Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021 memasuki babak baru.

Salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Gubernur Sulsel Non Aktif, Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan kepada terdakwa M Nurdin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan," kata Jaksa Zainal Abidin dalam sidang yang berlangsung secara daring, Senin (15/11).

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman pidana pengganti kepada Nurdin Abdullah sebesar Rp 3,187 miliar dan SGD350 ribu. Pidana pengganti itu wajib dibayar dalam sebulan oleh Nurdin setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika tidak maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana selama satu tahun," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman tambahan kepada Nurdin berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Hukuman itu baru bisa dilakukan setelah Nurdin bebas dari pidana penjara.

Dalam menuntut hukuman terhadap Nurdin, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Nurdin sebagai penyelenggara negara telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi

Perbuatan Nurdin juga dinilai telah menciderai harapan dan kepercayaan masyarakat. Apalagi, Nurdin pernah mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Awards.

Baca Juga:

Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah

"Yang semestinya mampu memberikan inspirasi untuk mempengaruhi masyarakat atau lingkungan dalam pemberantasan korupsi," tegas jaksa.

Sementara untuk hal yang meringankan, Nurdin belum pernah menjalani proses hukum. Selain itu, Nurdin bersikap sopan selama persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hengkang dari KPK, Tak Ada Permintaan Maaf dari Lili Pintauli
Indonesia
Hengkang dari KPK, Tak Ada Permintaan Maaf dari Lili Pintauli

Majelis etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar gugur.

Anies Janji Beri Bantuan Modal Usaha Bagi Korban Kebakaran Pasar Gembrong
Indonesia
Anies Janji Beri Bantuan Modal Usaha Bagi Korban Kebakaran Pasar Gembrong

Minggu (24/4) malam terjadi kebakaran hebat di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Setidaknya ada 400 bangunan berupa rumah dan pertokoan yang ludes akibat insiden tersebut.

Belarus Segera Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Ukraina
Dunia
Belarus Segera Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Ukraina

, Belarus mengeluhkan peningkatan kekuatan tentara negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dekat perbatasannya.

PAM Jaya Butuh Rp 12 Triliun untuk Atasi Masalah Perpipaan yang Bocor
Indonesia
PAM Jaya Butuh Rp 12 Triliun untuk Atasi Masalah Perpipaan yang Bocor

Perumda PAM Jaya bertekad untuk segera menyelesaikan masalah kebocoran air perpipaan atau non revenue water (NRW) yang hingga saat ini masih mencapai sekitar 46 persen menjadi sekitar 30 persen di tahun 2030.

Presiden Jokowi dan PM Lee Bahas Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Myanmar
Indonesia
Presiden Jokowi dan PM Lee Bahas Implementasi Lima Butir Konsensus ASEAN untuk Myanmar

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu bilateral, termasuk isu di kawasan ASEAN, terutama perkembangan terkini di Myanmar.

Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia
Indonesia
Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.

KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024
Indonesia
KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

KPU resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 pada Jumat (29/7).

PAM Jaya Siap Rekrut Pegawai PALYJA dan AETRA
Indonesia
PAM Jaya Siap Rekrut Pegawai PALYJA dan AETRA

"Sesuai kesepakatan, PAM Jaya dapat mempekerjakan karyawan kedua mitra dengan menyesuaikan kualifikasi yang dibutuhkan PAM Jaya dan mempertimbangkan sejarah karier, kepangkatan, dan pengalaman karyawan tersebut," ucap Arief

Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada
Indonesia
Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, alasan penundaan pemilu terlalu dipaksakan.

Hari Ini, Bharada E Jalani Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Hari Ini, Bharada E Jalani Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kali ini, giliran eksekutor utama Bharada E atau Richard Eliezer yang akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10).