku Motivasi
Indonesia
Mayjen Chairawan, Asisten Khusus Prabowo Tulis Buku Motivasi

Mayjen TNI Purn Chairawan Nusjirwan yang merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meluncurkan buku berjudul The Lessons of Life. Buku ini bertemakan motivasi.

Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta
Indonesia
Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta

Politisi Partai Gelora ini ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.

Anies Usulkan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021
Indonesia
Anies Usulkan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2021

Provinsi DKI Jakarta dipastikan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari Tahun 2021.