Gugus Tugas Minta Tiga Lembaga Awasi Bantuan COVID-19 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aa.

MerahPutih.com - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk ikut mengawasi berbagai kegiatan dan pemanfaatan penggunaan bantuan yang diberikan berbagai pihak untuk menghadapi pandemi virus corona.

“Saya berharap ada transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan wabah virus corona sekarang ini. Tidak boleh sampai terjadi korupsi di tengah upaya besar kita untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini,” kata Doni dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Baca Juga

MUI Bentuk Satgas COVID-19

Doni menegaskan tidak akan berkompromi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun yang berupaya untuk mengambil kesempatan bagi kepentingan pribadi di tengah usaha keras bersama menyelamatkan bangsa dari ancaman virus corona.

“Saya juga mengajak masyarakat dan media massa untuk ikut mengawasi berbagai bantuan yang telah diberikan banyak negara dan kelompok masyarakat untuk menanggulangi virus corona. Laporkan saja kepada aparat penegak hukum apabila ada yang mencoba bermain-main dengan berbagai bantuan yang telah diterima dan penyalahgunaan perizinan bea masuk terhadap barang-barang untuk penanganan COVID-19” kata Doni.

Jenderal bintang tiga ini juga mengingatkan kelompok masyarakat untuk tidak mencoba-coba mengambil keuntungan dalam menjalankan usaha berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Petugas mengantarkan langsung paket bantuan ke rumah-rumah setiap warga DKI Jakarta yang terdampak COVID-19, Sabtu (11/04/2020). ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta
Petugas mengantarkan langsung paket bantuan ke rumah-rumah setiap warga DKI Jakarta yang terdampak COVID-19, Sabtu (11/04/2020). ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta

Doni mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang kelangkaan masker dan kalau ada harganya dibuat melambung tinggi. Demikian pula dengan rapid test yang dijual mahal karena ada kekhawatiran masyarakat terpapar virus corona.

“Saya ingin mengingatkan, ada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kepada siapa saja yang mengganggu akses dalam penanganan kebencanaan seperti sekarang ini, bisa dikenakan tindakan pidana sesuai Pasal 77,” tegas dia.

Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 24/2007 menjelaskan, dalam hal status keadaan darurat bencana, BNPB mempunyai kemudahan akses terhadap: a. pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Baca Juga

Mantan Anggota DPR Kritik Perppu Jokowi Soal COVID-19

Kepada mereka yang dinilai menghambat akses BNPB dalam menanggulangi bencana, maka pada Pasal 77 ditetapkan: setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Gugus Tugas membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada pihak yang diketahui mencoba menimbun atau mempermainkan harga dari produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini. Gugus Tugas akan memberikan tindakan tegas kepada mereka yang mempersulit kehidupan masyarakat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belasan ABK Positif COVID-19 Tiba di Jakarta, Sisanya Isolasi Mandiri di Kapal
Indonesia
Belasan ABK Positif COVID-19 Tiba di Jakarta, Sisanya Isolasi Mandiri di Kapal

Kapal membawa sebanyak 161 penumpang dan ABK sebanyak 111 orang dari Surabaya

Inggris Nyatakan Enam Orang Meninggal akibat Virus Corona
Dunia
Inggris Nyatakan Enam Orang Meninggal akibat Virus Corona

Wabah virus corona (COVID-19) di Inggris sudah menewaskan enam orang.

24 Kelurahan Rawan Banjir di DKI, Jakarta Pusat Nihil
Indonesia
24 Kelurahan Rawan Banjir di DKI, Jakarta Pusat Nihil

Meskipun masih ada genangan, durasinya tidak memakan waktu lama

Polisi Selidiki Kematian Misterius Pasangan Suami-Istri di Pacitan
Indonesia
Polisi Selidiki Kematian Misterius Pasangan Suami-Istri di Pacitan

Penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) telah dilakukan satuan reserse kriminal bersama tim identifikasi.

Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi
Indonesia
Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi

Beliau juga pernah mengalami penganiayaan politik dari musuh demokrasi

JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis
Indonesia
JHL Group Tak Pernah Kendor Beri Bantuan untuk Tenaga Medis

Menurut Jerry, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian JHL Group untuk semua tenaga medis yang masih terus bekerja

  Langgar Protokol Kesehatan, Pemkot Solo Tutup Sementara Pasar Klitikan
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Pemkot Solo Tutup Sementara Pasar Klitikan

"Kami dapat aduan warga langsung dilakukan pengecekan dan hasilnya memang benar ada pelanggaran protokol kesehatan di Pasar Klitikan," kata dia.

Ditetapkan Hari Ini, Siapa Sosok Dirut dan Komut Baru Garuda Indonesia
Indonesia
Ditetapkan Hari Ini, Siapa Sosok Dirut dan Komut Baru Garuda Indonesia

Sejumlah nama digadang-gadang menjadi sosok yang mengisi posisi direktur utama dan komisaris utama baru Garuda Indonesi

Bawaslu Keluarkan 70 Surat Tertulis Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Bawaslu Keluarkan 70 Surat Tertulis Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

“Surat tersebut merespon kejadian pelanggaran yang terjadi di 40 kabupaten/kota selama awal masa kampanye Pilkada Serentak 2020,” ucapnya.

Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta
Indonesia
Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta

21.077 kendaraan lainnya diputar balik di luar wilayah DKI