Headline
 Gugatan Kedua Kubu Prabowo-Sandi Tak Pengaruhi Jadwal Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. (ANTARA/Reno Esnir/re1)

MerahPutih.Com - Gugatan kedua yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ke Mahkamah Agung (MA) terkait pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019 menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan mempengaruhi jadwal pelantikan Presiden-Wapres terpilih.

Sebagaimana diagendakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada Oktober 2019.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menegaskan bahwa berdasarkan undang-udang yang berlaku berbagai perselisihan Pilpres 2019 sudah ditutup melalui upaya hukum terakhir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sepengetahuan saya (putusan) MK itu ya final dan mengikat. Kalau (masih) bisa upaya lain berarti kan bukan final dan mengikat, (tapi) semifinal," kata Wahyu di Yogyakarta, Kamis (11/7).

Oleh sebab itu, Wahyu mengatakan ikhwal munculnya gugatan kasasi kedua Prabowo-Sandi ke Mahkamah Agung (MA) terkait Pilpres 2019 agar ditanyakan kembali ke kubu yang bersangkutan.

Tim hukum Prabowo-Sandi akan gugat lagi ke MA

Tim Hukum Prabowo-Sandi Nicholay Aprilindo akan menangani kasasi gugatan TSM Prabowo-Sandi di MA (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Wahyu, saat ini tahapan pemilu di KPU sudah selesai. Mengenai agenda pelantikan dan pembacaan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan lebih banyak menjadi ranah DPR dan MPR.

"Prinsipnya setelah kita menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih sebenarnya tahapan di tingkatan KPU sudah selesai. Tahapan berikutnya kan tinggal pelantikan dan pengucapan sumpah janji. Itu memang masih dalam rangkaian tahapan tetapi kan sebenarnya itu 'leading sector'-nya bukan KPU tapi oleh DPR dan MPR," terang Wahyu Setiawan.

BACA JUGA: TKN Anggap Gugatan Kasasi Prabowo-Sandi di MA Cacat Formil

Kubu Prabowo-Sandi Ajukan Lagi Gugatan ke MA, KPU: Bagi Kami Itu Sudah Selesai

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagaimana dilansir Antara mengatakan gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi.

"Saya sudah konfirmasi ke Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama," kata Dasco di Jakarta, Selasa.

Dasco yang merupakan mantan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan kasasi kedua itu merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA karena persoalan administrasi.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jusuf Kalla Imbau Pengurus Masjid Jaga Kebersihan Cegah Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Jusuf Kalla Imbau Pengurus Masjid Jaga Kebersihan Cegah Penyebaran Virus Corona

Ia menginstruksikan kepada seluruh pengurus masjid dan musala untuk menjaga kebersihan masjid dan musala.

Kecam Pernyataan Moeldoko, Seknas Jokowi: Kami Tak Pernah Menuntut Jabatan
Indonesia
Kecam Pernyataan Moeldoko, Seknas Jokowi: Kami Tak Pernah Menuntut Jabatan

Seknas Jokowi akan tetap dan siap membantu pak Jokowi

Di Pameran Rempah PDIP, Risma Kagumi Nanas Besar dan Andaliman dari Taput
Indonesia
Di Pameran Rempah PDIP, Risma Kagumi Nanas Besar dan Andaliman dari Taput

Tri Rismaharini melihat pameran rempah nusantara serta inovasi serta teknologi yang dilahirkan anak bangsa dari berbagai daerah.

Bioskop di Jakarta Hanya Beroperasi sampai Pukul 22.00 WIB
Indonesia
Bioskop di Jakarta Hanya Beroperasi sampai Pukul 22.00 WIB

"Untuk pemutaran film (bioskop) mulai beroperasi mulai pukul 10.00 sampai 22.00 WIB," kata Cucu

  KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung
Indonesia
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

"Iya benar dan saat ini masih berlangsung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (17/2) malam.

 DPRD Dorong Pemprov DKI Majukan Kepulauan Seribu Sebagai Destinasi Wisata
Indonesia
DPRD Dorong Pemprov DKI Majukan Kepulauan Seribu Sebagai Destinasi Wisata

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan, upaya peningkatan potensi perekonomian dan kepariwisataan Kepulauan Seribu merupakan sebuah keharusan yang perlu dipenuhi Pemprov DKI.

PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop
Indonesia
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop

Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

Pemerintah Heran Untuk Apa Pulangkan WNI Kombatan ISIS
Indonesia
Pemerintah Heran Untuk Apa Pulangkan WNI Kombatan ISIS

Beda halnya jika mereka masih mengakui kewarganegaraan Indonesia

Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...
Indonesia
Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...

Adian Napitupulu mengunjungi para demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diamankan di Polda Metro Jaya.

Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat
Indonesia
Kader PAN Punya Rasionalitas Politik dan Akal Sehat, Tak Mungkin 'Belok' ke Partai Ummat

Apabila ada anggota yang keluar dari PAN dan ikut Partai Ummat, itu hanya sebagian kecil saja