Guru Besar UI Sarankan Jokowi Lockdown Lokal 14 Hari Kasir dan tempat pendaftaran tes COVID-19 di RSUD Pasar Minggu Jakarta (MP/Ponco)

Merahputih.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Siti Setiati meminta agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan sejumlah hal dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

Jokowi bisa melakukan local lockdown atau karantina wilayah secara selektif sebagai salah satu alternatif agar memutus rantai penularan infeksi baik di dalam maupun luar wilayah.

"Karantina wilayah disarankan dilakukan minimal 14 hari di provinsi yang menjadi episentrum atau zona merah," kata Siti dalam suratnya, Jumat (27/3).

Baca Juga

Tingkat Imunitas Tubuh Pengaruhi Kesembuhan Pasien COVID-19

Adanya karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan rumah sakit termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah serta penyediaan alat pelindung diri (APD) yang mencukupi untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama Rumah Sakit pemerintah.

Jika APD tidak mencukupi bagi tenaga kesehatan maka akan berdampak buruk. Selain itu, RS Swasta juga perlu diberikan akses membeli APD dengan harga yang pantas. Lalu, perlu ada aturan tegas untuk diam di rumah selama periode pembatasan sosial. Siti menghimbau adanya denda spesifik yang diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar.

"Dibutuhkan gerakan sosial dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, karena berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit," katanya.

Kemudian, rencana mitigasi dan strategis penanganan pasien suspek dan konfirmasi COVID-19 dengan membagi perawatan pasien menjadi perawatan di rumah untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang melibatkan tenaga puskesmas.

"Sementara untuk Pasien dalam pengawasan (PDP) diberikan perawatan di RS, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan," jelas Siti.

Kemudian, Koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan agar pelaksanaannya lebih terarah dan baik. "Lalu dalam pengambilan keputusan sebaiknya berbasis bukti dan melibatkan pakar di bidangnya termasuk ahli komunikasi masyarakat," sebut Siti.

Foto Ilustrasi - Petugas menggunakan APD lengkap memasuki ruang isolasi RSUD dr Iskak Tulungagung, Rabu (4/3/2020). (Antara Jatim/Destyan H. Sujarwoko)
Foto Ilustrasi - Petugas menggunakan APD lengkap memasuki ruang isolasi RSUD dr Iskak Tulungagung, Rabu (4/3/2020). (Antara Jatim/Destyan H. Sujarwoko)

Hal itu akan memutus rangkai penularan infeksi dan memudahkan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit.

Namun, untuk menerapkan hal itu, pemerintah perlu kalkulasi biaya dengan cepat dan cermat untuk menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama dua minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total.

Pemerintah juga diminta membuat rencana mitigasi dan rencana strategis penanganan Covid-19 di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di Indonesia. "Perlu dibedakan fasilitas kesehatan yang melayani Covid-19 dan nonCovid-19 untuk mencegah infeksi di dalam fasilitas kesehatan tersebut, seperti halnya di Korea Selatan," kata Siti.

Lebih lanjut dia mengatakan pasien yang termasuk Orang Dengan Pemantauan (ODP) dirawat di rumah dengan pemantauan ketat terstruktur dan protokol melalui sistem telekomunikasi tidak langsung.

Sedangkan Pasien dalam Pengawasan (PDP) ringan dirawat di rumah sakit darurat yang ditunjuk pemerintah, sedangkan yang berat perlu pengawasan ketat di rumah sakit rujukan. Di Australia, individu didenda seribu dolar dan perusahaan didenda lima ribu dolar jika melanggar peraturan isolasi mandiri yang dikeluarkan negara bagian New South Wales.

Baca Juga

Baru Sembuh, Kisah Balita Pasien COVID-19 Yogyakarta Langsung Mau Difilmkan

Pelanggar peraturan juga dapat dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan. Dalam menegakkan aturan tersebut, 70.000 polisi dikerahkan untuk patroli dan pemeriksaan di sejumlah lokasi.

Siti yakin, jika aturan tegas juga diterapkan di Indonesia, maka angka penyebaran infeksi Covid-19 dapat ditekan.

"Jika diterapkan di Indonesia sesegera mungkin, hal ini dapat membuat efek jera terhadap pelanggar peraturan dan juga menurunkan jumlah kasus saat epidemic peak Covid-19 di Indonesia," kata Siti. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH