Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Gugatan dilayangkan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil terhadap SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus partai. Bagi DPP Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurty Yudhoyono, hal itu menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.

"Alasannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sementara SK Menkumham yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus Partai Demokrat bukan bagian dari peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, di Jakarta, Senin (28/9).

Baca Juga:

Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Tepat

Pasal 24A UUD 1945, UU Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2011 mengatur MA soal uji materiil. Namun, kika permohonan ini dikabulkan MA jelas melabrak aturan hukum yang selama ini berlaku, karena menyamakan begitu saja AD dan ART partai politik dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Benny menyampaikan, Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil juga mengatur termohon dalam permohonan uji materiil merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

"Partai politik dalam sistem ketatanegaraan jelas, terang-benderang, bukan badan atau pejabat tata usaha negara," kata Harman.

Ia menerangkan jika ada sengketa terkait AD/ART yang diputuskan dalam kongres atau muktamar, maka pengurus atau anggota partai politik dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, atau menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Tidak ada dasar legal (hukum) bagi yang bersangkutan (termohon) mengajukan permohonan judicial review ke MA, apalagi kalau yang bersangkutan ikut dalam Kongres Partai yang telah menyetujui perubahan AD/ART itu," kata dia.

Ia yakin MA tetap independen dan bersikap adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, apabila MA mengabulkan uji materiil terhadap SK Menkumham yang pada tahun lalu mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, maka itu akan jadi preseden buruk bagi sistem kepartaian di Indonesia.

Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)
Partai Demokrat kubu Moeldoko. (Foto: Antara)

"Bukan hanya menerobos jalan baru untuk intervensi kekuasaan dalam urusan internal parpol, tetapi juga akan mengganggu otonomi parpol. Semua parpol akan dipaksa merombak aturan internal jika permohonan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat 2020 dikabulkan MA," kata dia.

Kelompok kongres luar biasa pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajukan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020.

SK Menteri Hukum dan HAM yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara Nomor 39/P/HUM/2021. (Pon)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: AHY Menangis, Moeldoko Resmi Ambil Alih Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia

"Secara kumulatif kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian kebanyakan kasus konfirmasi Omicron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19," tulis Kemenkes dalam laman resminya, Sabtu

Mabes Polri Siapkan Aparat Polda Bali-NTB Tangani Dampak Gempa NTT
Indonesia
Mabes Polri Siapkan Aparat Polda Bali-NTB Tangani Dampak Gempa NTT

Mabes Polri langsung menurunkan personel ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu korban terdampak bencana gempa bumi magnitudo 7,4.

MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen
Indonesia
MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen

Perhelatan MotoGP Mandalika rupanya terbukti meningkatkan jumlah penumpang pesawat. PT Angkasa Pura II atau AP II menyatakan Perhelatan internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 18 - 20 Maret 2022 telah berjalan dengan lancar sukses.

Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama
Indonesia
Anggota Komisi III: Ditantang KKB, Densus 88 Malah Nyasar Tokoh Agama

“Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam,” ujarnya.

Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta
Indonesia
Anies Diminta Perhatikan Angka Pengangguran di Jakarta

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta menerapkan konsep link and match dengan SMK

Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Indonesia
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat

Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat

Pengaspalan Sirkuit Mandalika Cuma Butuh Waktu 6 Hari
Indonesia
Pengaspalan Sirkuit Mandalika Cuma Butuh Waktu 6 Hari

Pengaspalan kembali dibutuhkan karena aspal lintasan sepanjang 1,5 kilometer dari sebelum tikungan 6 hingga sebelum tikungan 17 di Sirkuit Mandalika mengelupas.

Pasokan Oksigen Tersendat, RS: Kalau Berjuang Enggak Ada Senjatanya, Mau Apa?
Indonesia
Pasokan Oksigen Tersendat, RS: Kalau Berjuang Enggak Ada Senjatanya, Mau Apa?

Pemerintah agar mendorong kelancaran ketersediaan oksigen karena pasien yang dirawat selain COVID-19 juga tidak sedikit.

KAI Daop 5 Siapkan 105.376 Tempat Duduk Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
KAI Daop 5 Siapkan 105.376 Tempat Duduk Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Untuk itu, KAI Daop 5 sudah menyiapkan 105.376 tempat duduk yang disiapkan selama Posko Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 selama 19 hari mulai 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022.