Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan Dua nasabah bernama Ruth Theresia dan Tomy Yoesman menggugat Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Dua nasabah bernama Ruth Theresia dan Tomy Yoesman menggugat PT Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Para penggugat meminta majelis hakim menghukum Jiwasraya dan mengembalikan uang para nasabah.

Baca Juga

MAKI Minta DPR Kawal Pencairan PMN Jiwasraya dan BUMN Lainnya

Pihaknya kembali menggugat Jiwasraya agar kasus ini diselesaikan sesuai konstitusi, di mana semua Warga Negara punya hak untuk mendapatkan keadilan.

"Kami meminta seluruh dana milik nasabah dikembalikan, kami tidak mau tahu soal korupsi yang membelit Jiwasraya,” jelas Tomy dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (7/5).

Pengadilan kembali menghadirkan saksi ahli Irvan Rahardjo. Ia merupakan Ahli Asuransi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Dua nasabah bernama Ruth Theresia dan Tomy Yoesman menggugat Asuransi Jiwasraya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Foto: MP/Kanu

Menurut Irvan Rahardjo terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak perlu meminta izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ini sudah di jalur hukum, sehingga proses PKPU ini tidak perlu meminta izin OJK," kata Raharjo.

Ia menambahkan, sesuai pasal 246 KUH Dagang, pihak Jiwasraya yang selama ini menerima pembayaran premi, harus memberikan penggantian kepada para nasabah akibat suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tertentu.

"Jiwasraya selama ini menerima premi, jika ada suatu perstiwa tertentu yang menyebabkan kerugian, wajib tetap membayar ganti rugi kepada para nasabah," tegas Rahardjo.

Selain itu, lanjut Raharjo, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi harus memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian ataupun kerusakan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.

"Sebab dalam perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung," kata Raharjo.

Raharjo juga mempertanyakan Jiwasraya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, padahal sebagai perusahaan asuransi, Jiwasraya masih mempunyai kesehatan keuangan yang baik.

"Hal-hal seperti ini perlu ditinjau kembali. Sebab, hal ini menimbulkan keresahan tidak saja bagi perusahaan asuransi tetapi bagi para pemegang polis asuransi dan masyarakat luas," kata Rahardjo. (Knu)

Baca Juga

Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK
Indonesia
Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK

Pada 2021, pemerintah menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Pada formasi khusus juga terdapat kuota bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya pada formasi khusus saja, penyandang disabilitas juga bisa melamar di formasi umum.

Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah
Indonesia
Pimpinan KPK Cari Plt Kabiro Humas Pengganti Febri Diansyah

Pimpinan KPK tengah mencari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas menyusul pengunduran diri Febri Diansyah.

Soal Keberadaan Harun Masiku, Polisi Belum Bisa Jawab
Indonesia
Soal Keberadaan Harun Masiku, Polisi Belum Bisa Jawab

Ketika diminta bantuan mencari Harun Masiku, Polri membantu itu

Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial
Indonesia
Respons Lurah Kayu Putih Surat Edaran Minta Takjil Viral di Media Sosial

Pihaknya telah melakukan rapat baik di tingkat provinsi hingga kelurahan

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos
Indonesia
Pembakaran Bendera PDIP Sengaja Dilakukan untuk Provokasi dan Chaos

“Aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan," jelas Karyono

Anies Pastikan Tutup Gedung Kantor dengan Karyawan Positif Corona
Indonesia
Anies Pastikan Tutup Gedung Kantor dengan Karyawan Positif Corona

Salah satu yang menjadi sorotan adalah area perkantoran swasta yang belakangan banyak bermunculan klaster-klaster baru.

Mumtaz Rais Cekcok Dulu dengan Pramugari Sebelum Berselisih dengan Petinggi KPK
Indonesia
Mumtaz Rais Cekcok Dulu dengan Pramugari Sebelum Berselisih dengan Petinggi KPK

Hal ini pun diadukan di Pos Polisi Bandara Soekarno Hatta

Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat
Indonesia
Pemprov DKI Tentukan Lokasi Jalur Pembangunan MRT Fase 2 Kota-Ancol Barat

Selain itu, pembangunan MRT fase 2 ini turut menstimulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Saksi Bongkar Kode 'Paus' dan 'Daun Untuk Si Kuning' dari Sespri Edhy Prabowo
Indonesia