Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Ekonom Rizal Ramli dan Abdul Rachim Kresno yang didampingi kuasa hukum Refly Harun and Partners mengajukan gugatan uji materi atau Judicial Review (JR) Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9).

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Baca Juga

KPU Diminta Hentikan Proses Pendaftaran Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan

Pria yang karib disapa RR ini mengungkapkan alasannya menggugat Presidential Threshold tersebut. Menurut RR, dirinya ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasai oleh oligarki dan para cukong.

"Mari kita lawan demokrasi kriminal. Supaya Indonesia berubah. Supaya kalau demokrasi amanah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa kita, tapi demokrasi kriminal bekerja untuk cukong. Bekerja buat kelompok dan agen lainnya," kata RR di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/9).

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)
Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)

Rizal menekankan, Indonesia harus mengubah demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dengan menerapkan prinsip good government. Menurut mantan Menteri Koordinator Kemaritiman ini, hal tersebut merupakan perjuangan yang penting dan strategis.

RR lantas menceritakan saat menjadi aktivis mahasiswa, dirinya bersama Abdul Rachim ditangkap dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin lantaran berjuang agar Indonesia terbebas dari otoritarianisme menuju negara demokratis serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cita-cita tersebut baru tercapai dengan bergulirnya reformasi.

Pada mulanya, kata RR, era reformasi menjadi angin segar bagi proses demokratisasi Indonesia. Namun, belakangan, banyak aturan yang membuat demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, salah satunya adanya ketentuan mengenai ambang batas untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur hingga presiden.

Adanya ketentuan mengenai ambang batas tersebut membuat calon kepala daerah maupun presiden harus merogoh kocek yang dalam untuk mendapat tiket dari partai atau dalam istilahnya menyewa partai.

RR mengungkapkan, untuk maju sebagai calon bupati, seorang calon harus merogoh kocek hingga Rp50 miliar. Sementara calon gubernur harus menyewa partai dengan tarif berkisar Rp100 miliar sampai Rp300 miliar. Apalagi, kata RR, untuk menjadi calon presiden membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.

"Presiden tarifnya lebih gila lagi, saya 2009 pernah ditawarin. Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macam-macam. Satu partai mintanya Rp300 miliar. Tiga partai itu Rp900 miliar. Nyaris satu triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia," beber RR.

Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi, seorang calon menerima bantuan dari para cukong. Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah atau presiden lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Baca Juga

Siap Awasi Pendaftaran Cakada, Bawaslu Harap Bisa Koordinasi dengan KPU

"Mereka malah mengabdi sama cukong-cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Ini yang membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara hebat, kuat, adil dan makmur karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu mengabdi sama yang lain," tegas RR. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Diseret ke Kasus Dugaan Terorisme Munarman, Ini Respons Pengacaranya
Indonesia
Rizieq Diseret ke Kasus Dugaan Terorisme Munarman, Ini Respons Pengacaranya

"Kami masih belum bisa berkomentar lebih lanjut," kata Aziz Yanuar

BPIP: Orang Terlibat Terorisme karena Adanya Iming-Iming 'Surga'
Indonesia
BPIP: Orang Terlibat Terorisme karena Adanya Iming-Iming 'Surga'

"Jadi kan mereka merekrutnya kepada orang-orang yang ingin memilki eksistensi dengan dokterin dan iming-iming masuk surga," ucapnya kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (4/4).

Temui Jokowi Bahas Kematian Laskar FPI, Amien Rais Cs Dinilai Kehilangan Akal
Indonesia
Temui Jokowi Bahas Kematian Laskar FPI, Amien Rais Cs Dinilai Kehilangan Akal

Pertemuan antara Amien Rais dengan Presiden Joko Widodo membahas soal kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI) menuai sorotan.

Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Indonesia
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun

Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase

Puluhan Orang Ditemukan Reaktif COVID-19, Pengguna KRL Diminta Pakai Masker Ganda
Indonesia
Puluhan Orang Ditemukan Reaktif COVID-19, Pengguna KRL Diminta Pakai Masker Ganda

KAI Commuter berharap di tengah meningkatnya kasus positif COVID-19 belakangan ini, masyarakat dapat beraktivitas dari rumah.

Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020

Hasilnya, paslon Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDIP dan beberapa partai mendapat nomor urut 1. Sedangkan, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman untuk nomor urut 2.

Penumpang KRL Naik 14 Persen Selama Dua Hari Lebaran
Indonesia
Penumpang KRL Naik 14 Persen Selama Dua Hari Lebaran

Volume pengguna KRL pada Sabtu (15/5) tercatat 328.495 pengguna atau meningkat 14 persen dibanding hari sebelumnya yang mencapai 287.471 orang.

Jalur Darat Majene-Mamuju Sulbar Sudah Bisa Diakses
Indonesia
Jalur Darat Majene-Mamuju Sulbar Sudah Bisa Diakses

Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi berkekuatan magnitudo 6,2.

[Hoaks atau Fakta]: Polisi Sanksi Warga Yang Berkeliaran di Atas Jam 21.00
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polisi Sanksi Warga Yang Berkeliaran di Atas Jam 21.00

Sambodo Purnomo Yogo merincikan pembatasan mobilitas warga dilakukan di 21 titik ruas jalan. Sedangkan pengendalian mobilitas warga di lakukan di 14 titik.

Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal
Indonesia
Tutup Pelintasan Sebidang, PT KAI Imbau Warga Tidak Buat Jalur Lintas Ilegal

PT KAI Daop 1 Jakarta menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur KA agar tidak membuat perlintasan secara ilegal.