Gugatan Pilpres Trump Butuh Biaya 60 Juta Dolar AS Presiden AS Donald Trump terpantul di kaca, Gedung Putih, Washington. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/WSJ/djo

MerahPutih.com - Partai Republik tengah berupaya untuk menggalang dana sedikitnya 60 juta dolar AS (sekitar Rp852,9 miliar) untuk membiayai tuntutan hukum yang diajukan oleh Donald Trump atas hasil pemilu AS, demikian menurut tiga sumber pada Jumat (6/11).

Tim kampanye Trump telah mengajukan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian atas penghitungan suara pemilu di wilayah itu, terkait dengan sang rival dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang semakin mendekati syarat kemenangan 270 electoral college.

"Mereka menginginkan 60 juta dolar," kata seorang donatur untuk Partai Republik yang menerima permohonan dari tim kampanye Trump dan Komite Nasional Partai Republik (RNC).

Baca Juga:

Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika

Dua sumber lainnya menyebut bahwa tim kampanye Trump menginginkan dana sebesar 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) untuk komite penggalangan dana bersama yang dikelola oleh tim kampanye dan RNC--suatu tanda bahwa skala tuntutan hukum Trump mungkin akan lebih besar.

Ketiga sumber tersebut memberikan keterangan kepada Reuters tanpa ingin disebutkan identitasnya karena terkait isu yang sensitif. Tim kampanye Trump dan RNC belum memberikan komentar mereka mengenai masalah ini.

Permohonan dana itu muncul selagi tim kampanye Trump dan juga Biden bersiap untuk beradu kekuatan atas hasil pemilu melalui jalur hukum.

Sejak pemungutan suara ditutup pada Selasa (3/11) malam, tim kampanye Trump mulai mengirimkan surel dan pesan teks yang berisi tudingan proses pemilu yang licik serta permohonan sumbangan dana.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dalam sebuah reli di Pensacola, Florida, Amerika Serikat, Jumat (8/12). (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlo Allegri)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dalam sebuah reli di Pensacola, Florida, Amerika Serikat, Jumat (8/12). (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlo Allegri)

Trump memulai kampanye dengan keuntungan finansial yang kuat, harus mengakhirinya dengan perjuangan agar dapat mengimbangi Biden yang kemudian mendapatkan bantuan finansial tinggi dari penggalangan dana.

Seorang penasihat Trump, yang juga tidak ingin dibuka identitasnya, bahkan menyebut strategi perkara hukum sejauh ini sebagai suatu kekacauan, berantakan, serta "merugikan bagi Presiden".

Penasihat tersebut mengatakan bahwa tim kampanye Trump tampaknya terkejut dengan hasil penghitungan suara, dan tidak mempunyai persiapan untuk membawanya ke jalur hukum.

David Bossie, penasihat senior tim kampanye Trump dan juga seorang aktivis konservatif terkemuka yang memimpin kelompok advokasi Citizens United, dipilih sebagai pemimpin tim gugatan hukum pascapemilu, menurut sumber yang dekat dengan masalah tersebut.

Bossie sebelumnya menjadi bagian dari kelompok pendukung Trump yang mengajukan tuntutan hukum di Las Vegas terhadap penghitungan suara di Negara Bagian Nevada.

Baca Juga:

Pidato Kemenangan Biden: Janji Jadi Presiden Kedua Kubu Terpecah Setelah Pilpres

Sementara itu, tim kampanye Biden pada Rabu (4/11) meluncurkan "Biden Fight Fund" (Dana Perlawanan Biden), program penggalangan dana untuk bertarung di jalur hukum dengan Trump, menurut surel yang dikaji oleh Reuters.

"Presiden Trump mengancam akan menempuh jalur hukum untuk menghalangi proses tabulasi suara yang selayaknya," kata Manajer Kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, melalui surel.

Seorang pejabat Partai Republik berkomentar mengenai langkah kandidat presiden dari partainya itu, dengan menyebut bahwa sekarang sudah waktunya Trump untuk move on.

"Persaingan ini sudah selesai, dan satu-satunya orang yang tidak menyedari hal itu adalah Donald Trump," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Biden Jadi Presiden Tertua dan Harris Jadi Wakil Presiden Perempuan Pertama AS

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta
Indonesia
Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya mencopot Lurah Gajahan, Suparno yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada warga yang memiliki usaha di wilayah Kelurahan Gajahan.

Pendeteksi COVID-19 GeNose C19 Diberlakukan di Stasiun Gambir
Indonesia
Pendeteksi COVID-19 GeNose C19 Diberlakukan di Stasiun Gambir

Penambahan lokasi layanan GeNose di Stasiun Gambir merupakan bentuk dukungan KAI

Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari
Indonesia
Jakarta Klaim Lakukan 10.000 Testing PCR Per Hari

Jika Pemprov DKI sudah 8 kali lebih tinggi melaksanakan testing dari yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau WHO.

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di DKI Hari Ini Capai 3.614 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di DKI Hari Ini Capai 3.614 Jiwa

Dengan positivity rate 17,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.614 jiwa.

Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas
Indonesia
Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas

Max Sopaccua sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda sembelum akhirnya meninggal.

Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Biarkan Poso Jadi Ladang Pembantaian Warga Tak Berdosa

Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) membunuh dengan keji empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona
Indonesia
Puan Ingin Masyarakat Pulang Berwisata Jadi Bahagia, Bukan Menderita karena Corona

Panduan ini menjadi acuan untuk pemerintah daerah dan kelompok yang bergerak di sektor wisata

Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme
Indonesia
Rusak Karya Instalasi Festival Kolaborasi Akibat Vandalisme

Informasi lebih lanjut perihal Festival Kolaborasi Jakarta 2021 dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui akun resmi Instagram @festivalkolaborasijkt.

Kebijakan Larangan Mudik Disebut Mampu Batasi Pergerakan Manusia
Indonesia
Kebijakan Larangan Mudik Disebut Mampu Batasi Pergerakan Manusia

Kebijakan larangan mudik diklaim mampu menekan pergerakan manusia selama pandemi.

14 Isu yang Jadi Fokus Perjuangan Partai Buruh
Indonesia
14 Isu yang Jadi Fokus Perjuangan Partai Buruh

Komite Eksekutif Partai Buruh pun merumuskan 14 isu yang akan jadi fokus,