Gugus Tugas COVID-19 Bantah Surabaya PSBB Lagi Wakil Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Muhammad Fikser. Istimewa

Merahputih.com - Wakil Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Muhammad Fikser menegaskan Kota Surabaya tidak akan kembali menerapkan PSBB.

"PSBB lagi? Nggak ada itu! Yang jelas kita masih menerapkan ketat protokol kesehatan di Surabaya ini. Bahkan, kami juga berkoordinasi dengan para stake holder dan pelaku usaha di Surabaya agar lingkungan kerja mereka harus mematuhi protokol kesehatan," tegas Fikser kepada Merahputih.com, Jumat (19/6).

Baca Juga

Kasus COVID-19 Terus Naik, Pemkot Surabaya Kembali Gelar PSBB

Pemberlakuan social distancing juga diberlakukan di setiap lingkungan kerja. Terutama di lingkungan kerja yang rentan kerumunan orang.

"Penerapan protokol kesehatan itu tak hanya teori saja. Percuma juga kalau diedukasi tapi nggak dipatuhi. Untuk itu, Pemkot Surabaya benar-benar mengkoordinasi hal tersebut dan selalu mengontrol langsung kepada pihak pelaksana di berbagai usaha," tandas Fikser.

Caption

Di sisi penataan ekonomi, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini hingga saat ini kerap berkoordinasi dengan para asosiasi usaha, UMKM dan para stake holder lainnya untuk bersama memunculkan solusi guna menstabilkan roda ekonomi di Surabaya.

Baca Juga

Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

"Yah yang pasti penurunan pertumbuhan ekonomi ini tak hanya terjadi di Surabaya saja, kota-kota lain bahkan seluruh dunia terdampak. Saat Ibu Walikota masih fokus juga untuk membangun ekonomi Surabaya ini setidaknya bisa lebih baik," pungkas Fikser. (Ald)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK
Indonesia
Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK

"Polri kemarin memberikan surat pembatalan, artinya surat kepada KPK bahwa untuk Kompol Rossa tidak ditarik (ke Kepolisian),” kata Argo Yuwono

Ide Nadiem Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Berpotensi Picu Masalah
Indonesia
Ide Nadiem Permanenkan Pembelajaran Jarak Jauh Berpotensi Picu Masalah

Jangan sampai pembelajaran jarak jauh ini justru menimbulkan masalah baru

DKPP Pilih Edukasi Dibanding Sanksi
Indonesia
DKPP Pilih Edukasi Dibanding Sanksi

Sanksi diberikan sebagai pilihan terakhir sebagai ultimum remedium atau ‘obat terakhir’ setelah dipertimbangkan dari aspek filosofi, sosiologis, dan kondisi konkretnya.

Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum

Calon penerimanya diusulkan oleh para lembaga negara dan tertuang di pasal 30 UU No 20 tahun 2009.

Jika Terbukti Langgar Aturan Hidup Mewah, Firli Diminta Mundur
Indonesia
Jika Terbukti Langgar Aturan Hidup Mewah, Firli Diminta Mundur

Boyamin pun menyerahkan seluruh pertimbangan dan keputusan kepada Dewas KPK

Dampak Solo KLB Corona, Kemenag Imbau Ibadah di Gereja dan Masjid Dipercepat
Indonesia
Dampak Solo KLB Corona, Kemenag Imbau Ibadah di Gereja dan Masjid Dipercepat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menetapkan kejadian luar biasa (KLB) virus corona atau Covid-19.

Pasien Rawat Inap Kasus Corona di Wisma Atlet Masih Bertambah
Indonesia
Pasien Rawat Inap Kasus Corona di Wisma Atlet Masih Bertambah

Data itu di-update pada Minggu 5 Juli 2020 pukul 08.00 WIB.

Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%
Indonesia
Kemendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%

Ardian mengatakan, terhadap Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100% secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020.

Perusahaan Jasa Konsultan Diduga Ikut Terseret Kasus Kebakaran Kejagung
Indonesia
Perusahaan Jasa Konsultan Diduga Ikut Terseret Kasus Kebakaran Kejagung

"Hari ini tim penyidik gabungan memeriksa saksi JM, Konsultan Perencana Pengadaan ACP," kata Ferdy

Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat
Indonesia
Sejumlah Pentolan KAMI Ditangkap, Kompolnas Siap Dengar Keluhan Masyarakat

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat