Guntur Sebut Pendongkelan Kepemimpinan Sukarno tidak Sah

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 09 September 2024
Guntur Sebut Pendongkelan Kepemimpinan Sukarno tidak Sah

Guntur Sebut Pendongkelan Kepemimpinan Sukarno tidak Sah.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KELUARGA besar Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Sukarno menerima surat tidak berlakunya lagi TAP MPRS No XXXII/MPRS/1967 dari pemimpin MPR RI, Senin (9/9).
?
Surat itu diterima putra sulung Sukarno, Guntur Soekarnoputra, dari Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ada juga anak lain Sukarno, yakni Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.
?
Guntur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR yang mengesahkan Surat Pimpinan MPR kepada Menkum dan HAM dan kepada keluarga besar Bung Karno tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS No 33/MPRS/1967.
?
"Tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno atau tentang pendongkelan Presiden Soekarno yang dilakukan secara tidak sah," kata Guntur di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
?

Baca juga:

Ini nih, Menu Sahur Sukarno dan Hatta Jelang Indonesia Merdeka

Menurut Guntur, kehadirannya tak hanya mewakili keluarga besar Bung Karno, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang memiliki jiwa patriotis dan nasionalis yang mencintai 'Putra Sang Fajar' sejak dahulu hingga akhir zaman.
?
"Ya, saya memang harus mengatakan demikian karena faktanya kami telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 57 tahun enam bulan alias 57 tahun setengah akan datangnya sikap perikemanusiaan dan keadilan sesuai dengan Pancasila yang termaktub dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari lembaga MPR kepada Bung Karno," jelas Guntur.
?
Guntur juga mengutip pidato Ketua MPR dan surat resmi pimpinan MPR yang telah dibacakan Plt Sekretariat Jenderal MPR Siti Fauziah pada 12 Maret 1967 lalu, melalui TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967.
?
"Presiden Sukarno telah diberhentikan dari jabatan Presiden Republik Indonesia atau didongkel secara tidak sah. Bagi kami keluarga besar Bung Karno dan bagi rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno, perihal Bung Karno harus berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia merupakan perkara biasa. Karena memang kekuasaan seorang Presiden Indonesia harus ada batasnya tidak peduli tidak peduli siapa pun dia Presiden Indonesia itu, memang harus ada batasnya," kata Guntur.
?
Guntur menegaskan Bung Karno di dalam menerima pengangkatan MPRS sebagai presiden seumur hidup sudah menjelaskan secara tegas pada sidang yang berikutnya, keputusan itu harus ditinjau kembali.
?
"Hal yang tidak dapat kami terima ialah alasan pemberhentian Presiden Sukarno karena dituduh mengkhianati bangsa dan negara dengan memberikan dukungan terhadap pengkhianatan dan pemberontakan G30SPKI pada 1965 yang lalu," jelas Guntur.
?
Pria yang akrab disapa Mas To itu menilai hal itu merupakan tuduhan keji yang tidak pernah dibuktikan melalui proses peradilan apa pun. Hal itu telah memberikan luka yang sangat mendalam bagi keluarga besar maupun rakyat Indonesia yang patriotis dan nasionalis yang mencintai Bung Karno sampai ke akhir zaman.
?
"Bagi kami sekeluarga utamanya putra-putri Bung Karno yang mengetahui secara pasti bagaimana perjuangan dan pengorbanan ayah kami kepada rakyat, bangsa dan negaranya, tuduhan tersebut sangatlah tidak masuk akal dan tidak masuk nalar, dan sekali lagi tidak masuk akal sehat di dalam otak kita," jelas Guntur.
?
"Kita semua sebagai bangsa yang menggantung nilai Pancasila setidaknya harus berpegang kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, sekali lagi kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Guntur.

Baca juga:

Soekarno Versus Sukarno, Siapa Nama Sebenarnya Bung Karno?


?
Guntur mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi bangsa biadab. Bagaimana mungkin seorang proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia mau melakukan pengkhianatan terhadap negara yang kemerdekaannya ia proklamasikan sendiri.
?
"Bagaimana perasaan kita sebagai sebuah bangsa, jika setiap memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus, kita selalu membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan Bung Karno pada 17 Agustus 1945, tetapi sang proklamator bangsa tersebut diberi stempel sebagai pengkhianat bangsa, apakah masuk akal? Apakah bisa diterima akal sehat? Tidak bapak-bapak, ibu-ibu," kata Guntur.
?
Guntur juga menekankan fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa tuduhan Bung Karno telah melakukan pengkhianatan dengan mendukung pemberontakan G30SPKI telah terbantahkan.
?
"Sekali lagi telah terbantahkan," tegas Guntur.
?
Bukti itu, lanjut Guntur, bisa dari berbagai sumber-sumber tepercaya yang terdapat di ruang-ruang informasi publik, terutama di dalam berbagai kuliah Bung Karno yang disusun di dalam buku Pancasila Sebagai Dasar Negara.
?
"Namun demikian, kami sekeluarga telah bersepakat tidak akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno tersebut pada saat ini," ujarnya.
?
Menurut Guntur, keluarga besar dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno menginginkan nama Presiden Pertama RI itu direhabilitasi atas tuduhan sebagai seorang pengkhianat bangsa.
?
"Keinginan tersebut bukan hanya bagi nama baik Bung Karno, melainkan juga bagi anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicitnya. Hal yang lebih penting daripada itu semua ialah bagi kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini," kata Guntur.(Pon)
?

Baca juga:

Mengagumi Kemegahan Tiga Mobil Dinas Presiden Sukarno


?

#Sukarno #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Berita Foto
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Indonesia
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Selain isi surat, pembahasan juga berkaitan dengan kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wapres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Berita Foto
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI pergantian antarwaktu (PAW) Mohamad Sohibul Iman mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
Berita Foto
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
MPR Ungkap Sidang Paripurna Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Indonesia
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
MPR mulai menyiapkan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Soffi Amira - Jumat, 13 November 2026
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Prabowo Bakal Ajukan 2 Kandidat Wapres Baru
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Bagikan